Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, didampingi Plt. Kadisnaker, menandatangani kerja sama dengan Kemenaker dan mitra strategis di Ruang Tridharma, Jakarta Selatan, Kamis (20/03/2025). Foto: Jaja Jaelani/Newsroom
JAKARTA, – Mediarjn.com – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) dalam rangka integrasi data ketenagakerjaan secara nasional. Penandatanganan kerja sama bertema Sinergi untuk Negeri ini berlangsung di Gedung Tri Dharma, Kemenaker RI, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Selain Kabupaten Bekasi, tujuh daerah lainnya turut serta dalam inisiatif ini, yakni Kota Bandung, Kota Binjai, Kabupaten Subang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Asahan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Batang.
Integrasi Data untuk Kebijakan yang Lebih Efektif
Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer, menegaskan bahwa kerja sama ini selaras dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menekan angka pengangguran serta meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Nota kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat sistem informasi ketenagakerjaan dan mengintegrasikan layanan publik di bidang ketenagakerjaan secara nasional. Dengan sistem yang terstruktur, kebijakan ketenagakerjaan akan lebih akurat dan efektif dalam menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang diwakili oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah Setyowati, menjelaskan bahwa integrasi data ini akan mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta pengawasan ketenagakerjaan.
“Data ini mencakup berbagai informasi strategis, termasuk pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, serta indikator lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.
Kolaborasi Multisektor untuk Penyerapan Tenaga Kerja
Nur Hidayah menambahkan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, serta sektor industri.
“Tanpa data yang akurat dan terintegrasi, kebijakan yang diambil untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan lapangan kerja tidak akan efektif. Oleh karena itu, kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional,” terangnya.
Melalui sinergi ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam merumuskan kebijakan berbasis data, sehingga program ketenagakerjaan lebih tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan yang berbasis bukti dan analisis yang lebih komprehensif.
Dengan adanya sistem data ketenagakerjaan yang terintegrasi, setiap kebijakan yang diambil akan memiliki dampak yang lebih nyata dan efektif dalam mengurangi pengangguran serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
(Humas)
Redaksi Mediarjn