Jalan CBL Longsor 6 Bulan Belum Tuntas, KP3D Kritik Kinerja Pemkab Bekasi
Boy "Masyarakat berhak mengetahui penyebab longsor dan progres penyelesaiannya secara terbuka agar kepercayaan terhadap pembangunan daerah tetap terjaga." Ketua Umum KP3D.
KP3D
Warga GMR Cikarang Barat Gelar Aksi, KP3D Siap Dampingi Tiga Warga yang Dilaporkan Developer
Warga berhak mendapatkan keadilan dan transparansi, terutama dalam setiap proses pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan mereka.
Ketua BUMDes Pahlawan Setia Klarifikasi Polemik Dana Sapi, Sebut Belum Ada SK dan Izin Resmi
Transparansi dalam pengelolaan dana desa bukan hanya kewajiban administratif, tetapi fondasi utama kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Pemilihan BPD Dinilai Tertutup, KP3D Soroti Dugaan Kepentingan Jelang Pilkades Serentak 2026
Redaksi “BPD harus memiliki integritas dan keberanian agar mampu mengawasi pemerintahan desa dan mencegah penyalahgunaan dana desa.” Bung RD 75
KP3D Apresiasi Pilkades Serentak Digital 2026 di Kabupaten Bekasi, Dinilai Tingkatkan Transparansi Demokrasi Desa
“Penerapan sistem E-Voting dalam Pilkades Serentak 2026 merupakan langkah maju untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan dalam demokrasi desa.”…
Mengapa Kasus Hibah Rp7,1 Miliar Atlet Difabel Belum Tuntas? KP3D Desak Penegak Hukum Telusuri Keterlibatan Pejabat Pemkab Bekasi
“Hibah tidak mungkin cair tanpa tanda tangan pejabat. Publik menunggu penyidik menelusuri pihak-pihak di level birokrasi.” Rully, Ketua Umum KP3D
Ketua KP3D Resmi Laporkan Kepala Desa Muktiwari ke Polres Metro Bekasi atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Penggelapan Gaji RW
“Kami tidak mencari sensasi. Ini demi keadilan dan tegaknya pemerintahan desa yang bersih. Kepala desa harus tunduk pada hukum, bukan…