Prof. Sutan Nasomal Usul UU Perlindungan Ibu dan Anak yang Lebih Komprehensif
RD AHMAD SYARIF "Perlindungan ibu dan anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia. Regulasi yang kuat, terpadu, dan efektif menjadi fondasi…
Hukum Indonesia
Jamdatun Tutup Sertifikasi Mediator JPN, Dorong Penyelesaian Sengketa Lewat Dialog
"Performa JPN tidak lagi diukur semata dari kemampuan memenangkan perkara di pengadilan. JPN harus mampu mencegah sengketa, mengendalikan risiko hukum,…
Jamdatun Buka Pelatihan Mediator JPN, Perkuat Penyelesaian Sengketa Negara
"Keterampilan memfasilitasi, mengonsiliasi, dan memediasi sengketa kini telah menjadi kompetensi inti yang wajib dimiliki Jaksa Pengacara Negara." Jamdatun R. Narendra…
Prof Sutan Nasomal Soroti Pelantikan Pejabat Bermasalah Hukum di Banten
Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Negara demokrasi harus menjunjung keadilan tanpa pandang bulu. - Prof…
Prof Sutan Nasomal Desak Hukuman Mati Pelaku Pelecehan Seksual di Lembaga Agama
Anak-anak harus dilindungi, korban harus didengar, dan pelaku harus diproses secara adil tanpa pandang status ataupun jabatan.” Prof. Dr. KH.…
Prof Sutan Nasomal Desak Presiden RI Usut Dugaan Ijazah Bupati Rohil
Negara tidak boleh kalah oleh keraguan publik. Bila ada indikasi kuat, proses secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.” Prof.…
Kejati Sumsel Sita Mesin Batching Plant PT KMM Terkait Dugaan Korupsi
Penyitaan ini menjadi bagian penting dalam menguatkan alat bukti demi memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Kejati Sumsel Sita Aset PT KMM dalam Kasus Dugaan Korupsi Distribusi Semen
Penyitaan aset menjadi langkah strategis dalam memastikan pembuktian hukum berjalan transparan dan akuntabel.
Jaksa Agung Lantik Dr. Sutikno sebagai Kajati Jawa Barat, Tekankan Penegakan Hukum Humanis
Bekerjalah dengan nurani dan akal sehat yang berpijak pada kebenaran demi menjaga kepercayaan publik terhadap hukum.
JPU Tegaskan Ketidaknetralan Konsultan Chromebook, Hakim Larang Terdakwa Giring Opini Publik
Proses hukum yang objektif hanya dapat terjaga ketika fakta diuji di persidangan, bukan dibentuk oleh opini di ruang publik.