GOR Diduga Tanpa PBG di Kabupaten Bekasi, Dimiliki Oknum Kades, dan Asik Bermain Badminton Saat Jam Kerja
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
Teknologi kedokteran modern adalah jembatan menuju pelayanan kesehatan yang lebih akurat, cepat, dan memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi…
Ketahanan pangan yang kuat lahir dari kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam memastikan akses pangan yang merata dan berkualitas.
Penegakan hukum yang konsisten dan profesional menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan setiap dugaan korupsi diproses secara adil…
Pengadaan teknologi dalam pendidikan harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek besar yang berujung pada pemborosan dan kerugian negara.
Putusan banding ini menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi kuat dalam menertibkan kawasan hutan demi kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Sinergi antara jaksa dan hakim menjadi fondasi utama dalam membangun sistem peradilan yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Kerja sama hukum lintas negara menjadi kunci utama dalam memastikan pemulihan aset dan penegakan hukum berjalan secara adil dan transparan.
Setiap persoalan harus diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan yang menimbulkan intimidasi dan keresahan di masyarakat.