Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mendampingi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat penyerahan Program Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik (PSEL) di Wisma Danantara, Jakarta.
Langkah Nyata Pemerintah Menuju Pengelolaan Sampah Modern dan Energi Berkelanjutan
Jakarta, Mediarjn.com — Kabupaten Bekasi resmi ditetapkan sebagai salah satu wilayah potensial dalam pelaksanaan Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Penetapan ini diumumkan dalam kegiatan resmi penyerahan program di Wisma Danantara, Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada Kamis (9/10/2025).
Kementerian Lingkungan Hidup Kembangkan PSEL Nasional
Menteri Hanif menjelaskan bahwa pemerintah pusat kini tengah menjalankan langkah konkret untuk memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi di berbagai daerah strategis.
“Hari ini kami menyerahkan gelombang pertama untuk dilakukan vokasi potensial pembangunan waste to energy melalui tujuh aglomerasi, yaitu Yogyakarta, Denpasar, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Bogor Raya, Medan, dan Semarang,” ujar Hanif.
Ia menambahkan bahwa sejumlah wilayah lain seperti Yogyakarta dan Bandung Raya masih dalam tahap verifikasi lanjutan karena memiliki potensi besar dari sisi volume timbunan sampah yang dapat dikonversi menjadi energi.
“Kedua wilayah itu akan kami sampaikan secara tertulis kepada Menteri Investasi dan Danantara, serta akan ditinjau langsung oleh Menko Pangan dan PNM,” jelasnya.
Bupati Bekasi: Momentum Penting bagi Daerah dalam Atasi Krisis Sampah
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan pemerintah pusat yang telah memasukkan Kabupaten Bekasi dalam daftar aglomerasi pengembangan PSEL nasional.
“Alhamdulillah, Kabupaten Bekasi mendapat kesempatan besar karena termasuk dalam daerah yang dipanggil langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama Menteri Investasi dan didampingi Gubernur Jawa Barat. Ini bentuk kepercayaan besar pemerintah pusat kepada kami,” ungkap Bupati Ade.
Menurutnya, program ini menjadi langkah penting dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian mendesak sekaligus memperkuat transisi menuju energi ramah lingkungan di daerah.
Persiapan Teknis dan Lahan Disiapkan Sebelum Akhir Tahun
Lebih lanjut, Bupati Ade menjelaskan bahwa pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta perangkat teknis terkait tengah menyiapkan lahan yang akan dijadikan lokasi pengolahan sampah.
“Kami sedang melakukan sinkronisasi dengan perangkat daerah untuk menyediakan lahan sekitar tiga hingga lima hektare sebagai bagian dari syarat administratif. Fokus kami saat ini adalah menuntaskan seluruh persyaratan sebelum akhir tahun agar program ini dapat segera dimulai,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen penuh mendukung program nasional ini sebagai upaya nyata menuntaskan persoalan sampah yang telah mencapai tahap krisis.
“Kabupaten Bekasi saat ini menghadapi situasi darurat sampah. Karena itu, kami sangat bersyukur atas dukungan Presiden Prabowo melalui program waste to energy ini. Kami berharap Januari mendatang seluruh proses awal sudah bisa dimulai di TPA Burangkeng, Kecamatan Setu,” ujarnya.
DLH Bekasi Pastikan Kesiapan Teknis dan Dukungan Infrastruktur
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Donny Sirait, menuturkan bahwa kegiatan bersama KLHK dan Danantara merupakan bentuk konsolidasi teknis antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kesiapan wilayah dalam implementasi program.
“Pertemuan ini membahas kesiapan masing-masing daerah yang telah diverifikasi oleh lintas kementerian, termasuk ESDM dan PLN. Kabupaten Bekasi telah dinyatakan layak dari sisi ketersediaan sampah, lokasi, dan kesiapan data teknis,” ungkap Doni.
Ia menjelaskan bahwa proyek ini akan menggunakan sistem investasi sepenuhnya dari pemerintah pusat melalui Danantara, sementara daerah berkewajiban menyediakan lahan dan menjamin pasokan sampah harian.
“Semua biaya konstruksi dan teknologi ditanggung oleh pusat. Kami cukup memastikan ketersediaan lahan lima hektare dan pasokan 1.000 ton sampah per hari. Ini sangat meringankan beban daerah sekaligus memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” paparnya.
Bekasi Raya Dinilai Paling Siap Jalankan Program PSEL
Doni menambahkan, hasil verifikasi menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi menjadi salah satu wilayah dengan kesiapan paling lengkap, baik dari segi data teknis, infrastruktur, maupun daya dukung lingkungan.
“Kami memiliki keunggulan tersendiri karena area sekitar TPA Burangkeng memiliki sumber air memadai dan kondisi tanah yang mendukung. Selain itu, lokasi kami berdekatan dengan jaringan listrik PLN, sehingga memudahkan proses integrasi energi nantinya,” jelasnya.
Pembangunan fasilitas PSEL di wilayah Bekasi Raya dijadwalkan dimulai pada Januari 2026, dengan estimasi waktu pengerjaan antara 18 hingga 24 bulan. Proyek ini diharapkan mampu mendukung target nasional Indonesia Bebas Sampah 2029 sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami optimistis Kabupaten Bekasi siap menjadi bagian penting dari program nasional ini. Semoga langkah ini menjadi tonggak pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Indonesia,” pungkas Doni.
(Red)
RD AHMAD SYARIF 
Boy 
Frans