Aksi DPC GMNI Kota Bekasi menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan menuntut audit transparan anggaran SPPG.
DPC GMNI Kota Bekasi menilai pelaksanaan MBG sarat persoalan tata kelola dan kepentingan elite
Jakarta, Mediarjn.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin sulit, program dengan anggaran besar tersebut justru dianggap memunculkan berbagai persoalan baru dalam implementasinya di daerah, khususnya di Kota Bekasi.
Kritik tersebut disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dalam aksi dan pernyataan publik di Jakarta, Kamis (22/5/2026). Mereka menilai pelaksanaan program MBG yang seharusnya bertujuan menekan angka stunting justru diwarnai persoalan transparansi, lemahnya pengawasan, hingga dugaan keterlibatan kelompok tertentu dalam pengelolaan dapur program.
GMNI Nilai Tata Kelola Program MBG Amburadul
Ketua DPC GMNI Kota Bekasi, Nicolas Tamba menyatakan program MBG yang awalnya diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat menengah ke bawah kini memicu keresahan akibat tata kelola yang dianggap tidak profesional.
Menurutnya, persoalan mulai terlihat dari sistem manajerial, transparansi penggunaan anggaran, hingga mekanisme pengawasan pelaksanaan program di lapangan.
“Program yang seharusnya menjadi solusi bagi rakyat justru menimbulkan keresahan karena tata kelola yang amburadul, mulai dari transparansi hingga sistem manajerial yang bobrok,” ujar Nicolas dalam orasinya.
Dapur SPPG Dinilai Lebih Menguntungkan Kelompok Bermodal
GMNI juga menyoroti keberadaan dapur SPPG yang kini berdiri di berbagai kota dan kabupaten. Organisasi mahasiswa tersebut mempertanyakan manfaat nyata dapur-dapur tersebut bagi masyarakat kecil.
Menurut mereka, pengelolaan dapur MBG justru lebih banyak dikuasai kelompok menengah atas atau pengusaha yang memiliki akses terhadap kekuasaan politik.
Bahkan, GMNI menilai tidak sedikit dapur program MBG yang diduga dikelola pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan elit pemerintahan.
Pelaksanaan MBG di Bekasi Disebut Sarat Masalah
Khusus di Kota Bekasi, GMNI menilai pelaksanaan MBG membuka ruang besar bagi kepentingan kelompok tertentu. Program yang seharusnya dijalankan penuh oleh negara dinilai justru memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak yang memiliki modal dan koneksi kekuasaan.
Selain itu, berbagai persoalan teknis disebut mulai terlihat jelas, mulai dari dugaan dapur MBG yang belum memiliki izin lengkap, lemahnya pengawasan keselamatan kerja, hingga dugaan keterlibatan elite politik dalam pengelolaan program.
Insiden Pedagang Tewas Jadi Sorotan
GMNI turut menyinggung insiden kecelakaan yang menyebabkan seorang pedagang tahu crispy meninggal dunia setelah ditabrak pengemudi kendaraan SPPG. Peristiwa tersebut dinilai sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dan manajemen pelaksanaan program MBG di lapangan.
Organisasi tersebut mendesak pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kota Bekasi.
GMNI Ajukan Tujuh Tuntutan kepada Pemerintah
Dalam pernyataannya, DPC GMNI Kota Bekasi menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan pihak terkait, antara lain:
- Mendesak BGN turun langsung ke Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
- Menuntut audit transparan dan independen terhadap penggunaan anggaran MBG di Kota Bekasi.
- Meminta pengelolaan program berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kelompok pengusaha maupun elite kekuasaan.
- Menolak pemangkasan anggaran pendidikan demi keberlangsungan program MBG.
- Mendesak audit harta kekayaan Kepala SPPG Kota Bekasi beserta seluruh jajaran pegawai.
- Meminta pencabutan izin operasional dapur MBG yang tidak memenuhi prosedur dan izin bangunan.
- Mendesak pencopotan Koordinator SPPG Kota Bekasi atas dugaan kelalaian pengawasan program.
Desakan Transparansi dan Evaluasi Nasional
GMNI menegaskan bahwa program MBG pada prinsipnya memiliki tujuan baik untuk menekan angka stunting nasional. Namun tanpa tata kelola yang transparan, profesional, dan berpihak kepada masyarakat kecil, program tersebut dinilai berpotensi menjadi beban baru serta menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat kebijakan negara.
Mereka berharap pemerintah segera melakukan evaluasi nasional terhadap implementasi MBG agar program strategis tersebut benar-benar berjalan sesuai tujuan awal demi kepentingan masyarakat luas.
(Red)
RD AHMAD SYARIF