Satgas PKH Tinjau Kontainer Mineral Rare Earth di Batam
RD AHMAD SYARIF Ada dugaan kuat terjadi pelanggaran terkait dokumen-dokumen yang diwajibkan dalam kegiatan ekspor.” Barita Simanjuntak
Satgas PKH
INISIATOR Dorong Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Jaksa
Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum penting untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan tugas negara
JPN Kejaksaan Agung Menangkan Banding Gugatan TUN Satgas PKH, Perkuat Legalitas Penertiban Lahan Sawit
Putusan banding ini menegaskan bahwa negara memiliki legitimasi kuat dalam menertibkan kawasan hutan demi kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.
Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Rp11,4 Triliun dan Penguasaan Kembali Hutan oleh Satgas PKH Tahap VI
Penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali hutan bukan sekadar penegakan hukum, tetapi wujud nyata menjaga kedaulatan sumber daya alam untuk…
Penegakan Hukum Tambang Ilegal di Murung Raya: Kejaksaan Ungkap Kasus PT AKT dan Potensi Kerugian Negara Besar
Penegakan hukum di kawasan hutan bukan sekadar menghentikan aktivitas ilegal, tetapi memastikan keadilan atas sumber daya alam yang seharusnya menjadi…
Presiden Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Perusak Lingkungan di Sumatera
Redaksi “Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.” Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
Satgas PKH Amankan Jutaan Hektare Lahan dan Dorong Triliunan Rupiah Penerimaan Negara, Siap Perketat Penertiban 2026
“Penertiban kawasan hutan bukan semata penegakan hukum, melainkan upaya menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam.”
Satgas PKH Laksanakan Relokasi Lahan Warga Taman Nasional Tesso Nilo untuk Pulihkan Ekosistem
“Relokasi ini menjadi pijakan penting untuk memulihkan ekosistem Tesso Nilo sekaligus memastikan solusi yang adil bagi masyarakat.”
Satgas PKH Gelar Rapat Koordinasi Bahas Dugaan Unsur Pidana Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar
“Satgas PKH akan memastikan subjek hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya bencana alam sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”