BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru Mediarjn.com...
Memuat tanggal dan waktu...
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Avatar Redaksi

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan bersama peserta mengikuti Rakor PPID se-Sumatera Utara di Medan, Kamis (19/11/2026). (Sumber: Dok. MC Kabupaten Toba.)

Galery Foto: Rakor PPID se-Sumatera Utara di Hotel Emerald Garden Medan diikuti Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan.


Rakor PPID se-Sumatera Utara membahas evaluasi pengelolaan informasi publik, mulai dari koordinasi antar-OPD hingga kelengkapan dokumen. Kominfo Kabupaten Toba menyatakan siap memaksimalkan peran PPID utama.

Medan, Mediarjn.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Toba menyatakan akan memaksimalkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, setelah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) PPID se-Sumatera Utara di Ballroom Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis (19/11/2026).

Rakor yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara itu membahas penguatan keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas pengelola PPID, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita akan berupaya semaksimal mungkin menjalankan fungsi PPID di Kabupaten Toba,” kata Tumpal Panjaitan seusai mengikuti rakor.

Keterbukaan informasi menjadi fondasi tata kelola pemerintahan

Dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP., menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi sebatas kewajiban administratif atau pemenuhan prosedur birokrasi.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Masyarakat saat ini memiliki hak konstitusional untuk mengetahui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program pembangunan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat evaluasi dalam pelaksanaan fungsi PPID di lingkungan pemerintah daerah.

Tiga persoalan pengelolaan PPID menjadi perhatian

Pertama, rotasi atau mutasi pejabat pengelola PPID belum selalu diikuti serah terima tugas secara memadai. Kondisi tersebut dapat memperlambat pemahaman teknis pejabat baru dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan informasi.

Kedua, koordinasi internal dan alur penyampaian data dari bidang teknis di masing-masing OPD menuju PPID pelaksana maupun PPID utama masih perlu diperkuat.

Ketiga, kelengkapan dokumen pendukung juga menjadi perhatian. Dokumen tersebut meliputi daftar informasi publik, daftar informasi yang dikecualikan, serta bukti publikasi berkala untuk memenuhi standar penilaian.

Evaluasi itu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup hanya dengan menyediakan kanal permohonan informasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan data tersedia, terdokumentasi, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rakor tingkat provinsi dorong peningkatan kapasitas PPID

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Porman Mahulae, menjelaskan bahwa rakor bertujuan menyamakan pemahaman mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kegiatan tersebut juga mendorong peningkatan kapasitas pengelola PPID serta optimalisasi penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi kepada masyarakat secara transparan, cepat, tepat, dan akuntabel.

Untuk memperkuat pembahasan, panitia menghadirkan dua narasumber, yakni Rini Wulandari, Ketua Bidang Regulasi Komisi Informasi Pusat, serta Rega Tadeak Hakim, perwakilan Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

Para peserta mengikuti pemaparan materi yang disertai sesi tanya jawab dan diskusi. Forum tersebut menjadi ruang bagi pengelola PPID dari berbagai daerah untuk membahas persoalan teknis dan pelaksanaan keterbukaan informasi di instansi masing-masing.

Kominfo Toba didorong memperkuat pelayanan informasi

Keikutsertaan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, bersama Kepala Bidang PIKP, Tulus Hutabarat, dan staf dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya mengikuti penguatan tata kelola informasi publik di tingkat provinsi.

Komitmen Tumpal untuk memaksimalkan fungsi PPID utama perlu diikuti langkah teknis yang terukur. Di antaranya memastikan pembaruan daftar informasi publik, menata dokumen informasi yang dikecualikan, memperkuat koordinasi dengan seluruh OPD, serta menjaga keberlanjutan pelayanan ketika terjadi pergantian pejabat pengelola.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah, tetapi juga mendapatkan akses pelayanan informasi yang jelas, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rakor ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan informasi publik membutuhkan lebih dari sekadar komitmen dalam forum resmi. Pelaksanaannya perlu terlihat dalam ketersediaan dokumen, kecepatan respons, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi pelayanan kepada masyarakat.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEDIARJN.COM

SUARAKAN BRAND, PERLUAS JANGKAUAN.

Publikasikan informasi, kegiatan, produk, dan layanan Anda melalui ekosistem pemberitaan MEDIARJN.

KERJA SAMA MEDIA
KERJA SAMA MEDIA
Hubungi Kami