Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Dr. Patris Yusrian Jaya, membuka Focus Group Discussion mengenai penerapan manajemen risiko dalam proses pemulihan aset di Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026). (Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI).
Galery Foto : FGD Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI membahas manajemen risiko berbasis AI dalam pemulihan aset negara.
Kejaksaan RI mempercepat transformasi pemulihan aset melalui penerapan AI, Data Lake, sertifikasi SDM, hingga penguatan kerja sama internasional demi meningkatkan akuntabilitas dan nilai publik aset negara. Berikut 5 Langkah Strategis Kejaksaan RI Modernisasi Pemulihan Aset Negara
-
-
BPA Kejaksaan RI menggelar FGD manajemen risiko pemulihan aset.
-
AI dan Risk Intelligence System mulai diterapkan.
-
Data Lake terintegrasi memantau risiko aset secara real time.
-
Empat agenda strategis nasional menjadi prioritas BPA.
-
Transformasi menuju pengelolaan aset berbasis nilai publik.
-
Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI memperkenalkan sistem manajemen risiko berbasis AI dan Data Lake guna meningkatkan efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas pemulihan aset negara.
Jakarta, Mediarjn.com – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Penerapan Manajemen Risiko Dalam Proses Pemulihan Aset di Aula Kantor BPA, Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026). Forum ini menjadi langkah strategis Kejaksaan RI dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui sistem pemulihan aset yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.
Dihadiri Pimpinan Kejaksaan dan Mitra Strategis Nasional
Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI Dr. Patris Yusrian Jaya serta dihadiri Direktur SDM dan Hukum Indonesia Financial Group (IFG) Rizal Ariansyah, Plt. Sekretaris BPA Dr. Chatarina Muliana, Plt. Kepala Pusat Penyelesaian Aset Sofyan Selle, jajaran pejabat struktural, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta peserta dari seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
Manajemen Risiko Harus Menjadi Bagian Seluruh Proses Bisnis
Dalam sambutannya, Kepala BPA menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, pengelolaan risiko harus menjadi bagian dari seluruh proses bisnis pemulihan aset, mulai dari penelusuran, pengamanan, pengelolaan, hingga penyelesaian aset.
Aset Negara Dipandang sebagai Portofolio Bernilai Publik
Patris Yusrian Jaya menjelaskan bahwa aset hasil penegakan hukum bukan sekadar barang sitaan, melainkan merupakan portofolio publik yang harus dijaga melalui enam dimensi nilai, yakni nilai ekonomi, kepastian hukum, integritas barang bukti (chain of custody), daya jual (marketability), kemampuan telusur (auditability), serta kepercayaan masyarakat (public trust).
E-ARRMS Menjadi Fondasi Baru Tata Kelola Pemulihan Aset
Sebagai implementasi transformasi tersebut, BPA memperkenalkan konsep Enterprise Asset Recovery Risk Management System (E-ARRMS) yang menjadikan manajemen risiko sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Sistem ini diperkuat dengan penerapan Risk Appetite Framework (RAF) dan The Three Lines Model guna menjaga keseimbangan antara pengendalian risiko dan pencapaian target organisasi.
Risk Intelligence System Pantau Risiko Secara Real Time
Menghadapi tantangan penegakan hukum di era digital, BPA juga mengembangkan Risk Intelligence System (RIS) yang mengintegrasikan berbagai sumber data ke dalam Data Lake terpadu. Sistem tersebut terhubung dengan Executive Dashboard sehingga memungkinkan pemantauan risiko serta perubahan nilai aset secara real time.
Artificial Intelligence Percepat Pengambilan Keputusan
Selain itu, teknologi Artificial Intelligence (AI) mulai dimanfaatkan untuk menganalisis sekaligus memprediksi tingkat keberhasilan eksekusi aset. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengambilan keputusan sekaligus mempercepat proses pemulihan aset menuju visi organisasi tahun 2035.
Empat Agenda Strategis Jadi Prioritas Badan Pemulihan Aset
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPA juga menginstruksikan empat agenda strategis nasional yang akan menjadi fokus pengembangan lembaga sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemulihan aset.
Antisipasi RUU Perampasan Aset Berbasis NCB
Agenda pertama adalah penyusunan mitigasi risiko hukum sebagai langkah antisipatif terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, khususnya terkait mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture.
Mitigasi Risiko untuk Aset Kripto dan Virtual Property
Agenda kedua menitikberatkan pada penyusunan standar mitigasi risiko dalam penanganan aset kripto dan virtual property, seiring meningkatnya tren kejahatan finansial berbasis teknologi digital.
Peningkatan Kompetensi SDM Melalui Sertifikasi Risiko
Agenda ketiga berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko bagi Jaksa Pemulihan Aset dan pengelola barang bukti agar mampu menjalankan fungsi sebagai manajer portofolio aset yang profesional.
Perkuat Kerja Sama Internasional Lewat Mutual Legal Assistance
Agenda keempat diarahkan pada penguatan kerja sama internasional melalui instrumen Mutual Legal Assistance (MLA) guna mempercepat pelacakan dan pemulihan aset lintas negara, termasuk mengatasi hambatan yurisdiksi dalam penanganan aset korporasi di luar negeri.
Paradigma Baru Penegakan Hukum Berbasis Nilai Publik
Melalui forum ini, BPA menegaskan dimulainya transformasi paradigma penegakan hukum, dari pendekatan administratif terhadap barang sitaan menjadi pengelolaan aset yang berorientasi pada penciptaan nilai publik (Portfolio of Public Value).
FGD Hadirkan Pakar Manajemen Risiko Nasional
FGD turut menghadirkan pakar manajemen risiko dan tata kelola Dr. Ir. Jerry Marmen Simanjuntak, M.S., M.Ec., M.Mgt., Ph.D. sebagai narasumber utama. Selain dihadiri peserta secara langsung, kegiatan juga diikuti secara virtual oleh Asisten Pemulihan Aset, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB), serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari berbagai wilayah Indonesia.
(Red)
RD AHMAD SYARIF