Dedi Mulyadi Apresiasi UHC Bekasi, Warga Dijamin Berobat Pakai BPJS?

Bupati Asep Surya Atmaja meluncurkan UHC Prioritas 2026. Pemprov Jabar juga menyoroti kesepakatan layanan kesehatan dengan 86 rumah sakit untuk memperluas akses pengobatan masyarakat.

CIKARANG PUSAT, MEDIARJN.COM– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi kebijakan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja yang memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui peluncuran Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Program Jaminan Kesehatan Kabupaten Bekasi Tahun 2026.

Program tersebut diluncurkan di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/11/2026). Dalam kegiatan itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja hadir didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Nia Asep Surya Atmaja, bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi menilai kebijakan Pemkab Bekasi yang membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat melalui anggaran pemerintah daerah menjadi langkah konkret untuk memperluas akses pelayanan kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut memperkuat komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga.

“Ini menyempurnakan MoU yang dibuat antara gubernur, bupati, dan wali kota untuk memberikan jaminan warga Jawa Barat berobat dengan hanya menggunakan KTP di 86 rumah sakit. Nah, Bupati Bekasi lebih mengonkretkan lagi bahwa bukan hanya menggunakan KTP, seluruh pemilik KTP di Kabupaten Bekasi sudah dijamin pelaksanaan kesehatannya melalui program BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi,” ujar Dedi.

UHC Prioritas dan Komitmen Pembiayaan BPJS

Menurut Dedi, pemerintah daerah tidak cukup hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pasien yang menghadapi tindakan medis atau pengobatan tertentu yang tidak sepenuhnya masuk dalam cakupan pembiayaan BPJS.

Ia menjelaskan, Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota telah membangun kesepakatan dengan 86 rumah sakit untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tidak semua BPJS meng-cover pengobatan warga. Ada jenis-jenis yang tidak bisa ter-cover, ada batasan yang tidak bisa ter-cover. Itulah makna Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten serta kota menandatangani kesepakatan dengan seluruh rumah sakit yang jumlahnya 86. Artinya, pemerintah memberikan jaminan pengobatan tanpa limit biaya,” tegasnya.

Dedi menyebut kesepakatan tersebut sebagai upaya memperkuat kehadiran pemerintah ketika masyarakat membutuhkan penanganan medis. Ia menekankan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

“Negara hanya hadir dengan batasan. Negara tidak boleh hadir dalam batasan. Negara harus hadir dalam ketidakterbatasan layanan. Itu prinsip. Untuk itu kita mencoba menerjemahkan prinsip tersebut dalam MoU,” katanya.

Pasien Penyakit Berat Butuh Dukungan Berkelanjutan

Dedi juga mengingatkan bahwa perlindungan kesehatan tidak berhenti pada pembiayaan tindakan medis. Pasien yang menjalani perawatan jangka panjang, seperti kemoterapi dan cuci darah, membutuhkan perhatian lebih karena kondisi kesehatan dapat mengurangi kemampuan mereka untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

“Orang yang sudah kemoterapi tidak mungkin bisa menghasilkan uang lagi secara sempurna. Orang yang cuci darah itu sudah kehilangan setengah dari pendapatan hidupnya. Negara harus hadir lagi,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya dukungan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi yang dialami pasien serta keluarganya.

Dedi Ingatkan Warga Tetap Menjaga Pola Hidup Sehat

Selain membahas tanggung jawab pemerintah, Dedi mengajak masyarakat membangun kebiasaan hidup sehat. Ia menilai upaya menjaga kesehatan perlu dimulai dari perilaku sehari-hari, seperti mengatur pola makan, tidur, minum, serta menjaga pikiran dan emosi.

“Yang menjamin kesehatan itu sebenarnya bukan negara, yang menjamin kesehatan itu adalah diri kita sendiri. Orang sehat itu karena dirinya mampu menjaga makanan, pola tidur, pola minum, dan menjaga pikiran serta hatinya untuk tidak setiap hari penuh kebencian,” tuturnya.

Peluncuran UHC Prioritas Kabupaten Bekasi Tahun 2026 menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan kesehatan masyarakat. Pemkab Bekasi diharapkan dapat memastikan kebijakan pembiayaan kepesertaan BPJS berjalan efektif, tepat sasaran, dan mudah diakses warga yang membutuhkan.

Transparansi Pelaksanaan Menjadi Pekerjaan Berikutnya

Apresiasi gubernur terhadap kebijakan Pemkab Bekasi menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan program. Namun, keberhasilan UHC tidak cukup diukur dari peluncuran atau jumlah warga yang tercatat sebagai peserta.

Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai cakupan kepesertaan, mekanisme penggunaan layanan, rumah sakit mitra, jenis pelayanan yang dijamin, serta prosedur ketika pembiayaan BPJS tidak mencakup kebutuhan medis tertentu.

Kejelasan informasi tersebut penting agar warga tidak salah memahami pernyataan mengenai jaminan pengobatan tanpa batas biaya. Pelaksanaan kesepakatan dengan 86 rumah sakit juga perlu memiliki mekanisme pelayanan dan pembiayaan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mediarjn menilai, ukuran utama keberhasilan UHC Prioritas bukan hanya komitmen anggaran pemerintah, melainkan kepastian masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu memastikan warga memahami hak, prosedur, dan fasilitas yang dapat mereka akses.

(Red)