RJN Bekasi Raya Kirim Papan Bunga, Usul Dialog Terbuka soal Anggaran HPN 2026
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
"Pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan."
Publik ingin melihat bahwa setiap laporan diproses secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah.” Hisar Pardomuan
Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat yang perlu diperjuangkan, kami akan tetap berdiri dan tidak akan bergeser dari perjuangan…
Kalau memang seluruh data pengajuan ITAS investor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat, seharusnya pihak imigrasi berani menunjukkan hasil verifikasinya…
Dalam negara demokrasi, kritik sosial dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
Papan bunga berisi desakan evaluasi Imigrasi Bekasi terkait polemik pengurusan KITAS WNA Korea Selatan.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Proses keimigrasian tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menghapus proses hukum yang sedang berlangsung.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh proses keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
"Saya mengajak seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk menerima dengan baik kehadiran petugas BPS dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi…
"UKW merupakan instrumen peningkatan kompetensi wartawan. Penegakan hukum terhadap seseorang harus didasarkan pada adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam…
"Seluruh aset hasil sita eksekusi akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai…
"Kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tugas-tugas di lapangan tetap berjalan sesuai SOP. Kami terus menjaga kualitas penegakan hukum demi kepentingan…
"Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengimbau masyarakat tidak membangun opini…
"Kepengurusan baru DPD AKLINAS Provinsi Jambi diharapkan mampu menjalankan amanah organisasi secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung kemajuan…
"Perkara ini merupakan tindak lanjut hasil koordinasi antara Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Kejaksaan Agung, sekaligus menjadi peringatan keras agar…
"Penyidik masih terus mendalami perkara, sementara nilai kerugian keuangan negara masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor." Pusat Penerangan Hukum…
"Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang bergerak cepat menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi mencederai integritas institusi, sekaligus memastikan seluruh proses hukum dilakukan…