Jaksa Ahli Utama Jampidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, memberikan pembekalan kepada 400 peserta Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (17/11/2026). Sumber: Dokumentasi kegiatan
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
400 Jaksa Dibekali KUHP-KUHAP Baru, Keadilan Restoratif Jadi Sorotan
Sebanyak 400 jaksa mengikuti Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Sumatera Selatan, pada 16–20 November 2026.
Jaksa Ahli Utama Jampidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan pada 17 November 2026. Materi mencakup penerapan KUHP dan KUHAP baru, koordinasi penyidikan dan penuntutan, pembuktian ilmiah, keadilan restoratif, serta mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain.
Pelatihan diarahkan untuk memperkuat kompetensi, profesionalitas, dan integritas jaksa dalam menghadapi perubahan sistem hukum pidana nasional.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi pelaksanaan Sentra Diklat 2026 +
-
Sebelum Palembang 2026
Kejaksaan telah menyelenggarakan rangkaian Sentra Diklat di Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.
-
16 November 2026
Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 dimulai di Hotel Aryaduta Palembang.
-
17 November 2026
Dr. Fri Hartono memberikan pembekalan mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional kepada peserta pelatihan.
-
16–20 November 2026
Pelatihan berlangsung dengan peserta dari wilayah Kejati Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
-
Setelah pelatihan
Peserta diharapkan meneruskan pengetahuan dan materi pembaruan hukum kepada rekan sejawat di satuan kerja masing-masing.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Pelatihan teknis pemantapan pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana Tahun 2026 untuk memperkuat kesiapan jaksa menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru.
Sebanyak 400 jaksa, dengan pembekalan oleh Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., Jaksa Ahli Utama pada Jampidum Kejaksaan Agung RI.
Pelatihan berlangsung pada 16–20 November 2026. Pembekalan Dr. Fri Hartono dilaksanakan pada Selasa, 17 November 2026.
Hotel Aryaduta Palembang, Sumatera Selatan.
Untuk meningkatkan pemahaman substansi dan filosofi aturan baru, menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi penegakan hukum, serta memastikan perlindungan hak dan kepastian hukum.
Melalui pembekalan dan diskusi mengenai koordinasi penyidikan-penuntutan, pengawasan penyidikan, praperadilan, alasan penghentian penyidikan, pembuktian ilmiah, keadilan restoratif, plea bargain, dan tujuan pemidanaan.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa pembaruan KUHP dan KUHAP penting diperhatikan?
- Kesiapan aparat: Jaksa perlu memahami substansi, filosofi, dan mekanisme aturan baru agar penerapannya tidak berhenti pada hafalan pasal.
- Koordinasi penegakan hukum: Hubungan penyidik dan penuntut umum perlu berjalan efektif sejak tahap awal agar kelengkapan berkas perkara terjaga.
- Perlindungan hak: Pengawasan pemeriksaan, pencatatan keberatan penasihat hukum, dan mekanisme praperadilan menjadi bagian penting dari akuntabilitas proses hukum.
- Penghentian penyidikan: Perincian alasan penerbitan SP3 membutuhkan penerapan yang cermat, transparan, dan sesuai persyaratan undang-undang.
- Pembuktian ilmiah: Scientific Crime Investigation mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguji fakta serta bukti perkara secara objektif.
- Keadilan restoratif: Pemulihan korban, penyelesaian konflik, dan kepentingan masyarakat menjadi bagian yang perlu diperhatikan sesuai ketentuan hukum.
- Plea bargain: Mekanisme pengakuan bersalah harus memenuhi persyaratan hukum, dilakukan secara sukarela, dan tetap memperhatikan perlindungan hak serta peran hakim.
- Orientasi pemidanaan: KUHP Nasional menempatkan pencegahan, pembinaan, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.
- Integritas jaksa: Perubahan regulasi harus diikuti profesionalitas, independensi, dan tanggung jawab aparat dalam menjalankan kewenangan.
Catatan: uraian mengenai pasal, prosedur, dan mekanisme hukum dalam materi pembekalan perlu dicocokkan kembali dengan naskah resmi peraturan perundang-undangan sebelum dijadikan rujukan hukum. Penerapannya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan materi dan hak jawab +
Sumber utama
Naskah bahan pemberitaan mengenai Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026, termasuk materi pembekalan Dr. Fri Hartono di Hotel Aryaduta Palembang, 17 November 2026.
Peraturan yang dirujuk dalam materi
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Catatan redaksi
Mediarjn menyusun informasi berdasarkan naskah bahan pemberitaan yang tersedia. Pernyataan yang dicantumkan sebagai kutipan dalam materi merupakan kutipan sebagaimana tertulis dalam naskah tersebut, bukan hasil transkripsi rekaman langsung.
Galery Foto: Dr Fri Hartono memberikan pembekalan KUHP dan KUHAP baru kepada 400 jaksa di Palembang.
Pembekalan di Palembang membahas perubahan sistem peradilan pidana, mulai dari koordinasi penyidikan, pengawasan, pembuktian ilmiah, hingga mekanisme pengakuan bersalah.
Palembang, Mediarjn.com – Sebanyak 400 jaksa mengikuti Pelatihan Teknis Sentra Diklat Pemantapan Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kegiatan yang berlangsung pada 16–20 November 2026 tersebut, Jaksa Ahli Utama pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Dr. Fri Hartono, S.H., M.H., memberikan pembekalan mengenai perubahan sistem hukum pidana nasional, Selasa (17/11/2026).
Pembekalan tersebut menitikberatkan kesiapan jaksa dalam memahami dan menerapkan ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi juga mencakup penguatan koordinasi penyidikan dan penuntutan, pengawasan proses hukum, pembuktian ilmiah, keadilan restoratif, serta mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain.
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI bersama Jampidum melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis dan Fungsional menyelenggarakan kegiatan tersebut untuk memperkuat kompetensi jaksa menghadapi perubahan regulasi.
Pelatihan di Palembang menjadi bagian kelima dari rangkaian Sentra Diklat Tahun 2026. Sebelumnya, Kejaksaan telah menggelar kegiatan serupa di Medan, Surabaya, Semarang, dan Bandung.
Peserta berasal dari unsur Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan jaksa pada wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, serta Kepulauan Bangka Belitung.
Dr. Fri Hartono Tekankan Pemahaman Substansi Hukum
Dalam pembekalannya, Fri Hartono menjelaskan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana membawa perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Menurut dia, jaksa tidak cukup hanya menghafal perubahan pasal dan prosedur. Aparat penegak hukum juga perlu memahami filosofi, tujuan, serta dampak penerapan aturan tersebut dalam penanganan perkara.
“Pelatihan ini bukan sekadar forum untuk mempelajari pasal demi pasal. Pelatihan ini menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman, membahas persoalan yang mungkin muncul dalam praktik, serta membangun kesiapan jaksa menghadapi perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana,” demikian pernyataan Fri sebagaimana tercantum dalam naskah bahan pemberitaan.
KUHAP Baru Perkuat Koordinasi Penyidikan dan Penuntutan
Salah satu materi yang mendapat perhatian ialah penguatan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan kelengkapan formal dan material berkas perkara sejak tahap awal penanganan.
Fri menjelaskan bahwa kualitas penuntutan tidak hanya ditentukan ketika jaksa melimpahkan perkara ke pengadilan. Kualitas penyidikan dan komunikasi antaraparat penegak hukum turut menentukan keberhasilan proses penuntutan.
KUHAP baru juga mengatur kategori penyidik yang meliputi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan penyidik tertentu yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang.
Karena itu, aparat perlu memahami pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan pengawasan agar setiap tahapan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan Penyidikan dan Perlindungan Hak
Pembekalan juga membahas penguatan pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan. Sejumlah ketentuan dalam KUHAP baru mengatur penggunaan rekaman pemeriksaan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana, pencatatan keberatan advokat atau pemberi bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan penanganan perkara.
Pengaturan tersebut bertujuan memperkuat akuntabilitas penyidikan sekaligus melindungi hak pihak yang berhadapan dengan hukum.
Selain itu, materi pembekalan menyoroti perluasan mekanisme praperadilan, termasuk kondisi penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, dengan tetap memperhatikan persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Penguatan kewenangan aparat harus berjalan seiring dengan pengawasan dan perlindungan hak. Prinsip ini penting agar proses penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan.
Alasan Penghentian Penyidikan Lebih Terperinci
Materi berikutnya membahas perubahan ketentuan penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Jika KUHAP sebelumnya mengenal alasan penghentian penyidikan berupa tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan penghentian demi hukum, KUHAP baru merinci sejumlah alasan tambahan.
Alasan tersebut antara lain nebis in idem atau perkara yang sama telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap, kedaluwarsa, tersangka meninggal dunia, pencabutan pengaduan dalam tindak pidana aduan, serta penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif.
Materi itu juga mencakup penghentian penyidikan dalam keadaan tertentu ketika tersangka memenuhi persyaratan pembayaran denda sesuai ketentuan undang-undang.
Perincian alasan penghentian penyidikan memberikan pedoman yang lebih jelas. Namun, penerapannya tetap harus memenuhi persyaratan hukum dan mengutamakan akuntabilitas agar tidak mengurangi kepastian hukum maupun hak korban.
Pembuktian Ilmiah untuk Menguji Fakta Perkara
KUHAP baru turut menekankan penggunaan Scientific Crime Investigation (SCI) atau penyidikan berbasis ilmiah dalam mendukung pembuktian perkara pidana.
Pendekatan tersebut memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menguji serta menganalisis bukti secara objektif. Dukungan teknis dapat melibatkan laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, psikologi forensik, digital forensik, dan bantuan teknis lain sesuai kebutuhan perkara.
Pembuktian ilmiah diharapkan mengurangi ketergantungan pada pengakuan tersangka semata. Penyidik perlu membangun konstruksi perkara berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji serta dipertanggungjawabkan.
Materi pembekalan juga menyinggung mekanisme gelar perkara ketika hasil penyidikan tambahan masih dinilai belum lengkap. Dalam naskah materi disebutkan bahwa penyidik wajib melengkapi berkas dalam jangka waktu paling lama 14 hari sesuai ketentuan yang dirujuk. Jika penyidik dan penuntut umum masih berbeda penilaian, keduanya perlu mengikuti mekanisme lanjutan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Dari Orientasi Retributif Menuju Keadilan yang Memulihkan
Pembaruan hukum pidana nasional turut mendorong perubahan orientasi penuntutan. Jaksa tidak hanya berperan membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga perlu memastikan proses hukum menghasilkan keadilan yang bermakna bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut memperhatikan kepentingan korban, perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.
Dengan demikian, keberhasilan penanganan perkara tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Kualitas penanganan, pemulihan korban, pengembalian aset, dan dampak penegakan hukum bagi masyarakat juga menjadi pertimbangan.
Keadilan Restoratif dan Plea Bargain
Pembekalan turut mengulas mekanisme pengakuan bersalah atau plea bargain yang diatur dalam KUHAP baru.
Mekanisme tersebut memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya dan bekerja sama dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuan tersebut. Penerapannya dapat berkaitan dengan konsekuensi keringanan hukuman sesuai ketentuan hukum.
Namun, mekanisme ini tidak dapat diterapkan secara sembarangan. Naskah materi menjelaskan bahwa penerapannya harus memenuhi persyaratan undang-undang, termasuk bukti permulaan yang cukup, pengakuan secara sukarela, koordinasi dengan penuntut umum, serta persetujuan hakim sesuai mekanisme yang berlaku.
Materi juga menyinggung kemungkinan penetapan tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkap keterlibatan tersangka lain dalam perkara yang sama. Penerapan mekanisme tersebut tetap harus memperhatikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pihak yang diperiksa.
Sementara itu, keadilan restoratif menitikberatkan pemulihan keadaan, kepentingan korban, dan penyelesaian konflik dengan tetap memenuhi persyaratan hukum.
Kedua mekanisme tersebut menunjukkan adanya pendekatan penanganan perkara yang lebih beragam. Meski demikian, prinsip pembuktian dan perlindungan hak asasi manusia tetap harus menjadi landasan.
Pemidanaan Tidak Semata-Mata Pembalasan
KUHP Nasional juga membawa perubahan orientasi pemidanaan. Materi pembekalan merujuk Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur tujuan pemidanaan, antara lain mencegah tindak pidana, membina pelaku agar dapat kembali ke masyarakat, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, menciptakan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana.
Orientasi tersebut menempatkan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana memperbaiki perilaku dan melindungi masyarakat.
KUHP Nasional juga mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law berdasarkan ketentuan Pasal 2, dengan penerapan yang tetap harus memperhatikan batasan dan persyaratan undang-undang.
Perubahan ini menuntut aparat penegak hukum memahami konteks sosial dan budaya masyarakat tanpa mengesampingkan asas legalitas serta kepastian hukum.
Integritas Jaksa Menjadi Kunci Penerapan Aturan Baru
Implementasi KUHP dan KUHAP baru membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam menyamakan pemahaman terhadap norma dan mekanisme hukum yang berubah.
Banyaknya perkara yang ditangani setiap tahun menjadi tantangan bagi jaksa untuk memastikan proses berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, peningkatan kompetensi harus berjalan beriringan dengan integritas dan profesionalitas. Ketepatan menerapkan pasal saja tidak cukup. Aparat juga harus mampu menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan masyarakat.
Fri berharap para peserta meneruskan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan kepada rekan sejawat setelah kembali ke satuan kerja masing-masing. Para jaksa dapat membagikan materi melalui diskusi dan pembelajaran internal untuk membangun kesamaan pemahaman.
Pelatihan tersebut juga diharapkan menjadi ruang pertukaran pengalaman antarwilayah dan pengembangan praktik baik dalam pelaksanaan tugas kejaksaan.
Bagi masyarakat, keberhasilan pembaruan hukum pidana pada akhirnya bukan hanya terletak pada lahirnya aturan baru, melainkan pada konsistensi penerapannya: melindungi hak, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan secara nyata.
(Red)




