Foto: Ketua DPC GMNI Bekasi, Christianto Manurung
Kota Bekasi, – Mediarjn.com – Musyawarah Daerah (Musda) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bekasi yang digelar pada 20 Januari 2025 di Bandung menuai polemik. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi secara tegas menolak hasil musda tersebut, dengan alasan tidak sesuai dengan arahan Ketua Umum KNPI, Ryano Panjaitan.
GMNI Bekasi menilai bahwa penyelenggaraan musda ini tidak melibatkan mereka sebagai peserta, meskipun GMNI yang mereka wakili secara resmi bernaung di bawah kepemimpinan Ketua Umum Imanuel Cahyadi. Ketua DPC GMNI Bekasi, Christianto Manurung, menyayangkan tindakan panitia musda yang justru mengakomodasi GMNI dari kelompok di luar barisan Ketua Umum Ryano Panjaitan.
Polemik ini melibatkan beberapa pihak utama, yakni:
- DPC GMNI Bekasi, yang merasa dikecualikan dari daftar peserta musda.
- DPD KNPI Jawa Barat, sebagai penyelenggara yang akhirnya memberikan solusi agar GMNI Bekasi menjadi bagian dari tim formatur.
- Tim Adelia, yang disebut-sebut melakukan tekanan terhadap GMNI Bekasi agar tidak masuk dalam tim formatur.
- DPP KNPI, sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi yang diharapkan mengambil sikap tegas atas permasalahan ini.
Menurut Christianto, GMNI Bekasi seharusnya menjadi bagian dari peserta musda, sebagaimana telah ditegaskan oleh DPP KNPI dan DPD KNPI Jawa Barat. Namun, mereka justru dikecualikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Selain itu, GMNI Bekasi sebelumnya telah menjadi peserta dalam musda yang diselenggarakan di Bekasi, sehingga absennya mereka dalam musda di Bandung menimbulkan kecurigaan.
“Yang kami sayangkan, saat musda berlangsung, kami tidak diizinkan masuk ke dalam forum dengan alasan bukan peserta. Padahal, panitia justru mengakomodasi GMNI yang bukan bagian dari kepemimpinan Ryano Panjaitan,” ujar Christianto.
Selain itu, upaya GMNI Bekasi untuk mencari klarifikasi dari DPD KNPI Jawa Barat juga mengungkap fakta bahwa DPD KNPI Jawa Barat sendiri terkejut atas pengecualian GMNI Bekasi dari daftar peserta. Bahkan, sebagai solusi, mereka mengusulkan agar GMNI Bekasi menjadi bagian dari tim formatur. Namun, langkah ini mendapatkan tekanan dari pihak tertentu yang diduga memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dalam kepengurusan KNPI Kota Bekasi.
DPC GMNI Bekasi menegaskan akan melaporkan permasalahan ini ke DPP KNPI secara resmi. Mereka juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap hasil musda, bahkan jika diperlukan, musda harus diulang demi menjaga integritas organisasi.
“Kami meminta sikap tegas dari DPP KNPI dan DPD KNPI Jawa Barat, karena kami menilai ada kelompok di luar barisan Ketua Umum Ryano Panjaitan yang ingin melanggengkan kekuasaannya di kepengurusan KNPI Kota Bekasi,” pungkas Christianto.
Polemik hasil musda KNPI Kota Bekasi mencerminkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan aturan organisasi serta dugaan intervensi pihak tertentu dalam proses demokrasi internal. Dengan adanya laporan resmi ke DPP KNPI, diharapkan permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar organisasi kepemudaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keterbukaan.
(Redaksi)