Memuat berita terbaru...  

Seorang PNS Kabupaten Karo bernama Sarifin Bangun mengadukan Kriminalisasi terhadap dirinya kepada Prof. Mahmud MD. Dugaan Pemalsuan surat Nota Dinas BKD Karo bermasalah, di Kabanjahe, Sumatera Utara • Media Rubrik Jurnal Nusantara - Inspiratif - Inovatif - Kompetitif"
Slider Banner HUT RI 80
   
Maulid Nabi 1447 2025 BANNER 0000 HUT KEJAKSAAN RI 80 BANNER 000      HUT Kejaksaan RI 80 banner 00HUT KEJARI 80 BANNER 01 HUT KEJARI 80 banner 02 HUT KEJARI 80 BANNER 03 HUT KEJARI 80 BANNER 04               HUT Kejaksaan RI 80 banner 05 HUT Kejaksaan RI 80 banner 06 HUT Kejaksaan RI 80 banner 07    
Breaking
PNS di Karo Laporkan Pemkab ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat
Rumah Dinas Wali Kota Bekasi Disorot: Anggaran Rp 1,5 Miliar, Wajar atau Pemborosan?
Polda Kaltim dan Pertamina Hulu Balikpapan Perkuat Sinergi Digitalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional
Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Timbulkan PHK Massal, Akademisi Minta Evaluasi Kebijakan
Kejari Kabupaten Bekasi Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Dana Desa Sumberjaya, Rugikan Negara Rp2,6 Miliar
Wawali Harris Bobihoe : Siskamling Cerminan Nilai Luhur Dan Kepedulian Sosial
RSUD Cabangbungin Wakili Kabupaten Bekasi di Ajang Faskes Berkomitmen Tingkat Jawa Barat
Bupati Bekasi Minta Kemenaker Fasilitasi Putusan PHI Terkait PT Yamaha Music Manufacturing Asia
Atas Video Viral Lepaskan Maling Motor,Anggota Polsek Cikarang Utara Diperiksa Propam. 
Wawali Harris Bobihoe Borong Produk UMKM Hasil Tangan Terampil Disabilitas Dan Lansia
13 Sep 2025, Sab

Edukasi Hukum

You Missed

Hukum & Kriminal Nasional Pemerintahan & ASN Sumatera Utara

PNS di Karo Laporkan Pemkab ke Polisi atas Dugaan Pemalsuan Surat

Pemerintahan Daerah Politik dan Kebijakan Publik Transparansi Anggaran

Rumah Dinas Wali Kota Bekasi Disorot: Anggaran Rp 1,5 Miliar, Wajar atau Pemborosan?

Berita Daerah Polda Kaltim

Polda Kaltim dan Pertamina Hulu Balikpapan Perkuat Sinergi Digitalisasi Pengamanan Objek Vital Nasional

Ekonomi Industri Kebijakan Publik Nasional

Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Timbulkan PHK Massal, Akademisi Minta Evaluasi Kebijakan