RJN Bekasi Raya Kirim Papan Bunga, Usul Dialog Terbuka soal Anggaran HPN 2026
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
"Pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan."
Publik ingin melihat bahwa setiap laporan diproses secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah.” Hisar Pardomuan
Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat yang perlu diperjuangkan, kami akan tetap berdiri dan tidak akan bergeser dari perjuangan…
Kalau memang seluruh data pengajuan ITAS investor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat, seharusnya pihak imigrasi berani menunjukkan hasil verifikasinya…
Dalam negara demokrasi, kritik sosial dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
Papan bunga berisi desakan evaluasi Imigrasi Bekasi terkait polemik pengurusan KITAS WNA Korea Selatan.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Proses keimigrasian tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menghapus proses hukum yang sedang berlangsung.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh proses keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
Guru merupakan profesi yang dibangun atas kepercayaan publik. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran harus diproses secara profesional, transparan, serta tetap…
"Keselamatan pasien dan keberlangsungan pelayanan publik merupakan prioritas utama RSUD Kabupaten Bekasi dalam setiap kebijakan pengelolaan anggaran." dr. Hj. Sri…
"Forum dialog seperti ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendengar langsung gagasan calon pemimpin sekaligus menyampaikan aspirasi demi pembangunan Desa…
"Kesejahteraan aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Aspirasi PPPK menjadi perhatian DPRD untuk ditindaklanjuti bersama…
"Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara profesional, independen, dan akuntabel dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi demi…
"Petugasnya ramah, memberikan penjelasan dengan baik, sehingga proses pengurusan menjadi lebih mudah dipahami." Joni, warga yang mengurus dokumen kendaraan di…
"Penertiban angkot tua merupakan langkah yang positif. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama." Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
"Penerbitan Sprindik tersebut menegaskan bahwa status FA masih sebagai tersangka sebagaimana penetapan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kortas Tipikor Polri."…
"Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Sahabat MUI memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat." Wali Kota…