Selasa 26 Agustus 2025
Jakarta, M Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri Forum 8 Gubernur dan Kepala Daerah yang difokuskan pada percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Forum ini dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari delapan provinsi prioritas penanggulangan TBC, yaitu Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di tiap daerah merupakan langkah penting agar koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan menghasilkan rencana aksi yang konkret.
“TP2TB adalah kunci untuk mempercepat penanggulangan TBC. Dengan adanya tim ini, kita bisa memastikan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan berjalan lebih solid. Sinergi inilah yang akan menentukan keberhasilan kita mencapai target penanggulangan TBC sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kehadiran Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap target nasional penanggulangan TBC. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi kesehatan masyarakat secara menyeluruh di daerah.
“Kami di Kota Bekasi siap mendukung penuh upaya percepatan penanggulangan TBC melalui pembentukan tim percepatan di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, saya optimis target penanggulangan TBC dapat tercapai. Forum ini menjadi langkah nyata untuk menyatukan visi sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan, pengendalian, serta pengobatan TBC sebagai bagian dari agenda kesehatan nasional.
Red
Redaksi