TPS3R Tambun Selatan Diduga Tak Beroperasi, Serapan Anggaran Rp1 Miliar Disorot
Boy Anggaran telah terserap, namun manfaat belum dirasakan—ini menjadi pertanyaan serius bagi tata kelola publik.
Kebijakan Publik
DPRD Kota Bekasi Tiadakan Rapat Setiap Jumat, Penyesuaian Kebijakan WFH Dorong Efisiensi Energi dan Anggaran
Redaksi Penghematan energi ini akan berpengaruh pada postur anggaran. Jangan sampai kita defisit karena dampaknya luas ke masyarakat.” Sardi Effendi
Krisis Kesejahteraan Guru di Tengah Kekayaan Negara: Prof Sutan Nasomal Soroti Rendahnya Gaji Honorer dan PPPK
“Di tangan guru lahir para pemimpin bangsa. Sudah seharusnya negara menjamin kesejahteraan mereka, bukan membiarkan hidup di bawah standar layak.”…
JPU Ungkap Dugaan Rekayasa Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek dalam Sidang Tipikor
“Fakta persidangan menunjukkan adanya pengaturan pengadaan dan penggelembungan harga yang tidak sesuai prosedur.”
Jamintel Kejaksaan Agung Kawal Proyek Strategis Koperasi Desa Merah Putih Senilai Rp251 Triliun
“Pengawasan yang terintegrasi merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi kemakmuran rakyat.”
Wakil Wali Kota Bekasi Hadiri Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage Nasional 2026
“Universal Health Coverage bukan sekadar program, tetapi komitmen negara dan daerah untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan yang layak…
Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera
“Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.” Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
85 Kelompok Tani di Toba Terima Bantuan APBD Sumut, Distribusi Dipertanyakan
“Kami berharap bantuan pertanian benar-benar disalurkan secara adil dan transparan, sehingga kelompok tani yang telah lama berdiri dan memenuhi persyaratan…
Jaksa Agung dan Kapolri Satukan Persepsi Sambut Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2026
“Pembaruan KUHP dan KUHAP bukan sekadar perubahan pasal, melainkan perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.”
Revitalisasi SMPN 4 Satu Atap Matio Diduga Lewati Batas Waktu, Pengelolaan Dana BPPR Rp1,47 Miliar Jadi Sorotan
“Tidak ada toleransi administratif terhadap penggunaan APBN yang tidak sesuai kalender dan petunjuk teknis.”