Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Indonesia Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H,. M.H,. S.Pdi. Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Antara Manfaat dan Potensi Lahan Korupsi
Jakarta, – Mediarjn.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai proyek unggulan Asta Cita Presiden mulai menuai kritik tajam. Kasus dugaan keracunan massal di kalangan siswa sekolah dasar memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas, pengawasan, dan tata kelola program tersebut. Sabtu, (23/8/2025).
Kasus Keracunan di Sukabumi
Kasus terbaru mencuat di sebuah sekolah dasar negeri di Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi. Puluhan murid dilaporkan mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap makanan bergizi gratis yang disalurkan dari dapur penyedia. Peristiwa ini menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya orang tua murid yang khawatir terhadap keamanan pangan yang seharusnya dijamin oleh pemerintah.
Kritik Prof. Sutan Nasomal
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., pakar hukum internasional sekaligus ekonom, menyampaikan kritik keras terkait persoalan ini. Menurutnya, isu ini tidak bisa dipandang remeh karena menyangkut keselamatan anak-anak bangsa.
“Jangan sampai program yang diklaim untuk menyehatkan justru berubah menjadi ancaman kesehatan. Kita juga perlu kritis, apakah program ini benar-benar dijalankan dengan niat tulus atau hanya seremonial politik untuk menutupi kekurangan Asta Cita Presiden,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (23/8/2025).
Potensi Penyalahgunaan Anggaran
Prof. Sutan menilai, program berskala nasional dengan anggaran triliunan rupiah sangat rawan penyalahgunaan. Ia menyinggung adanya potensi korupsi dalam rantai distribusi MBG, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyediaan makanan.
“Kita tahu praktik mafia anggaran di Indonesia. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk gizi anak-anak malah masuk ke kantong pribadi segelintir orang,” tegasnya.
Lemahnya Sistem Pengawasan
Menurut Prof. Sutan, lemahnya pengawasan menjadi akar persoalan. Dugaan keracunan bisa terjadi karena bahan pangan yang tidak layak, proses pengolahan yang tidak higienis, atau minimnya kontrol dari pemerintah.
“Kita bicara soal anak-anak. Masa depan bangsa dipertaruhkan di meja makan sekolah. Kalau pengawasan lemah, akibatnya fatal. Program ini harus transparan, akuntabel, dan berbasis kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat,” imbuhnya.
Desakan Publik untuk Perbaikan
Kasus keracunan ini menimbulkan desakan publik agar pemerintah segera mengambil langkah konkret. Masyarakat menunggu tindakan tegas terhadap pihak yang lalai serta perbaikan tata kelola MBG agar benar-benar bermanfaat bagi anak-anak dan rakyat kecil.
Risiko Jadi Proyek Mercusuar
Kritik Prof. Sutan menyoroti bahwa Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi proyek mercusuar jika tidak dikelola dengan serius. Pemerintah dituntut memastikan program ini berpihak pada rakyat, bukan sekadar alat politik.
RD AHMAD SYARIF