BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru Mediarjn.com...
Memuat tanggal dan waktu...
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com

Kejagung Konfirmasi Tri Adhianto Dijadwalkan Diperiksa sebagai Saksi Kasus Migas Bekasi

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memimpin apel siaga pemberantasan premanisme bersama TNI-Polri di Plaza Patriot Chandrabaga
Avatar RD AHMAD SYARIF

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjadi perhatian dalam perkembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola migas Kota Bekasi. (Sumber: Dok. Mediarjn.com)

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna membenarkan Tri Adhianto terjadwal menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 17 November 2026. Pemeriksaan ini menjadi perkembangan terbaru penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi dalam kerja sama dengan PT Pertamina EP.

Bekasi, Mediarjn.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi terkait kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Kepastian agenda tersebut diperoleh setelah awak media mengonfirmasi langsung kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., pada Senin (16/11/2026).

Menanggapi pertanyaan mengenai agenda pemeriksaan Tri Adhianto, Anang Supriatna membenarkan bahwa yang bersangkutan telah masuk dalam jadwal pemeriksaan penyidik.

“Benar, yang bersangkutan terjadwal diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar,” demikian keterangan Kapuspenkum Kejagung kepada awak media.

Dengan konfirmasi tersebut, Tri Adhianto dijadwalkan memberikan keterangan kepada penyidik pada Selasa, 17 November 2026. Pemeriksaan itu menjadi perkembangan terbaru dalam perkara yang sebelumnya telah melalui rangkaian penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah saksi dari berbagai unsur.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024. Penyidik Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) terus menelusuri berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan daerah tersebut.

Konfirmasi Kejagung Memastikan Agenda Pemeriksaan

Konfirmasi Kapuspenkum Kejagung menjadi informasi penting di tengah perhatian publik terhadap perkembangan penyidikan kasus migas Kota Bekasi.

Pernyataan tersebut memastikan bahwa Tri Adhianto masuk dalam agenda pemeriksaan penyidik dengan kapasitas sebagai saksi. Dengan demikian, informasi mengenai jadwal pemeriksaan tidak lagi hanya bersumber dari kabar yang beredar, tetapi telah memperoleh konfirmasi dari pejabat resmi Kejaksaan Agung.

Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dan pembuktian. Status tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penetapan tersangka ataupun kesimpulan bahwa seseorang melakukan tindak pidana.

Penyidik tetap harus menguji keterangan, dokumen, kewenangan, serta alat bukti yang relevan sebelum mengambil kesimpulan hukum.

Berawal dari Penggeledahan Enam Lokasi

Mediarjn.com telah mengikuti perkembangan perkara ini sejak September 2026. Salah satu tahapan penting terjadi pada Kamis, 17 September 2026, ketika Kejagung melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola migas Kota Bekasi.

Berdasarkan pemberitaan Mediarjn.com, lokasi yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas Perseroda Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy Pte Ltd di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, serta Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan dokumen dan alat bukti yang berkaitan dengan tata kelola kerja sama migas.

Pada tahap tersebut, penyidik belum menguraikan secara terperinci seluruh bentuk dugaan penyimpangan maupun pertanggungjawaban hukum setiap pihak.

Baca juga:

Kejagung Geledah 6 Lokasi di Bekasi, Dugaan Korupsi Migas Masuk Penyidikan

Pemeriksaan Saksi Meluas, Pemkot dan Perusahaan Daerah Turut Dimintai Keterangan

Setelah penggeledahan, penyidik melanjutkan proses pengumpulan keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai memiliki informasi terkait perkara tersebut.

Pada 21 September 2026, Kejagung memeriksa empat saksi. Tiga saksi berasal dari jajaran direksi PT Migas Kota Bekasi, sedangkan satu saksi lainnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Selanjutnya, Mediarjn.com memberitakan pemeriksaan seorang direksi PT BBG berinisial AR pada 2 Oktober 2026. Penyidik kemudian memeriksa ASN Pemkot Bekasi berinisial ARJ pada 9 Oktober 2026.

Pada 12 Oktober 2026, Kejagung kembali memeriksa tiga saksi dari unsur Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan Sekretariat Kementerian Dalam Negeri.

Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidik menelusuri berbagai aspek tata kelola perusahaan daerah, termasuk hubungan kelembagaan dan pelaksanaan kerja sama operasi migas.

Baca juga:

Saksi dari PT SP dan Kementerian ESDM Ikut Diperiksa

Perkembangan berikutnya muncul pada 21 Oktober 2026. Saat itu, penyidik JAM Pidsus memeriksa saksi berinisial MAS dari PT SP (Perseroda) Kota Bekasi.

Enam hari kemudian, tepatnya 27 Oktober 2026, penyidik memeriksa dua saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masing-masing berinisial HLS dan EHL.

Pada 30 Oktober 2026, Kejagung kembali memeriksa dua saksi, masing-masing berinisial K dari lingkungan Pemkot Bekasi dan MAS dari PT SP Kota Bekasi.

Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penelusuran hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, pengelolaan perusahaan perseroda, serta pelaksanaan kerja sama operasi migas.

Baca juga:

November, Penyidik Dalami Keterangan Para Pihak

Memasuki November 2026, penyidikan terus berkembang. Pada 11 November 2026, Kejagung memeriksa tiga saksi dari unsur Foster Oil, PT Pertamina EP, dan Pemerintah Kota Bekasi.

Pemberitaan perkembangan perkara pada 15 November 2026 juga menyebut adanya pemeriksaan saksi dari unsur PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada 12 November 2026.

Rangkaian pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan kerja sama migas.

Di tengah proses tersebut, agenda pemeriksaan Tri Adhianto pada 17 November 2026 menjadi perhatian baru. Konfirmasi Kapuspenkum Kejagung memastikan bahwa Wali Kota Bekasi tersebut dijadwalkan hadir sebagai saksi untuk memberikan keterangan kepada penyidik Gedung Bundar.

Posisi KPM dan Perpanjangan KSO Perlu Ditelusuri

Salah satu aspek yang patut mendapat perhatian dalam penyidikan ini adalah proses pengambilan keputusan terkait tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi.

Posisi Kuasa Pemilik Modal (KPM), kewenangan pengelolaan perusahaan daerah, serta mekanisme pengawasan menjadi bagian yang relevan untuk ditelusuri, terutama terkait proses persetujuan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kebijakan.

Perpanjangan kerja sama pada 2022 juga menjadi salah satu periode yang perlu dicermati berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak.

Namun, setiap keputusan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum, kewenangan masing-masing pihak, dokumen pendukung, serta alat bukti yang sah.

Jabatan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan dalam tindak pidana. Karena itu, pemeriksaan terhadap Tri Adhianto sebagai saksi harus dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan, bukan sebagai penetapan kesalahan.

Publik Menanti Transparansi Penanganan Kasus Migas Bekasi

Besarnya perhatian publik terhadap perkara ini tidak terlepas dari pentingnya tata kelola perusahaan daerah yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja sama yang berlangsung selama bertahun-tahun membutuhkan pengawasan yang memadai, terutama ketika menyangkut kepentingan daerah, aset perusahaan, serta potensi penerimaan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kejagung diharapkan dapat menjelaskan perkembangan penyidikan secara proporsional, termasuk aspek tata kelola yang sedang didalami dan tahapan penanganan perkara berikutnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Bekasi dan manajemen PT Migas Perseroda juga perlu memberikan penjelasan apabila terdapat kebijakan atau informasi yang membutuhkan klarifikasi publik.

Mediarjn.com akan terus mengawal perkembangan perkara ini.

Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Pemerintah Kota Bekasi, Kejaksaan Agung, PT Migas Perseroda Kota Bekasi, PT Pertamina EP, Foster Oil & Energy Pte Ltd, serta seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Mediarjn.com menegaskan bahwa seluruh dugaan tindak pidana harus melalui proses pembuktian hukum. Asas praduga tidak bersalah tetap berlaku bagi setiap pihak sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEDIARJN.COM

SUARAKAN BRAND, PERLUAS JANGKAUAN.

Publikasikan informasi, kegiatan, produk, dan layanan Anda melalui ekosistem pemberitaan MEDIARJN.

KERJA SAMA MEDIA
KERJA SAMA MEDIA
Hubungi Kami