DPRD Kota Bekasi Tiadakan Rapat Setiap Jumat, Penyesuaian Kebijakan WFH Dorong Efisiensi Energi dan Anggaran

Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi saat memberikan keterangan terkait kebijakan WFH dan peniadaan rapat setiap hari Jumat

Kebijakan WFH Berdampak pada Pola Kerja Legislatif (What & Why)

Kota Bekasi, – Mediarjn.com –  Kebijakan work from home (WFH) yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi mulai berdampak langsung pada aktivitas kelembagaan legislatif. DPRD Kota Bekasi secara resmi meniadakan seluruh agenda rapat setiap hari Jumat sebagai bentuk penyesuaian terhadap pola kerja baru aparatur pemerintahan yang lebih fleksibel dan berbasis efisiensi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi budaya kerja sekaligus penghematan energi di lingkungan birokrasi.

Keputusan Disampaikan Ketua DPRD (Who & When)

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut telah diberlakukan dan menjadi bagian dari komitmen lembaga legislatif dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Kita sudah sesuaikan. Hari Jumat tidak ada rapat,” ujar Sardi dalam keterangannya, Rabu (15/4/2026).

Penyesuaian Aktivitas dan Dampak Operasional (How)

Seiring implementasi kebijakan tersebut, aktivitas di Gedung DPRD Kota Bekasi terlihat mengalami penurunan signifikan setiap hari Jumat. Penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada ritme kerja, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi operasional lembaga.

Pengurangan agenda rapat dinilai mampu menekan penggunaan energi, termasuk listrik dan bahan bakar, serta mengurangi biaya operasional sekretariat. Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal daerah.

Efisiensi Anggaran sebagai Tujuan Strategis (Why)

Menurut Sardi, kebijakan ini memiliki dimensi strategis dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Efisiensi yang dihasilkan dari pengurangan aktivitas fisik dinilai dapat membantu mencegah potensi defisit anggaran.

“Penghematan energi ini akan berpengaruh pada postur anggaran. Jangan sampai kita defisit karena dampaknya luas ke masyarakat,” tegasnya.

Fungsi Legislasi Tetap Berjalan Optimal (How)

Meskipun agenda rapat ditiadakan setiap Jumat, DPRD memastikan bahwa fungsi utama kelembagaan—meliputi legislasi, pengawasan, dan penganggaran—tetap berjalan secara optimal. Koordinasi antaranggota dewan tetap dilakukan melalui mekanisme alternatif, termasuk pemanfaatan teknologi digital.

Pendekatan ini mencerminkan adaptasi terhadap era digitalisasi pemerintahan, di mana efektivitas kerja tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik.

Menjaga Kualitas Pelayanan Publik (Impact)

Lebih lanjut, Sardi menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. WFH harus tetap produktif dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Transformasi Sistem Kerja Pemerintahan Daerah (Conclusion)

Kebijakan ini menjadi refleksi transformasi sistem kerja pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil. DPRD Kota Bekasi berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan tanggung jawab publik.

Dengan penyesuaian tersebut, implementasi WFH diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi anggaran, serta kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di Kota Bekasi.

(ADV)