Prof Sutan Nasomal Soroti Pelantikan Pejabat Bermasalah Hukum di Banten
RD AHMAD SYARIF Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara demokrasi harus menjunjung keadilan tanpa pandang bulu. - Prof…
Hukum Indonesia
Prof Sutan Nasomal Desak Hukuman Mati Pelaku Pelecehan Seksual di Lembaga Agama
Anak-anak harus dilindungi, korban harus didengar, dan pelaku harus diproses secara adil tanpa pandang status ataupun jabatan.” Prof. Dr. KH.…
Prof Sutan Nasomal Desak Presiden RI Usut Dugaan Ijazah Bupati Rohil
Negara tidak boleh kalah oleh keraguan publik. Bila ada indikasi kuat, proses secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.” Prof.…
Kejati Sumsel Sita Mesin Batching Plant PT KMM Terkait Dugaan Korupsi
Penyitaan ini menjadi bagian penting dalam menguatkan alat bukti demi memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Kejati Sumsel Sita Aset PT KMM dalam Kasus Dugaan Korupsi Distribusi Semen
Penyitaan aset menjadi langkah strategis dalam memastikan pembuktian hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung Lantik Dr. Sutikno sebagai Kajati Jawa Barat, Tekankan Penegakan Hukum Humanis
Bekerjalah dengan nurani dan akal sehat yang berpijak pada kebenaran demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.
JPU Tegaskan Ketidaknetralan Konsultan Chromebook, Hakim Larang Terdakwa Giring Opini Publik
Proses hukum yang objektif hanya dapat terjaga ketika fakta diuji di persidangan, bukan dibentuk oleh opini di ruang publik.
JPU Bacakan Tuntutan 5 Terdakwa Korupsi Tata Kelola Pertamina Jilid II, Hukuman Hingga 12 Tahun Penjara
Penegakan hukum terhadap korupsi harus memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara secara maksimal.
Sidang Kasus Chromebook Ditunda, JPU Soroti Ketidakhadiran Kuasa Hukum Terdakwa
Profesionalitas penegak hukum diuji dari kepatuhan terhadap proses persidangan, bukan melalui ketidakhadiran sepihak.
Kejaksaan Agung Serahkan 4 Kapal Rampasan ke KKP, Perkuat Pengawasan Laut dan Pemulihan Aset Negara
Pengelolaan aset negara yang berasal dari tindak pidana harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung pelayanan publik.