GOR Diduga Tanpa PBG di Kabupaten Bekasi, Dimiliki Oknum Kades, dan Asik Bermain Badminton Saat Jam Kerja
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
Ketidaktransparanan pengelolaan dana koperasi berpotensi merugikan masyarakat dan harus ditindak secara hukum.
Peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci untuk menyeimbangkan struktur APBD tanpa mengorbankan stabilitas birokrasi.
Penegakan hukum terhadap korupsi harus memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah menjadi langkah bijak yang menjaga profesionalitas sekaligus hubungan kerja kedua belah pihak.
Profesionalitas penegak hukum diuji dari kepatuhan terhadap proses persidangan, bukan melalui ketidakhadiran sepihak.
Program TMMD menjadi bukti nyata sinergi TNI dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
Kota yang modern bukan hanya soal pembangunan, tetapi tentang keteraturan, keamanan, dan kesiapan menghadapi masa depan digital.
Desa bukan lagi objek pembangunan, melainkan subjek strategis yang menggerakkan ekonomi nasional.