BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru Mediarjn.com...
Memuat tanggal dan waktu...
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Avatar Redaksi

LSM KOMPI menyampaikan tuntutan terkait perkembangan laporan dugaan pembangunan Puskesmas Sukasejati dalam aksi di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (19/11/2026). (Sumber: Dok. kegiatan/LSM KOMPI.)

Galery Foto: Aksi LSM KOMPI di Kompleks Pemkab Bekasi mendesak kejelasan laporan pembangunan Puskesmas Sukasejati.


LSM KOMPI mengaku belum mendapat kepastian setelah dua kali beraudiensi dengan Kejari Kabupaten Bekasi. Mereka meminta penjelasan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan mempertanyakan legalitas lahan pembangunan Puskesmas Sukasejati.

Cikarang Pusat, Mediarjn.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KOMPI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi menjelaskan perkembangan laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan Puskesmas Sukasejati Tahun Anggaran 2025 senilai Rp7,1 miliar. Desakan itu muncul karena KOMPI mengaku belum memperoleh kepastian meski telah dua kali melakukan audiensi dengan pihak kejaksaan.

Koordinator Aksi LSM KOMPI, Abdul Rouf, menyampaikan tuntutan tersebut dalam aksi unjuk rasa di Kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Kamis (19/11/2026). Ia meminta kejaksaan memberikan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut laporan masyarakat, termasuk apabila penyidik menilai bukti yang tersedia belum mencukupi.

Menurut Rouf, pihaknya beberapa kali mempertanyakan perkembangan laporan melalui audiensi. Namun, ia mengaku masih menerima jawaban bahwa laporan tersebut sedang dalam proses.

“Lebih lanjut, kami menginginkan pemeriksaan ini dilanjutkan. Kalau memang belum cukup bukti, kejaksaan juga harus menyampaikan kepada pelapor bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Jangan sampai tidak ada kabar sama sekali. Kami sudah dua kali beraudiensi, jawabannya masih dalam proses. Kami kirimkan lagi laporan, jawabannya juga masih sama,” ujar Rouf kepada awak media.

Legalitas lahan menjadi sorotan

Selain meminta kejelasan penanganan laporan, KOMPI mempertanyakan status kepemilikan atau dasar penguasaan lahan yang digunakan untuk membangun Puskesmas Sukasejati. Rouf menilai pemerintah daerah perlu memastikan legalitas tanah sebelum memulai pembangunan fasilitas publik yang menggunakan anggaran APBD.

Ia berpendapat, kepastian status aset dan alas hak lahan harus menjadi bagian dari pemeriksaan awal dalam perencanaan proyek. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelesaikan persoalan administrasi dan legalitas tanah sebelum mengalokasikan anggaran serta memulai pekerjaan fisik.

Rouf juga menyinggung pengalaman sengketa lahan yang pernah melibatkan pemerintah daerah. Ia menyebut Pemkab Bekasi pernah menghadapi gugatan dari pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan dan kalah dalam persidangan. Namun, materi yang disampaikan KOMPI belum merinci perkara, lokasi, maupun putusan pengadilan yang menjadi rujukan pernyataan tersebut.

“Kami menganggap bangunan yang belum memiliki alas hak yang jelas tidak boleh dibangun oleh pemerintah daerah. Sudah puluhan kali Pemda digugat oleh pemilik lahan dan kalah di persidangan. Seharusnya pengalaman itu menjadi pelajaran agar pembangunan pada tahun-tahun berikutnya tidak dilakukan sebelum status kepemilikan tanah dibereskan,” tegasnya.

KOMPI minta pengawasan proyek APBD diperketat

KOMPI turut meminta Pemkab Bekasi membenahi tata kelola pembangunan daerah. Mereka menilai setiap proyek fisik yang menggunakan APBD harus memiliki dasar kepemilikan atau penguasaan lahan yang jelas agar tidak memunculkan sengketa maupun persoalan hukum setelah pembangunan berjalan.

Rouf membandingkan penertiban bangunan milik masyarakat yang tidak memiliki izin dengan pengawasan terhadap bangunan yang pemerintah daerah bangun menggunakan anggaran publik. Ia meminta pemerintah menerapkan standar kepatuhan yang konsisten.

“Tentu LSM KOMPI menuntut perbaikan di Kabupaten Bekasi. Setiap bangunan dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus jelas dan mempunyai alas hak atas bangunan tersebut. Jangan sampai bangunan masyarakat yang tidak memiliki izin dibongkar, sementara ketika ada persoalan pada bangunan pemerintah justru dibiarkan,” ungkapnya.

Dalam tuntutannya, KOMPI juga menyoroti peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset. Mereka meminta setiap instansi terkait memeriksa legalitas lahan sebelum proses pembangunan dan pengadaan pekerjaan dimulai.

Menurut Rouf, pemeriksaan status aset dan alas hak tanah semestinya masuk dalam tahapan perencanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tidak baru menemukan persoalan administrasi setelah pekerjaan fisik selesai dan anggaran telanjur digunakan.

“Seharusnya sebelum memulai pembangunan, dinas terkait mempertanyakan terlebih dahulu apakah tanah tersebut sudah menjadi aset Kabupaten Bekasi atau belum. Kalau belum, harus dibereskan dulu izin dan alas haknya. Jangan sampai prosesnya justru dibalik,” katanya.

Kejari diminta memberi kepastian kepada pelapor

Rouf berharap Pemkab Bekasi lebih teliti dalam mengelola anggaran pembangunan, terutama ketika proyek menyangkut legalitas tanah dan administrasi aset. Ia menilai besarnya anggaran harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan hukum.

Kepada Kejari Kabupaten Bekasi, KOMPI meminta penanganan laporan masyarakat berlangsung secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian informasi kepada pelapor.

“Harapan kami, ke depan pemerintah Kabupaten Bekasi lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran. Jangan menggampangkan urusan administrasi hanya karena anggarannya besar. Kami juga berharap kejaksaan pada tahun berikutnya lebih banyak menindaklanjuti kasus-kasus di Kabupaten Bekasi, jangan sampai laporan masyarakat tidak jelas kelanjutannya,” pungkas Rouf.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEDIARJN.COM

SUARAKAN BRAND, PERLUAS JANGKAUAN.

Publikasikan informasi, kegiatan, produk, dan layanan Anda melalui ekosistem pemberitaan MEDIARJN.

KERJA SAMA MEDIA
KERJA SAMA MEDIA
Hubungi Kami