SPMB Jabar 2026 RAPORT MERAH, RJN Ingatkan KDM CMB Bukan Bahan Percobaan.!!!

Orang tua siswa menyampaikan keluhan terkait kendala pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026/2027. (Ilustrasi/Mediarjn.com)

Gangguan sistem dan polemik Sekolah MAUNG memicu desakan evaluasi pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026.

Bekasi,Mediarjn.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kendala teknis yang terjadi selama proses pendaftaran, mulai dari gangguan server, keterlambatan verifikasi akun, hingga perubahan kebijakan yang dinilai membingungkan, memunculkan berbagai kritik dari masyarakat.

RJN Soroti Pelaksanaan SPMB 2026

Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, menjadi salah satu pihak yang menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem penerimaan peserta didik di Jawa Barat.

Hisar menilai proses digitalisasi layanan pendidikan seharusnya didukung kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Jika sejak awal ditemukan banyak kendala teknis, maka evaluasi harus dilakukan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan tetap terjaga,” ujarnya.

Kendala Teknis Dinilai Perlu Evaluasi Menyeluruh

Menurut RJN Bekasi Raya, berbagai laporan yang diterima dari masyarakat menunjukkan masih terdapat sejumlah hambatan dalam proses pendaftaran. Mulai dari gangguan sistem, lambatnya proses verifikasi, hingga perubahan mekanisme yang terjadi selama tahapan pendaftaran berlangsung.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan kepastian bagi calon peserta didik maupun orang tua.

Kebijakan Sekolah MAUNG Jadi Sorotan

Selain menyoroti persoalan teknis, RJN Bekasi Raya juga memberikan perhatian terhadap kebijakan penunjukan sejumlah sekolah sebagai Sekolah Manusia Unggul (MAUNG), termasuk salah satu sekolah di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Menurut Hisar, kebijakan tersebut perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial, akses pendidikan, serta aspirasi masyarakat sekitar sekolah yang bersangkutan.

Ia berpendapat bahwa setiap kebijakan pendidikan harus memastikan prinsip pemerataan akses pendidikan tetap terjaga, khususnya bagi calon murid yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.

Dorong Dialog dan Keterlibatan Masyarakat

RJN menilai pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, tokoh pendidikan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya guna memperoleh masukan yang lebih luas sebelum kebijakan diterapkan secara permanen.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan merupakan bagian penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil, inklusif, dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

RJN Pertimbangkan Kirim Papan Bunga

Sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap pelaksanaan SPMB Jawa Barat 2026, RJN Bekasi Raya menyatakan tengah mempertimbangkan pengiriman papan bunga kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan instansi terkait.

Aksi simbolik tersebut, menurut Hisar Pardomuan, dimaksudkan untuk menyuarakan harapan masyarakat agar evaluasi terhadap sistem dan kebijakan SPMB dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berpihak pada kepentingan calon murid.

“Papan bunga yang akan kami kirimkan bukan untuk menyerang pihak tertentu, melainkan sebagai simbol keprihatinan atas berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Kami berharap seluruh masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi demi perbaikan sistem pendidikan ke depan,” ujar Hisar.

Pemprov Jabar Lakukan Langkah Perbaikan

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah menyampaikan langkah evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB 2026 menyusul munculnya berbagai keluhan dari masyarakat terkait sistem pendaftaran daring.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai kendala yang terjadi selama proses penerimaan peserta didik berlangsung serta melakukan sejumlah langkah perbaikan terhadap sistem yang digunakan.

Publik Menanti Tanggapan dan Solusi Konkret

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan RJN Bekasi Raya mengenai evaluasi kebijakan Sekolah MAUNG. Namun berbagai masukan yang berkembang di ruang publik menjadi bagian dari dinamika yang menyertai pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027.

Masyarakat kini berharap proses penerimaan peserta didik dapat berlangsung lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid di Jawa Barat.

(Red)