Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ketika memberikan pidato arahan tentang sistem rekrutmen tenaga kerja bersih bebas pungli di kawasan industri Jawa Barat.
Bandung, – Mediarjn.com – Gubernur Jawa Barat menyampaikan arah kebijakan pembangunan industri dan sistem ketenagakerjaan bersih tanpa pungutan liar (pungli) dalam kunjungan kerja di salah satu kawasan industri di Jawa Barat. Ia menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi, memberantas praktik premanisme, serta menata lingkungan agar industri tidak menimbulkan kekumuhan. Rabu, (8/10/2025).
Pembangunan Tidak Akan Berjalan Tanpa Investasi
Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak mungkin berjalan tanpa adanya investasi yang sehat.
Menurutnya, sumber dana pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik sebagian besar berasal dari pajak yang disumbangkan oleh sektor industri.
“Bangun jalan itu duitnya dari pajak. Salah satu penyumbang pajak terbesar adalah industri. Industri bukan hanya menyumbang pajak, tapi juga membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Karena itu, ia menegaskan agar dunia industri tidak diganggu, tidak diperas, dan tidak diintimidasi.
“Kalau industri kabur, negara ini mau dapat uang dari mana? Jadi harus dijaga,” tambahnya dengan tegas.
Penataan Lingkungan Industri dan UMKM Sekitar
Selain soal investasi, Gubernur juga menyoroti pentingnya penataan kawasan sekitar industri agar tidak menjadi kumuh.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya bupati dan jajarannya, untuk memperhatikan penataan kaki lima, lokasi makan karyawan, serta pembangunan fasilitas pendukung seperti warung, kantin, dan tempat istirahat.
“Kalau ada pabrik, berarti harus ada keindahan, bukan kekumuhan dan kemacetan,” katanya.
“Pemerintah provinsi siap membantu pembangunan fasilitas pendukung agar kawasan industri tetap tertata.”
Tindak Tegas Premanisme dan Pemalakan Industri
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur menegaskan bahwa segala bentuk premanisme, pemalakan, dan intimidasi terhadap industri harus dihapus.
Ia memerintahkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap oknum yang mengganggu iklim investasi.
“Kalau ada premanisme ganggu industri, palakin, saya minta tegas — tangkap dan adili,” tegasnya.
Langkah ini menurutnya penting agar pengusaha merasa aman berinvestasi dan pekerja dapat bekerja tanpa rasa takut.
Rekrutmen Tenaga Kerja Bersih dan Transparan
Gubernur Jawa Barat juga menyoroti praktik pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Ia mengungkap bahwa selama ini banyak masyarakat yang harus membayar sejumlah uang agar bisa diterima bekerja di pabrik, dengan nominal bervariasi mulai dari tiga hingga lima belas juta rupiah.
“Saya tahu ada yang bayar Rp3 juta, Rp5 juta, bahkan Rp15 juta hanya untuk bisa kerja. Ini tidak boleh terjadi lagi,” ujarnya.
Untuk mencegah hal tersebut, ia berencana mengundang seluruh manajer HRD dari perusahaan-perusahaan di Jawa Barat pekan depan. Dalam pertemuan itu, pemerintah akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Rekrutmen Tenaga Kerja Bersih dan Bebas Pungli serta membentuk kanal pengaduan terintegrasi dengan Direktorat Kriminal Khusus (Krimsus) untuk menindak oknum calo tenaga kerja.
Sistem Aplikasi “Nyari Gawe” untuk Transparansi Rekrutmen
Sebagai solusi modern, Gubernur memperkenalkan aplikasi digital “Nyari Gawe”, yang merupakan gagasan orisinal Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Melalui sistem ini, pelamar kerja dapat mengunggah ijazah dan persyaratan secara daring tanpa perlu mengantre atau menyerahkan berkas fotokopi.
“Nanti pakai sistem aplikasi. Tidak usah fotokopi berkas. Kalau sudah lulus seleksi, baru urus SKCK dan surat kesehatan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelamar kerja lokal akan mendapatkan prioritas utama dalam rekrutmen, terutama bagi warga yang terdampak pembangunan industri di wilayahnya.
Peningkatan Kualitas dan Etika Tenaga Kerja Lokal
Selain soal sistem rekrutmen, Gubernur menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Ia menyatakan bahwa tenaga ahli boleh direkrut dari luar, namun mayoritas pekerja tetap harus berasal dari masyarakat sekitar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan menyediakan program pelatihan dan uang saku bagi peserta pelatihan kerja, agar masyarakat lokal siap secara teknis dan mental.
“Tenaga kerja lokal harus disiapkan. Dididik, disekolahkan, dilatih. Pemprov siap membiayai pelatihan agar mereka punya keahlian,” ujarnya.
Pesan Moral dan Etika bagi Pekerja dan Keluarga
Di akhir pidato, Gubernur juga menyelipkan pesan moral tentang tanggung jawab dan etika rumah tangga bagi pekerja, khususnya bagi suami yang istrinya bekerja.
Ia mengingatkan agar suami turut membantu dan menghargai peran istrinya yang juga ikut mencari nafkah.
“Kalau istrinya capek kerja seharian, jangan malah dimarahi. Siapkan makan, bantu pekerjaan rumah. Itu bagian dari tanggung jawab moral,” ucapnya disambut tawa para hadirin.
Menuju Jawa Barat Bersih, Produktif, dan Kompetitif
Melalui rangkaian kebijakan dan pesan tersebut, Gubernur Jawa Barat ingin memastikan bahwa pembangunan industri di wilayahnya berjalan berkelanjutan, bersih, dan humanis.
Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa terwujud jika dunia usaha, pemerintah, dan tenaga kerja berjalan seiring dalam satu visi yang sama – Jawa Barat Juara Lahir Batin.
Redaksi