Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bekasi di Gedung Wibawa Mukti, Selasa (17/11/2026). (Sumber: Dok Diskominfostandi Kabupaten Bekasi.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Bupati Bekasi Minta Kader PKK Kawal UHC Prioritas
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta seluruh kader TP PKK dari tingkat kecamatan hingga desa aktif mengawal program pemerintah daerah, khususnya sosialisasi dan pendampingan akses pelayanan kesehatan melalui UHC Prioritas.
Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi Nia Yuniawati Asep Surya menegaskan pentingnya penguatan 10 Program Pokok PKK untuk mendukung pembangunan berbasis keluarga dan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Perhatian utama: Keberhasilan program pemerintah perlu dibuktikan melalui kemudahan akses dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi kegiatan dan kebijakan +
-
Tahun 2025
Laporan tahunan PKK mencatat 91.600 lembaga kepengurusan, 2.079.639 kelompok PKK, dan 6.364.671 kader secara nasional.
-
Sebelum 17 November 2026
Bupati Bekasi menyatakan telah menandatangani program UHC Prioritas.
-
17 November 2026
Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bekasi berlangsung di Gedung Wibawa Mukti.
-
17 November 2026
Bupati Asep Surya Atmaja meminta kader PKK mengawal program pemerintah, khususnya UHC Prioritas.
-
17 November 2026
Ketua TP PKK Nia Yuniawati Asep Surya mengajak kader memperkuat 10 Program Pokok PKK dan kolaborasi lintas sektor.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Peringatan HKG PKK ke-54 Kabupaten Bekasi dan arahan Bupati untuk mengawal UHC Prioritas.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi Nia Yuniawati Asep Surya, serta kader TP PKK.
Selasa, 17 November 2026.
Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Untuk memperkuat pemberdayaan keluarga dan membantu masyarakat memperoleh informasi serta pendampingan akses pelayanan kesehatan.
Melalui sosialisasi UHC Prioritas, pendampingan kader, penguatan 10 Program Pokok PKK, edukasi, bakti sosial, dan kolaborasi lintas sektor.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa peristiwa ini penting diperhatikan?
- Akses pelayanan kesehatan: UHC Prioritas perlu disosialisasikan agar masyarakat memahami mekanisme dan prosedur memperoleh pelayanan.
- Peran kader PKK: Jaringan kader hingga tingkat desa, RW, dan RT dapat membantu menjembatani informasi pemerintah dengan masyarakat.
- Akuntabilitas kebijakan: Penandatanganan kebijakan perlu diikuti kejelasan pelaksanaan, cakupan, dan mekanisme pelayanan.
- Pemberdayaan keluarga: 10 Program Pokok PKK mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketahanan pangan, dan lingkungan.
- Kolaborasi lintas sektor: Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kerja sama yang berkelanjutan.
- Evaluasi program: Manfaat nyata bagi masyarakat menjadi ukuran penting keberhasilan program pemerintah daerah.
Catatan pengawasan publik
Peran kader PKK tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membantu mengidentifikasi kendala masyarakat ketika mengakses pelayanan kesehatan.
Catatan: Materi sumber belum memuat rincian teknis kepesertaan, persyaratan, cakupan pelayanan, dan prosedur UHC Prioritas. Informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada instansi terkait.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan hak jawab +
Sumber utama
Keterangan resmi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
Narasumber:
- Asep Surya Atmaja — Bupati Bekasi.
- Nia Yuniawati Asep Surya — Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi.
Identitas sumber rilis
Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
Data pendukung
- Laporan tahunan PKK 2025 sebagaimana disampaikan Ketua TP PKK.
- Keterangan Bupati mengenai penandatanganan UHC Prioritas.
- Keterangan kegiatan HKG PKK ke-54 Kabupaten Bekasi, 17 November 2026.
Catatan redaksi
Mediarjn.com menyusun pemberitaan berdasarkan keterangan resmi yang tersedia. Redaksi belum menerima dokumen teknis mengenai mekanisme kepesertaan, persyaratan, cakupan pelayanan, dan prosedur UHC Prioritas.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi serta instansi terkait untuk memberikan penjelasan tambahan mengenai implementasi program tersebut.
Informasi dan pernyataan narasumber disajikan sesuai bahan pemberitaan yang diterima, tanpa menambahkan klaim yang belum terverifikasi.
MEDIA RJN menjunjung prinsip jurnalistik: kritis, berimbang, independen, akurat, dan tetap memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait.
Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menghadiri HKG PKK ke-54 dan meminta kader mengawal program UHC Prioritas.
Bupati Asep Surya Atmaja meminta kader PKK dari tingkat kecamatan hingga desa aktif menyosialisasikan UHC Prioritas. Program tersebut diharapkan mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, sementara TP PKK memperkuat 10 Program Pokok untuk mendukung pembangunan keluarga.
Cikarang Pusat, Mediarjn.com – Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta seluruh kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) mengawal program pemerintah daerah hingga tingkat desa, terutama dalam menyosialisasikan akses pelayanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Asep menegaskan, kader PKK harus hadir mendampingi masyarakat agar warga Kabupaten Bekasi tidak kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan maupun perawatan di rumah sakit.
Pesan tersebut disampaikan Asep saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bekasi di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026).
Dalam arahannya, Asep secara khusus meminta kader PKK mulai dari tingkat kecamatan hingga desa ikut memastikan masyarakat mengetahui dan memahami akses program UHC Prioritas yang telah ditandatangani Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Saya ingin PKK di Kabupaten Bekasi, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, ikut mengawal program-program pemerintah. Kemarin saya sudah menandatangani UHC Prioritas. Masyarakat yang sakit dan dirawat harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,” ujar Asep.
Menurutnya, keberadaan kader PKK memiliki peran penting untuk menjembatani informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Pendampingan tersebut diharapkan membantu keluarga memahami akses jaminan kesehatan, termasuk ketika membutuhkan pelayanan medis di luar daerah.
“Pesan dari Pak Bupati, saya ingin masyarakat Kabupaten Bekasi ke mana pun berada tetap mempunyai jaminan kesehatan. Jadi, ibu-ibu PKK harus berperan aktif mendampingi masyarakat,” kata Asep.
Ia menilai keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sekaligus fondasi pembangunan bangsa. Karena itu, pembangunan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri, produktif, dan sejahtera perlu mendapat perhatian bersama.
PKK Perkuat 10 Program Pokok dan Dukung Asta Cita
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bekasi, Nia Yuniawati Asep Surya, menyebut peringatan HKG PKK ke-54 bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan. Momentum tersebut harus memperkuat komitmen seluruh jajaran organisasi dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK sekaligus mendukung pembangunan pemerintah.
“HKG PKK bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat pusat hingga desa dan kelurahan, dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK serta mendukung pembangunan pemerintah,” ungkap Nia.
Ia menjelaskan, keluarga mempunyai peran mendasar dalam membentuk karakter bangsa. Penanaman nilai-nilai Pancasila, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga pembentukan generasi masa depan bermula dari lingkungan keluarga.
Menurut Nia, penguatan 10 Program Pokok PKK menjadi salah satu fondasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui pembangunan berbasis keluarga, PKK dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
“Penguatan 10 Program Pokok PKK merupakan fondasi utama pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Melalui pembangunan berbasis keluarga, PKK menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Jutaan Kader Jadi Kekuatan Pemberdayaan Keluarga
Nia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun kepemimpinan. Menurutnya, kader perlu memiliki kemampuan yang memadai agar dapat menjawab berbagai persoalan dan tantangan di tengah masyarakat.
Dalam laporan tahunan PKK 2025 yang disampaikannya, Nia menyebut secara nasional terdapat 91.600 lembaga kepengurusan, 2.079.639 kelompok PKK, serta 6.364.671 kader yang tersebar hingga tingkat dusun, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT).
Besarnya jaringan organisasi tersebut menjadi modal sosial untuk memperluas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga. Namun, kontribusi kader perlu diwujudkan melalui kegiatan nyata, bukan hanya aktivitas organisasi yang bersifat administratif dan seremonial.
Karena itu, Nia mengajak seluruh kader memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan.
Ia mendorong kader PKK menjalankan kegiatan edukasi, bakti sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, penguatan karakter, dan kepedulian terhadap lingkungan.
“Melalui penguatan 10 Program Pokok PKK, pelaksanaan Asta Cita, dan kerja secara konsisten, kita yakin kontribusi PKK akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Tantangan Implementasi Menanti di Tingkat Masyarakat
Peringatan HKG PKK ke-54 Kabupaten Bekasi mengangkat tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”.
Sejumlah pesan dalam kegiatan tersebut menempatkan kader PKK sebagai mitra strategis pemerintah daerah, khususnya dalam menjangkau keluarga hingga lingkungan terkecil masyarakat.
Di sisi lain, arahan Bupati Bekasi mengenai UHC Prioritas menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program pelayanan publik. Sosialisasi, kejelasan prosedur, kemudahan akses, serta pendampingan masyarakat menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar kebijakan tersebut benar-benar dirasakan warga.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak cukup diukur dari penandatanganan kebijakan maupun banyaknya kegiatan organisasi. Pelaksanaan di lapangan dan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi ukuran penting keberhasilan pelayanan pemerintah.
(Red)











