Serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat antara Widhi Widayat dan Eydu Oktain Panjaitan di Auditorium Kantor BPK Jawa Barat, 13 Maret 2025.
Bandung, – Mediarjn.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat resmi berganti kepemimpinan dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) yang digelar di Auditorium Kantor BPK Jawa Barat, Kamis (13/03). Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA., CSFA, CFrA, ERMAP, GRCP, GRCA, Ak., secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M, Ak., CA, CSFA, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Kamis, (13/3/2025).
Acara ini disaksikan langsung oleh Anggota V BPK RI, H. Bobby Adhityo Rizaldi, yang merupakan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V. Turut hadir sejumlah tokoh penting, di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta para Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Momen penting ini ditandai dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan serta penyerahan buku memori akhir jabatan dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan. Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 88 tanggal 21 Februari 2025, yang mengesahkan pengangkatan Eydu Oktain Panjaitan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Sebagai lembaga yang menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme, BPK secara sistematis melakukan rotasi, mutasi, dan promosi pejabat serta pegawai guna meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat budaya organisasi yang berlandaskan independensi, integritas, dan profesionalisme.
Rotasi kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa penyegaran dalam lingkungan kerja, serta meningkatkan kinerja pemeriksaan keuangan daerah di Jawa Barat.
Tantangan dan Harapan: Meningkatkan Penyelesaian TLRHP
Dalam kesempatan tersebut, Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi menekankan pentingnya percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK.
Menurut laporan, hingga Semester I Tahun 2024, tingkat penyelesaian TLRHP di Provinsi Jawa Barat mencapai 76,92%. Meski angka ini cukup baik, BPK berharap penyelesaian rekomendasi yang sudah lama tertunda dapat segera dituntaskan.
“Rekomendasi-rekomendasi yang masih berlarut-larut perlu segera dikonsultasikan dan dibahas dengan BPK Perwakilan Jawa Barat agar ditemukan solusi penyelesaiannya,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi.
Langkah ke Depan: Membangun Akuntabilitas dan Transparansi
Dengan kepemimpinan baru, diharapkan BPK Perwakilan Jawa Barat dapat lebih responsif dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara menjadi kunci utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Rotasi kepemimpinan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pemeriksaan keuangan negara di Jawa Barat.
(Redaksi)
