RJN Bekasi Raya Kirim Papan Bunga, Usul Dialog Terbuka soal Anggaran HPN 2026
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
"Pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan."
Publik ingin melihat bahwa setiap laporan diproses secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah.” Hisar Pardomuan
Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat yang perlu diperjuangkan, kami akan tetap berdiri dan tidak akan bergeser dari perjuangan…
Kalau memang seluruh data pengajuan ITAS investor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat, seharusnya pihak imigrasi berani menunjukkan hasil verifikasinya…
Dalam negara demokrasi, kritik sosial dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
Papan bunga berisi desakan evaluasi Imigrasi Bekasi terkait polemik pengurusan KITAS WNA Korea Selatan.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Proses keimigrasian tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menghapus proses hukum yang sedang berlangsung.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh proses keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
"Kami mendukung perbaikan jalan ini, namun masyarakat juga berhak mengetahui siapa pelaksananya, dari mana sumber anggarannya, dan berapa lama pekerjaan…
"Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri. Tiba di Gedung Merah Putih sekitar pukul 21.17 WIB," ujar Juru Bicara KPK, Budi…
"KPK mengimbau Bupati dan Sekda Kabupaten Kuantan Singingi untuk kooperatif dan menyerahkan diri dalam proses hukum yang sedang berjalan." Budi…
"Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti pada dakwaan primair, namun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana…
"Kami akan terus berupaya maksimal dalam melakukan pengelolaan keuangan yang semakin baik dengan berpedoman pada peraturan pemerintah yang berlaku." Herlina…
"Keluarga merupakan benteng utama dalam membentuk dan membangun generasi yang kuat, tangguh, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman." Herlina Setyorini,…
"Kami menghormati keputusan BPK RI. Opini ini merupakan konsekuensi dari situasi hukum yang sedang kami hadapi. Prioritas kami adalah melakukan…
"Penyidik mengamankan puluhan dokumen penting yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas MCK di Pasar Bantargebang sebagai bagian dari proses pembuktian dalam…
"Saya akan menjalankan amanah ini bersama seluruh rekan juang untuk membangun Pemuda Batak Bersatu Kota Bekasi yang semakin solid, profesional,…