Januari 2027, Tri Adhianto Bakal Berkantor di RW: Apa yang Dicari?

Galery Foto: Tri Adhianto menghadiri forum dialog di RW 24 Kemang Pratama Bekasi

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana turun langsung ke lingkungan RW untuk mendengar persoalan warga dan mengawal pemerataan pembangunan melalui Program Lingkar Keren.

BEKASI, Mediarjn.com — Wali Kota Bekasi Tri Adhianto berencana mulai berkantor di lingkungan Rukun Warga (RW) pada Januari 2027. Langkah tersebut disiapkan untuk melihat langsung persoalan masyarakat di tingkat lingkungan sekaligus mendengar kebutuhan warga sebagai salah satu dasar penentuan prioritas pembangunan.

Rencana itu disampaikan Tri saat menghadiri Forum Dialog Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia di RW 24, Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Sabtu (19/9/2026).

Menurut Tri, pembangunan Kota Bekasi perlu berangkat dari persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat. Sebab, kebutuhan setiap RW tidak selalu sama, mulai dari infrastruktur lingkungan, saluran air, jalan, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai pemerintah membuat program, tetapi ternyata tidak menjawab persoalan yang dihadapi warga,” ujar Tri.

Rencana tersebut sekaligus dikaitkan dengan Program Lingkungan Masyarakat Kota Bekasi Keren atau Lingkar Keren, yang memberikan dukungan dana hibah sebesar Rp100 juta untuk setiap RW. Pemkot Bekasi sebelumnya menjelaskan bahwa skema Rp100 juta per RW diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur di tingkat masyarakat.

Tri mengatakan, keberadaan anggaran tersebut harus diikuti dengan pemetaan kebutuhan yang jelas. Menurutnya, pembangunan tidak seharusnya hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi perlu menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih merata.

“Melalui Lingkar Keren, kita ingin memastikan pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Setiap RW memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda,” katanya.

RW Diminta Pahami Persoalan Warganya

Dalam pelaksanaan pembangunan tingkat lingkungan, Tri menilai pengurus RW memiliki posisi penting karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Ketua RW, kata dia, perlu memahami persoalan yang terjadi di wilayahnya sehingga usulan pembangunan tidak sekadar menjadi daftar kebutuhan, tetapi disusun berdasarkan skala prioritas.

“Ketua RW harus tahu apa yang sedang dihadapi warganya. Apakah jalan lingkungannya perlu diperbaiki, apakah saluran airnya bermasalah, atau apakah masyarakatnya membutuhkan ruang untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan,” ungkapnya.

Pendekatan tersebut menempatkan RW sebagai salah satu penghubung antara kebutuhan warga dengan pemerintah. Pada saat yang sama, penggunaan dana publik tetap membutuhkan perencanaan dan pertanggungjawaban sesuai mekanisme yang berlaku. Pemkot Bekasi sebelumnya juga menekankan pentingnya musyawarah, administrasi pertanggungjawaban, dan transparansi dalam penggunaan dana hibah RW.

Bukan Hanya Infrastruktur, Ada Pemberdayaan Warga

Tri menjelaskan bahwa pembangunan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik. Program yang dijalankan juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi warga sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Dengan demikian, usulan dari setiap RW diharapkan lahir dari kondisi nyata masyarakat, bukan semata-mata karena adanya anggaran yang tersedia.

Pemerintah menyiapkan program dan dukungan, sedangkan masyarakat memiliki peran dalam menjaga hasil pembangunan serta mengembangkan potensi lingkungan.

Gotong Royong Jadi Bagian dari Pembangunan

Dalam forum tersebut, Tri juga menghubungkan pembangunan lingkungan dengan implementasi nilai-nilai kebangsaan.

Menurutnya, persatuan dan gotong royong dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menjaga lingkungan, mengikuti kerja bakti, serta terlibat dalam penyelesaian persoalan bersama.

“Gotong royong harus kita hidupkan dalam tindakan nyata. Ketika warga ikut menjaga lingkungan, terlibat dalam pembangunan, dan peduli terhadap persoalan tetangganya, di situlah nilai kebangsaan hadir dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.

Rencana berkantor di RW mulai Januari 2027 pada akhirnya akan menempatkan agenda mendengar dan melihat langsung persoalan warga sebagai bagian dari pendekatan pemerintah di tingkat lingkungan.

Tri menegaskan, tujuan utamanya adalah memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat sehingga kebutuhan warga dapat menjadi bahan dalam menentukan arah pembangunan.

“Prinsipnya sederhana, kita datang, kita dengarkan, kita lihat persoalannya, lalu kita cari jalan keluarnya. Pembangunan harus dirasakan masyarakat sampai ke lingkungan tempat mereka tinggal,” pungkas Tri.

(Red)