Kajati Jabar Lantik Pejabat Strategis, Dorong Terobosan di Era Digital
RD AHMAD SYARIF Jabatan adalah amanah yang menuntut integritas, bukan sekadar posisi, tetapi kehormatan dalam menegakkan hukum.
Hukum & Pemerintahan
Jaksa Agung Lantik Dr. Sutikno sebagai Kajati Jawa Barat, Tekankan Penegakan Hukum Humanis
Bekerjalah dengan nurani dan akal sehat yang berpijak pada kebenaran demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.
Kejaksaan Agung Luncurkan BPA Fair 2026, Strategi Baru Optimalkan Pemulihan Aset Negara
Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pemulihan kerugian negara secara nyata dan transparan.
Kajati Jabar Resmikan Gedung Mandala Adhyaksa di Bekasi, Perkuat Sinergi dan Pelayanan Hukum
Fasilitas yang representatif menjadi fondasi penting dalam membangun penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan.
Wakil Jaksa Agung Tekankan Kepemimpinan Strategis Nasional di Sespimti Polri: Kunci Ketahanan Pangan hingga Indonesia Emas 2045
Kepemimpinan strategis berbasis integritas dan sinergi menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kunjungan Kerja Jaksa Agung di Papua: Tekankan Penegakan Hukum Berkeadilan demi Kesejahteraan Masyarakat
Penegakan hukum yang berkeadilan dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam melindungi kekayaan alam serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Kajati Kaltim Lantik Sejumlah Pejabat Eselon III, Perkuat Kinerja Penegakan Hukum di Daerah
Redaksi Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Penguatan Program Jaga Desa, Kejaksaan Konsolidasikan Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Bogor
“Program Jaga Desa hadir untuk memberikan rasa aman bagi perangkat desa dalam menjalankan pembangunan, sekaligus memastikan dana desa digunakan secara…
Jamdatun Canangkan Zona Integritas Menuju WBBM 2026, Tegaskan Integritas dan Akuntabilitas Tanpa Kompromi
“Integritas dan akuntabilitas adalah harga mati dalam pelaksanaan tugas, dan tidak ada toleransi terhadap penyimpangan dalam tubuh institusi.”
Kejaksaan Agung Republik Indonesia Perkuat Tata Kelola Desa Lewat Program Jaga Desa dan Sinergi BPD
“Penegakan hukum adalah langkah terakhir. Pembinaan, pendampingan, dan perbaikan tata kelola harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas desa.”