Foto: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Jakarta, – Mediarjn.com – Dalam langkah strategis menuju kemandirian ekonomi nasional berbasis desa, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menetapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang ditandatangani pada 2 Mei 2025.
Keputusan ini menyasar langsung pada percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, sebagai upaya konkret untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, serta pemerataan ekonomi dari pinggiran menuju pusat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Keppres, Satgas ini dibentuk guna menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan hambatan antar kementerian/lembaga serta pemerintah daerah secara terkoordinasi dan lintas sektor.
Presiden menetapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai ketua Satgas Nasional, didampingi oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Desa PDTT, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai wakil ketua. Satgas ini juga dibentuk di tingkat provinsi dengan gubernur sebagai ketua, serta di kabupaten/kota dengan bupati/wali kota sebagai pemimpin.
Sesuai dengan Pasal 11, masa kerja Satgas berlangsung selama satu tahun sejak Keppres ditetapkan, sehingga diperkirakan akan berjalan efektif hingga pertengahan 2026.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi desa/kelurahan atau Kopdes Merah Putih merupakan terobosan untuk memotong rantai distribusi yang panjang, khususnya dalam penyaluran pupuk subsidi, sembako, gas LPG, serta bantuan sosial pemerintah lainnya. Koperasi ini dirancang berkolaborasi langsung dengan PT Pos Indonesia, dan berfungsi sebagai agen distribusi sekaligus lembaga keuangan mikro desa, seperti BRILink dan BNI Agen46.
Pemerintah menargetkan peluncuran resmi Koperasi Merah Putih pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Hingga 8 Mei 2025, sudah terbentuk 9.835 Kopdes Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
Zulkifli Hasan menambahkan bahwa model koperasi bisa berasal dari koperasi lama yang direvitalisasi atau pembentukan baru berdasarkan hasil musyawarah desa khusus (musdessus). “Bisa koperasi lama dijadikan kopdes, bisa juga bikin baru. Diserahkan ke desa, yang penting tujuannya sama: menyejahterakan rakyat dan menyingkirkan praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir dan pinjaman online ilegal,” tegasnya.
Dengan pendekatan lintas kementerian dan pelibatan aktif pemerintah daerah, kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan ekonomi berbasis komunitas, menjawab tantangan ketimpangan sosial, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari akar rumput.
Redaksi Mediarjn 
