Temuan BPK Rp191 Miliar di Ciamis Disorot, IACN Siap Bawa ke KPK
RD AHMAD SYARIF Transparansi anggaran dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan fondasi utama menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Pemerintahan
Protes keras datang dari calon anggota BPD SumberJaya seusai pengambilan no urut
Frans Tambun Selatan, – Mediarjn.com – Protes keras datang dari calon anggota BPD SumberJaya Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi...
Figur Muda Warnai Kontestasi BPD Desa SumberJaya, Syahrul Siap Kawal Aspirasi Warga
Boy BPD merupakan tempat untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap menjadi prioritas utama.” Syahrul Ramdoni
Prof Sutan dan PGRI Dukung Larangan Touring Siswa ke Luar Aceh Singkil
Pendidikan tidak hanya mengejar prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan keselamatan peserta didik.” Prof. Sutan Nasomal
Prof Sutan Tolak Wacana Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat
Redaksi Pemimpin daerah seharusnya menghadirkan kebijakan yang memperkuat ekonomi masyarakat, bukan menambah beban baru bagi rakyat kecil.” Prof. Sutan Nasomal
Prof Sutan Desak Penutupan Permanen PT Ensem Lestari di Aceh Singkil
Kalau pemerintah sudah mencabut izin, maka implementasinya harus dikawal. Negara tidak boleh kalah oleh pelanggaran administrasi maupun kegiatan ilegal.” Prof.…
DJKN dan Kejati Sumut Perkuat Sinergi Percepatan Pemulihan Aset Negara
Penandatanganan kerja sama ini menjadi spirit dan dukungan dalam optimalisasi percepatan pemulihan aset negara di Sumatera Utara.” Kajati Sumut Muhibuddin
Ketua DPRD Kota Bekasi Lantik 4 Organisasi, Perkuat Kolaborasi Pembangunan Kota
Kehadiran organisasi masyarakat menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dalam membangun Kota Bekasi.
Ketua DPRD Kota Bekasi Terima 4 Audiensi, Aspirasi Warga hingga Mahasiswa Diserap
Seluruh aspirasi masyarakat akan kami kaji mendalam demi kemajuan dan pelayanan publik Kota Bekasi.
Jamdatun Dorong Transformasi JPN Kawal Program Strategis Nasional
Jaksa Pengacara Negara kini tidak hanya menangani perkara, tetapi menjadi pengawal kepentingan hukum negara dalam pembangunan nasional.