Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan bersama peserta mengikuti Rakor PPID se-Sumatera Utara di Medan, Kamis (19/11/2026). (Sumber: Dok. MC Kabupaten Toba.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Keterbukaan Informasi Tak Cukup Jadi Prosedur, Pengelolaan PPID Daerah Perlu Diperkuat
Rakor PPID se-Sumatera Utara membahas penguatan keterbukaan informasi publik dan mengevaluasi sejumlah persoalan dalam pengelolaan PPID di lingkungan pemerintah daerah.
Forum menyoroti tiga hal, yakni serah terima pejabat pengelola PPID, koordinasi data antar-OPD, dan kelengkapan dokumen pendukung.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyatakan akan berupaya memaksimalkan fungsi PPID utama untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi kegiatan Rakor PPID +
-
Kamis, 19 November 2026
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menggelar Rakor PPID se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden, Medan.
-
Sambutan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., membacakan sambutan Sekda Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor.
-
Evaluasi pengelolaan PPID
Forum membahas persoalan serah terima pejabat, koordinasi data dari bidang teknis OPD, serta kelengkapan dokumen informasi publik.
-
Pemaparan materi
Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, Rini Wulandari, dan perwakilan Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, hadir sebagai narasumber.
-
Diskusi dan tanya jawab
Peserta mengikuti sesi diskusi untuk membahas pelaksanaan keterbukaan informasi dan pengelolaan PPID.
-
Komitmen Kominfo Kabupaten Toba
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyampaikan komitmen untuk memaksimalkan fungsi PPID utama.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumatera Utara.
Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara, perwakilan pemerintah daerah, Kominfo Kabupaten Toba, narasumber Komisi Informasi Pusat, dan perwakilan Kemendagri.
Kamis, 19 November 2026.
Ballroom Hotel Emerald Garden, Medan, Sumatera Utara.
Untuk menyamakan pemahaman, meningkatkan kapasitas pengelola PPID, serta memperkuat penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Melalui rapat koordinasi, pemaparan materi, evaluasi persoalan pengelolaan PPID, diskusi, dan sesi tanya jawab.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa pengelolaan PPID penting bagi masyarakat?
- Hak atas informasi: Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.
- Kesinambungan pelayanan: Rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID perlu disertai serah terima tugas agar pelayanan informasi tidak terhambat.
- Koordinasi antar-OPD: PPID membutuhkan dukungan data dari bidang teknis agar dapat memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara tepat.
- Kelengkapan dokumen: Daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, dan bukti publikasi berkala menjadi bagian penting dalam tata kelola dokumentasi.
- Akuntabilitas: Informasi yang terdokumentasi dengan baik membantu masyarakat memahami dan memantau kebijakan pemerintah.
- Pelayanan publik: Pengelola PPID perlu memastikan prosedur permohonan informasi jelas dan pelayanan berjalan secara transparan, cepat, tepat, serta akuntabel.
Catatan pengawasan publik: Komitmen memaksimalkan fungsi PPID perlu diikuti langkah teknis yang terukur. Pelaksanaannya dapat dilihat dari kelengkapan dokumen, koordinasi antar-OPD, kemudahan akses informasi, dan ketepatan waktu respons kepada masyarakat.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan ruang klarifikasi +
Sumber utama
Materi pemberitaan dan keterangan kegiatan dari MC Kabupaten Toba mengenai Rakor PPID se-Sumatera Utara, Kamis, 19 November 2026.
Narasumber
- Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara.
- Porman Mahulae, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Sumatera Utara.
- Rini Wulandari, Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat.
- Rega Tadeak Hakim, perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
- Tumpal Panjaitan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba.
Redaksi
Rincian tindak lanjut evaluasi dan ukuran keberhasilan penguatan PPID Kabupaten Toba belum dijelaskan dalam materi yang diterima redaksi.
Mediarjn.com membuka ruang klarifikasi, konfirmasi, dan hak jawab bagi pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Galery Foto: Rakor PPID se-Sumatera Utara di Hotel Emerald Garden Medan diikuti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan.
Rakor PPID se-Sumatera Utara membahas evaluasi pengelolaan informasi publik, mulai dari koordinasi antar-OPD hingga kelengkapan dokumen. Kominfo Kabupaten Toba menyatakan siap memaksimalkan peran PPID utama.
Medan, Mediarjn.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Toba menyatakan akan memaksimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) PPID se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (19/11/2026).
Rakor yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara itu membahas penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
“Kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi PPID di Kabupaten Toba,” kata Tumpal Panjaitan seusai mengikuti rakor.
Keterbukaan informasi menjadi fondasi tata kelola pemerintahan
Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi sebatas kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur birokrasi.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
“Masyarakat saat ini memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat evaluasi dalam pelaksanaan fungsi PPID di lingkungan pemerintah daerah.
Tiga persoalan pengelolaan PPID menjadi perhatian
Pertama, rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID belum selalu diikuti serah terima tugas secara memadai. Kondisi tersebut dapat memperlambat pemahaman teknis pejabat baru dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan informasi.
Kedua, koordinasi internal dan alur penyampaian data dari bidang teknis di masing-masing OPD menuju PPID pelaksana maupun PPID utama masih perlu diperkuat.
Ketiga, kelengkapan dokumen pendukung juga menjadi perhatian. Dokumen tersebut meliputi daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, serta bukti publikasi berkala untuk memenuhi standar penilaian.
Evaluasi itu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan kanal permohonan informasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan data tersedia, terdokumentasi, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakor tingkat provinsi dorong peningkatan kapasitas PPID
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae, menjelaskan bahwa rakor bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas pengelola PPID serta optimalisasi penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.
Untuk memperkuat pembahasan, panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Rini Wulandari, Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, serta Rega Tadeak Hakim, perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
Para peserta mengikuti pemaparan materi yang disertai sesi tanya jawab dan diskusi. Forum tersebut menjadi ruang bagi pengelola PPID dari berbagai daerah untuk membahas persoalan teknis dan pelaksanaan keterbukaan informasi di instansi masing-masing.
Kominfo Toba didorong memperkuat pelayanan informasi
Keikutsertaan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, bersama Kepala Bidang PIKP, Tulus Hutabarat, dan staf dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti penguatan tata kelola informasi publik di tingkat provinsi.
Komitmen Tumpal untuk memaksimalkan fungsi PPID utama perlu diikuti langkah teknis yang terukur. Di antaranya memastikan pembaruan daftar informasi publik, menata dokumen informasi yang dikecualikan, memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD, serta menjaga keberlanjutan pelayanan ketika terjadi pergantian pejabat pengelola.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga mendapatkan akses pelayanan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rakor ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik membutuhkan lebih dari sekadar komitmen dalam forum resmi. Pelaksanaannya perlu terlihat dalam ketersediaan dokumen, kecepatan respons, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi pelayanan kepada masyarakat.
(Red)





