Jaksa Tuntut Tiga Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina hingga 14 Tahun Penjara
RD AHMAD SYARIF Kasus Pertamina ini menjadi pengingat penting bahwa tata kelola sektor energi harus diawasi secara ketat dan transparan.
2026
Kejaksaan Agung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT AKT di Kalteng
Kasus Tambang ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum tegas untuk menjaga integritas sektor sumber daya alam.
Deposito Ratusan Juta Tak Cair, Ketua Koperasi di Bekasi Dilaporkan ke Polisi
Boy Ketidaktransparanan pengelolaan dana koperasi berpotensi merugikan masyarakat dan harus ditindak secara hukum.
Belanja Pegawai Pemkot Bekasi Masih di Atas 40 Persen, DPRD Desak Optimalisasi PAD Jelang Batas 2027
Peningkatan pendapatan daerah menjadi kunci untuk menyeimbangkan struktur APBD tanpa mengorbankan stabilitas birokrasi.
JPU Bacakan Tuntutan 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II, Hukuman Hingga 12 Tahun Penjara
Penegakan hukum terhadap korupsi harus memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Sengketa Tagihan Diselesaikan Damai, RS Royal Progress dan Penyedia Jasa Sepakat Tanpa Jalur Hukum
Penyelesaian sengketa melalui musyawarah menjadi langkah bijak yang menjaga profesionalitas sekaligus hubungan kerja kedua belah pihak.
Sidang Kasus Chromebook Ditunda, JPU Soroti Ketidakhadiran Kuasa Hukum Terdakwa
Profesionalitas penegak hukum diuji dari kepatuhan terhadap proses persidangan, bukan melalui ketidakhadiran sepihak.
Kejaksaan Agung Luncurkan BPA Fair 2026, Strategi Baru Optimalkan Pemulihan Aset Negara
Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penindakan, tetapi juga harus memastikan pemulihan kerugian negara secara nyata dan transparan.
Ketua DPRD Kota Bekasi Hadiri Pembukaan TMMD ke-128, Tegaskan Dukungan Pembangunan dan Kesejahteraan Warga
Program TMMD menjadi bukti nyata sinergi TNI dan pemerintah dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua RJN Bekasi Raya Kirim Papan Bunga ke KPK, Desak Pengusutan Tuntas Kasus Ijon Proyek di Kabupaten Bekasi
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.