Jakarta, Mediarjn
Rapat RUU TNI yang diadakan di hotel mewah ini sangat disayangkan di tengah efisiensi anggaran pemerintah dan tidak dihadiri Kontras serta tidak ada keterlibatan Rakyat ucap Mohamad Samsuri ketua aksi dan advokasi dpd GMNI DKI Jakarta.
Rapat pembahasan revisi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 ini juga di adakan di hotel mewah yaitu Hotel Fairmont jakarta dan tertutup jadi memungkinkan syarat kepentingan ucapnya.
Rapat yang diadakan komisi 1 DPR bersama pemerintah ini menjadi viral karena Rapat di geruduk oleh koalisi masyarakat sipil reformasi dari sektor keamanan di ruang rapat panitia kerja atau panjang yang dibahas bersama pemerintah.
Komisi 1 DPR mengkalim bahwasanya sudah mengundang pihak kontras untuk bahas RUU TNI namun dia ngak mau datang.
Sekjen DPR indra Iskandar mengatakan alasan memilih hotel mewah dalam membahas Rapat RUU TNI sebagai tempat rapat panja RUU TNI bersama pemerintah karena ini satu satunya hotel yang tersedia diantara hotel hotel lainya yang temen temen sekretariat sudah jajaki 5-6 hotel ucapnya.
Indra Iskandar juga menyampaikan karena hotel Fairmont di jakarta ini sudah bekerja sama dengan pemerintah ucapnya.
Rapat RUU TNI bersama pemerintah ini tertutup dan tidak adanya keterlibatan Rakyat padahal pemerintah sedang mengadakan efisiensi anggaran, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi pertanyaan besar apakah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah ini tepat dengan hal ini ucap Mohamad Samsuri ketua bidang aksi dan advokasi DPD GMNI DKI Jakarta.
Rakyat banyak yang terdampak terhadap efisiensi anggaran pemerintah, sementara pemerintah justru sebaliknya mengadakan rapat di hotel mewah sangat disayangkan, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah menjadi pertanyaan besar apakah pantas diadakan di hotel mewah dan diadakan tertutup tanpa keterlibatan Rakyat didalam nya ucap Mohamad Samsuri.
(M.Aqil)
Redaksi