Pemkab Toba Perkuat Keamanan Informasi, OPD Diminta Jaga Data Pemerintah

Galery Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan, S.E., M.M. saat membuka kegiatan keamanan informasi dan persandian 2026

Kegiatan keamanan informasi dan persandian Kabupaten Toba 2026 menekankan tanggung jawab pimpinan OPD dan operator dalam melindungi data serta sistem elektronik pemerintah.

Toba, Mediarjn.com – Pemerintah Kabupaten Toba memperkuat kesadaran aparatur terhadap keamanan informasi dan persandian di tengah semakin luasnya penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya tersebut dilakukan melalui Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 yang berlangsung di Balige, Rabu, 23 September 2026.

Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu, S.E. menegaskan bahwa keamanan informasi bukan hanya menjadi urusan teknis Dinas Komunikasi dan Informatika. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga data, informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sistem elektronik yang mereka kelola.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba Tumpal Panjaitan, S.E., M.M. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan membangun rasa tanggung jawab seluruh perangkat daerah terhadap keamanan informasi, terutama karena aktivitas pemerintahan kini semakin bergantung pada sistem elektronik.

“Kita laksanakan supaya semua perangkat daerah mempunyai rasa tanggung jawab untuk keamanan informasi. Apalagi dengan pemberlakuan teknologi sekarang, kita harus antisipasi.”

Data Pemerintah Jadi Tanggung Jawab Bersama

Tumpal menjelaskan bahwa informasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut mencakup informasi elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karena sistem pemerintahan semakin berbasis elektronik, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan operator perlu memiliki komitmen untuk menjaga data pada unit kerja masing-masing.

“Sekarang informasi sudah berbasis elektronik. Kita harapkan ada komitmen dari pimpinan OPD dan operator supaya betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga data masing-masing,” ujar Tumpal.

Pandangan tersebut sejalan dengan pesan Bupati Toba dalam sambutannya. Ia menyebut pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, berbagai data, informasi, aplikasi, infrastruktur, serta sistem elektronik pemerintah daerah harus mendapat perlindungan.

Bukan Sekadar Urusan Diskominfo

Bupati Effendi menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat memandang keamanan sistem elektronik hanya sebagai tugas teknis Diskominfo.

Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas, fungsi, kewenangan, serta sistem elektronik yang mereka kelola.

Setiap perangkat daerah juga perlu memastikan data dan informasi yang dikelolanya tetap menjaga aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan.

Bupati meminta kesadaran tersebut tumbuh di kalangan ASN dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintah daerah.

Ancaman Siber Bisa Datang Kapan Saja

Effendi juga mengingatkan bahwa ancaman keamanan siber terus berkembang. Bentuknya antara lain kebocoran data, pencurian kredensial, penyalahgunaan akun, perangkat lunak berbahaya, hingga serangan terhadap sistem elektronik.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap individu untuk menjalankan langkah pengamanan sederhana dalam aktivitas sehari-hari.

Langkah tersebut antara lain menjaga kerahasiaan kata sandi dan kredensial, menghindari tautan atau lampiran mencurigakan, menggunakan sistem serta perangkat sesuai ketentuan, dan segera melaporkan indikasi insiden keamanan informasi.

Libatkan Narasumber dari Sumut dan Institut Teknologi Del

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Toba menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara serta Institut Teknologi Del.

Bupati Effendi menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Tumpal menjelaskan, terdapat dua narasumber dari Diskominfo Provinsi Sumatera Utara dan satu narasumber dari Institut Teknologi Del yang memberikan materi dalam kegiatan tersebut.

Dorong Budaya Sadar Keamanan Informasi

Pemkab Toba tidak hanya menargetkan pemahaman teknis melalui kegiatan tersebut. Pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya budaya sadar keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah.

Bupati meminta pimpinan OPD memperkuat peran dan tanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing. Ia juga berharap materi yang disampaikan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga perangkat daerah mampu menjaga keamanan data dan informasi sekaligus meminimalkan risiko yang dapat mengganggu pemerintahan dan pelayanan publik.

Menurut Effendi, keberhasilan pengamanan sistem elektronik tidak hanya bergantung pada teknologi. Kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap individu serta perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah.

Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2026 kemudian dibuka secara resmi oleh Bupati Toba. Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut menjadi langkah nyata untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang aman, terpercaya, dan berkualitas menuju Toba Mantap 2029.

(Red)