Memuat berita terbaru...  

MEDIARJN.COM |

 (1) HISAR PARDOMUAN UCAPAN HUT RI KE-81 17 AGUSTUS 2026 Slider Banner HUT RI 80  
(1) H. Nurchaidir,Kepla DISPERKIMTAN Kab Bekasi (2) Iman Faturahman, Ucapan HUT RI KE-81 17 AGUSTUS 2026 (3) H. Hoyadi Kurniawan, S.Pd., M.Si. Kepala Sekolah SMKN 2 Cikarang Barat (4) KELUARGA BESAR PERUMDA TIRTA PATRIOT (5) Ucapan HUT RI KE-81 Camat Muaragembong (6) Ucapan HUT RI KE-81 2026 A. Yani, S. Pd,. MM. (7) Ucapan HUT RI KE-81 - 17 AGUSTUS 2026 SR ANARUSI, MP (8) Ucapan HUT RI KE-81 - 17 AGUSTUS 2026 H. DIDI ROSIDI (9) Ucapan HUT RI KE-81 - 17 AGUSTUS 2026 Drs. Akhmad Sayuti, MM (10) Ucapan HUT RI KE-81- 17 AGUSTUS 2026.Beny Sugiarto Prawiro Kadis Cipta Karya Kab Bekasi  (11) Ucapan HUT RI KE-81- 17 AGUSTUS 2026. Drs. H. Akhmad Tajiri, MM. Ketua K3S Sub Rayon 05 Kab Bekasi (12) Ucapan HUT RI KE-81- 17 AGUSTUS 2026. Hj. Siti Rokiah S.Pd,. M.M. (13) Ucapan HUT RI KE-81- 17 AGUSTUS 2026. Sri Winanti. Kepsek SMAN 2 Kab Bekasi (14) Ucapan HUT RI KE-81- 17 AGUSTUS 2026.Atam Sulaeman. Ketua Sr 07 KAB BEKASI (15) Ucapan HUT RI KE-81. Titi Suryati Mpd.
Kepsek SMAN 9 Tambun Selatan (16) Nanang Garniwa S.Pd.,   M.Pd. Kepsek SMAN 2 Cikarang Pusat. Ucapan HUT RI Ke-81 (17) Ucapan HUT RI KE-81.Dra Woro Sawitri MPd. Kepsek SMAN 1 Babelan. (18) Deny Ermayana. S.Pd, M.M., Ucapan HUT RI Ke-81 TH 2026. (19) Ucapan HUT RI KE-81 2026 Drs. H. Jahra. M.Pd,. Kepsek SMAN 3 Tambun Selatan Rita Zusana Lantu,M.Pd
Kepsek SMPN7 Cikarang Barat. Ucapan HUT RI Ke-81 Unang 
Kepsek SMPN 2 Tambun Selatan, Ucapan HUT RI Ke-81

Jaksa Pertimbangkan Banding Usai Vonis 1,5 Tahun Terdakwa Isa Rachmatarwata di Kasus Jiwasraya

Tim Penuntut Umum, Terdakwa Isa Rachmatarwata dalam pembacaan putusan perkara korupsi Jiwasraya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Penuntut Umum Ambil Sikap “Pikir-Pikir” atas Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

Jakarta, – Mediarjn.com Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan sikap pikir-pikir selama tujuh hari terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan terdakwa Isa Rachmatarwata. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 7 Januari 2026 .

Sikap tersebut diambil guna memberikan waktu bagi Penuntut Umum untuk mencermati secara menyeluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim sebelum menentukan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan pengajuan banding.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Isa Rachmatarwata terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum yang sebelumnya mendakwa terdakwa menggunakan Pasal 2 UU Tipikor. Perbedaan penerapan pasal ini berdampak langsung pada ancaman pidana minimum, di mana Pasal 2 mengatur hukuman minimal 4 (empat) tahun penjara, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimum 1 (satu) tahun penjara .

Perbedaan Pandangan Soal Uang Pengganti

Selain perbedaan pasal, Penuntut Umum juga mencatat adanya perbedaan pandangan dengan Majelis Hakim terkait pidana tambahan berupa uang pengganti. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dikenakan kewajiban membayar uang pengganti karena kerugian negara dinilai tidak dinikmati secara langsung oleh yang bersangkutan.

Pandangan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang akan dikaji Penuntut Umum dalam masa pikir-pikir yang diberikan oleh hukum acara pidana .

Jaksa Laporkan ke Pimpinan untuk Tentukan Langkah Hukum

Atas putusan yang dinilai tidak memenuhi dua pertiga dari tuntutan jaksa serta adanya perbedaan penerapan pasal, Penuntut Umum menyatakan akan melaporkan hasil persidangan dan pertimbangan hukum secara berjenjang kepada pimpinan Kejaksaan.

“Kami akan melaporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk menentukan sikap, termasuk apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujar perwakilan Tim Penuntut Umum, Bagus Kusuma .


Perkara Jiwasraya Masih Menjadi Perhatian Publik

Perkara korupsi Jiwasraya merupakan salah satu kasus besar yang menyita perhatian publik karena melibatkan kerugian negara dalam jumlah signifikan serta berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat pada pengelolaan keuangan negara.

Langkah hukum lanjutan yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung dinilai menjadi penentu arah penegakan hukum dan konsistensi pemberantasan korupsi di sektor keuangan negara.

Redaksi:
Seluruh proses hukum tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Putusan pengadilan dan sikap hukum Penuntut Umum merupakan bagian dari mekanisme peradilan yang sah dan transparan.


(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

INSPIRATIF
INOVATIF
KOMPETITIF