Rapat pemerintah dan DPR RI membahas berbagai isu strategis nasional yang menjadi fokus kebijakan ekonomi Semester II Tahun 2026. (Sumber: Sekretariat Presiden RI, DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Keuangan, BKPM, Kementerian Pariwisata, OJK, BEI).
6 Isu Strategis Nasional yang Jadi Sorotan Pemerintah dan DPR
-
-
Pemerintah evaluasi Program MBG selama satu bulan.
-
DPR soroti pengelolaan SiLPA dan SAL APBN.
-
Pengembangan sistem OSS tertunda akibat lelang gagal.
-
ETF emas berpeluang memperoleh insentif pajak.
-
Pariwisata mencatat perputaran ekonomi Rp858 miliar.
-
Rupiah menguat dan IHSG ditutup positif.
-
Enam isu strategis nasional menjadi fokus pembahasan pemerintah dan DPR RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat pada Semester II Tahun 2026.
Pemerintah dan DPR membahas evaluasi MBG, KDMP, APBN, OSS, ETF emas, pariwisata hingga perkembangan pasar keuangan nasional.
JAKARTA, MEDIARJN.COM – Pemerintah bersama DPR RI sepanjang pertengahan Juli 2026 membahas sejumlah isu strategis nasional yang dinilai akan memengaruhi arah kebijakan ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini. Mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengembangan sistem perizinan Online Single Submission (OSS), kajian insentif pajak Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis emas, hingga perkembangan sektor pariwisata dan indikator pasar keuangan.
Berbagai pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kabinet, rapat kerja DPR RI bersama kementerian terkait, serta paparan sejumlah lembaga pemerintah yang berlangsung pada 15 Juli 2026.
Pemerintah Evaluasi Program MBG Selama Sebulan
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas yang membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG selama satu bulan.
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program sekaligus mencegah penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Hasil evaluasi nantinya akan disampaikan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan lanjutan.
KDMP Diproyeksikan Menjadi Pusat Distribusi Bantuan
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan diperkuat sebagai pusat distribusi berbagai bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil pertanian masyarakat ketika harga komoditas berada di bawah ketentuan pemerintah.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyebut penguatan peran koperasi desa tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan asli desa hingga sekitar 20 persen.
Namun demikian, pelaksanaan KDMP juga menjadi perhatian DPR RI setelah muncul isu pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun yang ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengadaan tersebut bukan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan menyatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti informasi yang beredar.
DPR Soroti Pengelolaan APBN
Di bidang fiskal, DPR RI memberikan sejumlah catatan terhadap pengelolaan APBN 2026.
Badan Anggaran DPR menyoroti proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp255,5 triliun yang dinilai cukup tinggi.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai tingginya SiLPA menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam efektivitas penggunaan anggaran negara.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan besarnya SiLPA merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola kas negara dan bukan disebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Selain itu, Komisi XI DPR juga mempertanyakan kebijakan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada bank-bank Himbara yang menurut DPR harus mengikuti mekanisme persetujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Lelang Pengembangan OSS Gagal
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengungkapkan pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) senilai Rp26,46 miliar belum dapat dilaksanakan setelah proses lelang gagal.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menjelaskan kegagalan tersebut disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan karena anggaran baru tersedia pada semester kedua sehingga penyedia jasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan.
Komisi XII DPR RI menilai proyek OSS tetap akan dilanjutkan karena merupakan program multiyears dan bukan dihentikan.
Pemerintah Kaji Insentif ETF Emas
Pemerintah juga tengah mengkaji pemberian insentif perpajakan bagi produk investasi Exchange-Traded Fund (ETF) berbasis emas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan usulan tersebut berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari pengembangan pasar modal Indonesia.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menilai kebijakan tersebut dapat memperluas pilihan instrumen investasi masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik ETF emas di pasar modal.
Pariwisata Catat Perputaran Ekonomi Rp858 Miliar
Kementerian Pariwisata melaporkan penyelenggaraan berbagai agenda pariwisata sepanjang Semester I 2026 menghasilkan estimasi perputaran ekonomi sekitar Rp858,12 miliar.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut sektor event menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kunjungan wisatawan, pemberdayaan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
Pada semester kedua 2026, pemerintah akan memperkuat strategi tersebut melalui penyelenggaraan konser musik internasional dan pengembangan program quality tourism yang menyasar wisatawan berdaya beli tinggi.
Indikator Pasar Bergerak Positif
Di pasar keuangan, harga minyak dunia kembali mengalami kenaikan seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Sementara itu, nilai tukar rupiah ditutup menguat terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mencatat penguatan tipis pada penutupan perdagangan.
Perkembangan tersebut menunjukkan dinamika ekonomi nasional masih dipengaruhi berbagai faktor global maupun kebijakan fiskal dan moneter dalam negeri.
Enam Agenda Strategis Jadi Penentu Semester II
Rangkaian pembahasan pemerintah dan DPR mengenai MBG, KDMP, APBN, OSS, ETF emas, sektor pariwisata, hingga perkembangan pasar keuangan menjadi indikator penting arah kebijakan nasional pada semester kedua 2026.
Keberhasilan implementasi berbagai program tersebut diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efektivitas belanja negara, memperluas investasi, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
(Red)
RD AHMAD SYARIF