Rapat Entry Meeting JAM Intel Kejaksaan Agung terkait pengamanan proyek pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026.
Kejaksaan Agung siapkan pengamanan strategis nasional guna memastikan proyek nelayan berjalan tepat sasaran.
Jakarta – Mediarjn.com – Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) resmi memulai pengamanan terhadap Program Pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 dengan nilai proyek mencapai Rp5,17 triliun.
Langkah tersebut ditandai melalui pelaksanaan Rapat Pendahuluan atau Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/5/2026). Kegiatan itu menjadi bagian awal penguatan pengawasan dan mitigasi risiko dalam proyek prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Proyek Strategis Nasional Dukung Kesejahteraan Nelayan
Rapat dipimpin oleh Sarjono Turin yang mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen. Dalam sambutan JAM Intel yang dibacakannya, dijelaskan bahwa pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari Proyek Prioritas Pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pembangunan infrastruktur modern seperti pelabuhan perikanan, fasilitas produksi dan distribusi, hingga penguatan peran masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah pesisir.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern dan mendorong partisipasi aktif masyarakat,” ujar Plt. Sesjamintel.
Dukung Asta Cita Presiden dan Kemandirian Ekonomi
Program pembangunan KNMP juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung visi besar pemerintahan melalui implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi industri, dan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis desa.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir, proyek tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan dan membuka ruang pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya kelautan nasional.
JAM Intel Fokus Antisipasi Ancaman dan Hambatan Proyek
Dalam pelaksanaannya, Bidang Intelijen Kejaksaan akan melakukan pengawalan menyeluruh guna mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat menghambat jalannya proyek strategis nasional tersebut.
Mitigasi risiko dilakukan oleh Direktorat IV Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM INTEL dengan fokus pengamanan terhadap hambatan personel, materiil, hingga persoalan birokrasi yang berpotensi mengganggu keberhasilan pembangunan.
Menurut JAM Intel, pengamanan pembangunan strategis bukan sekadar pengawasan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga stabilitas program pemerintah agar berjalan efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.
Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Keberhasilan
Kegiatan Entry Meeting turut dihadiri oleh Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran Direktorat pada JAM INTEL, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Plt. Sesjamintel menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dan seluruh pemangku kepentingan agar proyek dapat berjalan secara komprehensif dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Pengamanan Proyek Jadi Instrumen Kepercayaan Publik
Penguatan pengamanan pembangunan strategis oleh Kejaksaan Agung dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kredibilitas pelaksanaan proyek nasional yang menggunakan anggaran besar. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas pembangunan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan nilai proyek mencapai triliunan rupiah dan cakupan nasional, Program 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir Indonesia.
(Red)
RD AHMAD SYARIF