Soal Dana HPN 2026, Pimred Mediarjn Minta Dewan Pers Beri Jawaban Tegas
“Mediarjn.com bukan mau mengadu, tetapi meminta tanggapan atau statement dari Ketua Dewan Pers perihal HPN Tahun 2026 Bekasi Raya yang…
INSPIRATIF - INOVATIF - KOMPETITIF
“Mediarjn.com bukan mau mengadu, tetapi meminta tanggapan atau statement dari Ketua Dewan Pers perihal HPN Tahun 2026 Bekasi Raya yang…
"Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh…
"Pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan."
Publik ingin melihat bahwa setiap laporan diproses secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah.” Hisar Pardomuan
Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat yang perlu diperjuangkan, kami akan tetap berdiri dan tidak akan bergeser dari perjuangan…
Kalau memang seluruh data pengajuan ITAS investor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat, seharusnya pihak imigrasi berani menunjukkan hasil verifikasinya…
Dalam negara demokrasi, kritik sosial dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
Papan bunga berisi desakan evaluasi Imigrasi Bekasi terkait polemik pengurusan KITAS WNA Korea Selatan.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Proses keimigrasian tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menghapus proses hukum yang sedang berlangsung.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh proses keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN…
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus…
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis…
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum…
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk…
“Sebab Rp125,82 miliar bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah. Di baliknya terdapat anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dijelaskan secara…
“Viral bukan alat ukur kebenaran. Fakta, dokumen dan aturanlah yang harus menjadi ukuran.” NCW DPD Bekasi Raya
“Yang paling utama adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak, tetapi pendidikan juga harus tetap berjalan.” Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi
“Ini langkah awal, untuk bagaimana setiap desa di Kabupaten Bekasi ini dapat bekerja sama dalam hal mensosialisasikan bahaya narkoba terhadap…
Tantangan penegakan hukum dewasa ini tidak dapat lagi dilihat secara terpisah antara penegakan hukum pidana, kepentingan keperdataan negara, tata kelola…
“Kami datang untuk mempertanyakan tindak lanjut laporan polisi kami dan sampai saat ini kami belum mengetahui sampai di mana proses…
“WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah pengabdian.” Jaksa Agung ST Burhanuddin