Proyek Gedung UPI Diduga Rugikan Negara Rp25,98 Miliar, PPK Ditahan

Bandung, Mediarjn.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial B.K. dalam perkara dugaan korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Tahun Anggaran 2024. Penyidik menetapkan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Jumat, 13 November 2026, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, menjelaskan bahwa penyidik memeriksa B.K. selama kurang lebih enam jam sebelum melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung.

Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan pusat konvensi dan pameran UPI yang menggunakan sumber pendanaan Pinjaman Luar Negeri dari Asian Development Bank (ADB), kemudian masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Berdasarkan dokumen penyidikan yang disampaikan Kejati Jawa Barat, proyek CWP-03 pada 2024 memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47.165.742.000. PT Arkindo menjadi penyedia jasa setelah memenangkan proses lelang. Kontrak Nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 ditandatangani oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.

Melalui addendum pekerjaan tambah kurang, nilai kontrak kemudian berubah menjadi Rp52.484.000.000, dengan masa pelaksanaan 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.

Progres Fisik 75,34 Persen, Pembayaran Disebut Sudah 100 Persen

Dalam penyidikan, Kejati Jawa Barat menduga D.W.R. menggunakan sejumlah dokumen jaminan proyek yang tidak sah atau palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.

Dokumen yang dipersoalkan mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran.

Penyidik juga menduga B.K. selaku PPK tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum menandatangani kontrak.

Selain persoalan dokumen jaminan, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian antara progres fisik pekerjaan dan pembayaran kepada kontraktor.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diuraikan Kejati Jawa Barat, pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.

Namun, B.K. diduga tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada penyedia jasa, meskipun progres fisik pekerjaan belum mencapai keseluruhan target kontrak.

Audit Inspektorat Temukan Kerugian Negara Rp25,98 Miliar

Kejati Jawa Barat menyebut Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026 mencatat kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sebesar Rp25.982.542.357,20.

Angka itu setara sekitar Rp25,98 miliar dan berkaitan dengan pekerjaan Paket CWP-03 pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center UPI Tahun 2024.

Temuan audit tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam penanganan perkara. Meski demikian, proses pembuktian mengenai peran masing-masing tersangka, keabsahan dokumen jaminan, aliran pembayaran, serta pertanggungjawaban atas kerugian negara tetap harus diuji dalam proses hukum.

Dua Tersangka dalam Perkara CWP-03

Selain B.K., Kejati Jawa Barat juga menetapkan D.W.R. sebagai tersangka. Dalam keterangan penyidikan, D.W.R. merupakan Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta yang bertindak sebagai penyedia jasa atau kontraktor proyek.

Penyidik sebelumnya memeriksa D.W.R. pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Pemeriksaan berlangsung di lokasi tersebut karena D.W.R. sedang menjalani pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.

Kejati Jawa Barat menyebut penyidikan terhadap B.K. berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-2392/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026, Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-660/M.2/Fd.2/07/2026, serta Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-4533/M.2/Fd.2/11/2026 tertanggal 13 November 2026.

Sementara itu, penyidikan terhadap D.W.R. mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-3242/M.2/Fd.2/11/2025 tertanggal 21 November 2025 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-652/M.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.

Kejati Terapkan Pasal 603 dan 604 KUHP

Dalam perkara ini, penyidik menyangkakan kedua tersangka dengan ketentuan primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun sangkaan subsidiair menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penahanan B.K. selama 20 hari menjadi bagian dari proses penyidikan yang masih berjalan. Penyidik perlu mendalami dugaan penggunaan dokumen jaminan tidak sah, proses verifikasi oleh PPK, realisasi pembayaran, serta pertanggungjawaban atas pekerjaan yang belum mencapai 100 persen.

Mediarjn memandang perkara ini perlu mendapat perhatian publik karena menyangkut proyek pembangunan fasilitas pendidikan tinggi yang menggunakan dana APBN dan pinjaman luar negeri. Transparansi proses pengadaan, pengawasan pekerjaan, verifikasi jaminan, serta pencairan pembayaran menjadi aspek penting untuk memastikan penggunaan uang negara berjalan sesuai ketentuan.

Hingga materi keterangan resmi ini disusun, belum terdapat penjelasan langsung dari pihak UPI, PT Arkindo, maupun pihak bank yang disebut dalam dugaan penggunaan dokumen jaminan tersebut. Mediarjn membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait, termasuk Kejati Jawa Barat, UPI, PT Arkindo, B.K., D.W.R., Bank BRI, dan Bank Mandiri.

Perlu ditegaskan, penetapan tersangka dan penahanan merupakan bagian dari proses hukum. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai pengadilan menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melalui putusan berkekuatan hukum tetap.

(Red)