BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru Mediarjn.com...
Memuat tanggal dan waktu...
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Avatar Redaksi

Pemeriksaan setempat sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan bertujuan mencocokkan kondisi fisik lahan dengan dokumen pertanahan. (Sumber: Dok kegiatan.)

Galery Foto: Pemeriksaan setempat sengketa tanah ahli waris Uji Bin Otong dan Lippo di Desa Cibatu Cikarang Selatan.


Pemeriksaan setempat perkara Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang belum tuntas akibat hujan. Kuasa hukum ahli waris meminta hasil pengukuran, titik koordinat, dan batas bidang tanah dicatat secara terbuka agar tidak memicu persoalan baru.

CIKARANG SELATAN, MEDIARJN.COM – Sengketa tanah seluas sekitar 3,6 hektare di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cikarang. Dalam pemeriksaan setempat pada Kamis (19/11/2026), kuasa hukum ahli waris Uji Bin Otong menyoroti mekanisme pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait keterbukaan hasil ukur dan pencatatan titik koordinat objek sengketa.

Pemeriksaan setempat atau descente tersebut bertujuan mencocokkan kondisi fisik tanah dengan dokumen dan peta pertanahan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang. Lokasi tanah berada tidak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta.

Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, S.H., menyebut pemeriksaan lapangan mencakup sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik. Menurut dia, bidang tersebut bersinggungan dengan sejumlah bidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama pihak Lippo.

“Jadi hari ini kami melaksanakan sidang lokasi sebagai lanjutan perkara melawan Lippo di PN Cikarang. Lokasinya di Cibatu, Cikarang Selatan, tidak jauh dari Distrik 1 Meikarta. Yang kami periksa sekitar 2,8 hektare yang terbagi dalam dua bidang girik dan bersinggungan dengan SHGB milik Lippo,” kata Bambang.

Pemeriksaan itu melibatkan para pihak, termasuk ahli waris dan kuasa hukumnya, pihak Lippo, pemerintah desa, serta BPN. Dalam kegiatan tersebut, petugas BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi tanah dengan peta pertanahan.

Namun, menurut Bambang, pihak ahli waris belum menerima hasil pengukuran secara langsung di lokasi. Ia menyebut BPN menyampaikan bahwa hasil tersebut akan diberikan dalam persidangan.

Hasil pengukuran dan transparansi data menjadi sorotan

Bambang mempersoalkan mekanisme penyampaian hasil ukur tersebut. Menurutnya, para pihak perlu mengetahui titik-titik pengukuran agar dapat mencocokkan hasilnya dengan dokumen kepemilikan dan kondisi fisik tanah.

“Kami tadi keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami dapatkan. Informasinya dari BPN akan diberikan ketika persidangan. Bagi kami, ini penting karena pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar BPN mencatat koordinat setiap titik patok menggunakan perangkat pengukuran. Setelah itu, para pihak yang hadir, termasuk majelis hakim, penggugat, dan tergugat, dapat mengetahui serta mencocokkan hasilnya.

Bambang menilai pencatatan bersama diperlukan untuk mencegah perbedaan data setelah pemeriksaan lapangan selesai. Ia juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan atau dokumen hasil pengukuran di lokasi.

Menurut dia, pemeriksaan setempat semestinya menghasilkan catatan yang jelas mengenai titik koordinat dan kondisi objek perkara. Dengan begitu, setiap pihak memiliki acuan yang sama ketika melanjutkan pembuktian di persidangan.

Hujan membuat pemeriksaan belum tuntas

Pemeriksaan lapangan pada Kamis tersebut juga terkendala cuaca. Bambang mengatakan majelis dan para pihak baru dapat meninjau satu lokasi dari dua lokasi yang direncanakan.

“Karena situasi hujan, tadi pemeriksaan belum bisa dilakukan seluruhnya. Jadi masih ada satu lokasi yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya,” katanya.

Dengan demikian, pemeriksaan setempat belum mencakup seluruh lokasi yang menjadi objek sengketa. Agenda lanjutan akan menentukan pencocokan terhadap bidang tanah yang belum sempat diperiksa.

Ahli waris pertanyakan patok dan batas bidang tanah

Selain hasil pengukuran, pihak ahli waris juga menyoroti kondisi patok yang sebelumnya mereka pasang di lahan tersebut. Bambang mengatakan sejumlah patok dan bagian pagar yang pernah dibuat sudah hilang atau dirubuhkan.

Kondisi itu, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran mengenai kejelasan batas fisik tanah yang mereka klaim.

“Memang sebelumnya kami sempat membuat pagar dan patok di dalam tanah. Tetapi sekarang sudah banyak yang dirubuhkan. Kami khawatir jangan-jangan patok atau batasnya sudah bergeser,” ujar Bambang.

Untuk mencocokkan posisi lahan, pihak ahli waris mengacu pada dokumen girik serta gambar ukur yang menurut Bambang pernah dibuat melalui pengukuran bersama BPN pada 2017.

Ia mengatakan dokumen tersebut menjadi salah satu pembanding dalam pemeriksaan setempat. Pihaknya ingin memastikan kesesuaian antara data pertanahan yang mereka miliki dengan kondisi aktual di lapangan.

“Dasarnya tetap dari girik yang kami punya. Kami juga pernah melakukan pengukuran dengan BPN pada 2017 dan sudah ada gambar ukurnya. Jadi tadi kami mencocokkan antara dokumen itu dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Klaim tumpang tindih SHGB masih harus dibuktikan

Bambang menyatakan pihak ahli waris menilai sebagian bidang yang mereka klaim berdasarkan girik bersinggungan dengan tanah yang tercakup dalam SHGB milik pihak Lippo. Namun, ia menegaskan bahwa menurut pihaknya, keberadaan SHGB tersebut tidak otomatis mencakup seluruh objek tanah yang mereka sengketakan.

“SHGB itu secara keseluruhan memang besar, tetapi menurut kami tidak mencakup seluruh objek yang kami klaim. Ada bagian yang bertindihan dengan tanah yang berdasarkan girik kami merupakan bagian dari objek sengketa,” katanya.

Bambang juga menyebut pihak Lippo tidak menyampaikan bantahan secara langsung terhadap posisi lahan yang ditunjukkan pihak ahli waris saat pemeriksaan berlangsung.

“Pihak Lippo tadi tidak ada bantahan. Mungkin mereka juga melihat bahwa lokasi yang kami tunjuk memang sesuai dengan kondisi di lapangan. Tetapi tentu soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan kuasa hukum ahli waris. Sikap pihak Lippo mengenai posisi bidang tanah, dasar penerbitan SHGB, dan klaim tumpang tindih tetap perlu dikonfirmasi secara langsung.

Ahli waris pertimbangkan pemasangan plang

Bambang mengatakan pihak ahli waris mempertimbangkan pemasangan plang pemberitahuan di lokasi untuk menandai bahwa tanah tersebut masih menjadi objek sengketa dalam proses peradilan. Mereka juga mempertimbangkan pemasangan kembali patok agar batas yang mereka klaim lebih mudah dikenali.

“Kami pikirkan untuk membuat plang bahwa tanah ini dalam sengketa dan sedang dalam proses peradilan. Untuk patok juga kemungkinan besar akan kami pasang kembali dari pihak ahli waris, supaya batasnya jelas,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihak ahli waris tidak bermaksud menghambat pemeriksaan. Mereka justru meminta proses pengukuran berlangsung terbuka dan menghasilkan catatan yang dapat diketahui bersama.

Perkara berlanjut pada pembuktian di pengadilan

Sengketa tanah antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak ahli waris mengklaim memiliki dasar kepemilikan melalui dokumen girik dan mempertanyakan dokumen peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB atas bidang tanah yang mereka persoalkan.

Dalam perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang, majelis hakim sebelumnya menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat. Dengan demikian, perkara berlanjut ke pemeriksaan substansi sengketa.

Pihak ahli waris juga menyatakan keluarga Uji Bin Otong tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan tanah tersebut. Klaim mengenai riwayat kepemilikan dan peralihan hak itu masih harus dibuktikan melalui dokumen serta keterangan para pihak dalam persidangan.

Sementara itu, berdasarkan bahan pemberitaan yang tersedia, redaksi belum memperoleh tanggapan substantif dari pihak Lippo maupun BPN mengenai tudingan ahli waris terkait dasar peralihan hak, penerbitan SHGB, dan mekanisme penyampaian hasil pengukuran.

Pemeriksaan setempat yang belum selesai membuat sejumlah persoalan masih menunggu pembuktian. Di antaranya, kecocokan antara dokumen girik, gambar ukur 2017, patok di lapangan, dan bidang tanah yang tercakup dalam SHGB.

Agenda pemeriksaan lokasi berikutnya menjadi penting untuk memperjelas batas fisik objek sengketa. Namun, penentuan hak kepemilikan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan alat bukti dan proses persidangan, bukan semata-mata hasil penunjukan lokasi.

Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEDIARJN.COM

SUARAKAN BRAND, PERLUAS JANGKAUAN.

Publikasikan informasi, kegiatan, produk, dan layanan Anda melalui ekosistem pemberitaan MEDIARJN.

KERJA SAMA MEDIA
KERJA SAMA MEDIA
Hubungi Kami