FWJI Kabupaten Bekasi mendorong pengawasan anggaran Pilkades Serentak 2026 yang disebut mencapai Rp59,9 miliar untuk 154 desa. (Sumber: FWJI Indonesia Kabupaten Bekasi).
4 Pos Anggaran Pilkades Kabupaten Bekasi 2026 yang Perlu Diawasi
- Rp40,17 miliar untuk operasional TPS dan KPPS.
- Rp16,09 miliar untuk operasional dan honorarium panitia.
- Rp3,36 miliar untuk PPDP.
- Rp308 juta untuk Satlinmas.
Apa yang Perlu Diketahui?
Anggaran Pilkades Serentak Kabupaten Bekasi 2026 disebut mencapai Rp59,9 miliar untuk 154 desa. Berdasarkan data yang disampaikan FWJI, dana tersebut antara lain dialokasikan untuk operasional TPS dan KPPS, panitia Pilkades, PPDP, serta Satlinmas. FWJI meminta pengawasan diperkuat untuk memastikan seluruh anggaran digunakan
FWJI meminta DPMD dan Inspektorat memperkuat pengawasan agar anggaran Pilkades 2026 dikelola transparan dan tepat sasaran.
Kab Bekasi, Mediarjn.com – Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi mendorong pengawasan terhadap anggaran Pilkades Serentak 2026 yang disebut mencapai Rp59,9 miliar untuk 154 desa.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua FWJI Indonesia Korwil Kabupaten Bekasi, Siti Mariam, di Bekasi, Kamis (20/8/2026), setelah pihaknya menanggapi surat jawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi Nomor 400.10.2.4/2787-DPMD/2026 tertanggal 13 Agustus 2026.
Surat tersebut merujuk pada Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/KEP.536-DPMD/2026 tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pilkades Serentak.
“Dengan adanya keterbukaan informasi ini, publik jadi tahu bahwa Pemkab Bekasi mengalokasikan Rp59,9 miliar untuk 154 desa. Ini langkah bagus menuju Pilkades yang bersih dan akuntabel,” ujar Mariam.
Rincian Anggaran Pilkades 2026
Berdasarkan data yang disampaikan FWJI dengan merujuk keputusan tersebut, anggaran Pilkades 2026 terbagi dalam beberapa pos.
-
-
Rp40,17 miliar untuk operasional TPS dan KPPS;
-
Rp16,09 miliar untuk operasional dan honorarium panitia Pilkades;
-
Rp3,36 miliar untuk PPDP;
-
Rp308 juta untuk Satlinmas.
-
FWJI juga menyebut pencairan anggaran dilakukan dalam dua tahap. Dasar perhitungannya menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024 ditambah 5 persen.
Selain itu, penyelenggaraan Pilkades 2026 direncanakan menggunakan sistem digital.
FWJI Minta Pengawasan Diperketat
Siti Mariam meminta DPMD dan Inspektorat Kabupaten Bekasi melakukan pengawasan secara melekat terhadap penggunaan anggaran Pilkades.
Menurutnya, transparansi anggaran perlu diikuti pengawasan publik agar dana yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami minta BPD, tokoh masyarakat, dan media di desa ikut mengawasi. Jangan sampai ada politik uang, mark-up, atau pemotongan honor panitia. Rp59,9 miliar ini uang rakyat, harus sampai ke sasaran,” tegas Mariam.
FWJI Kabupaten Bekasi menyatakan siap mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial dalam memantau pelaksanaan Pilkades di 154 desa.
Pengawasan tersebut, kata FWJI, diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan Pilkades yang jujur, adil, transparan, dan damai.
Redaksi: Pernyataan mengenai potensi politik uang, mark-up, dan pemotongan honor dalam artikel ini merupakan kekhawatiran serta dorongan pengawasan dari FWJI, bukan keterangan bahwa praktik tersebut telah terjadi.
(Red)
RD AHMAD SYARIF 
Boy