GMNI Bekasi Tolak PDIP Isi Kursi Wabup, Minta Partai Berbenah

Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Christian Hernanda, menilai pemulihan kepercayaan publik seharusnya menjadi perhatian partai koalisi di tengah proses pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi.

BEKASI, MEDIARJN.COM – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bekasi menyatakan penolakan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jika partai tersebut mengisi posisi Wakil Bupati Bekasi yang saat ini kosong. Selasa (3/11/26).

Sikap tersebut disampaikan Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Bekasi, Christian Hernanda. Ia menilai partai politik koalisi pengusung pasangan kepala daerah seharusnya tidak hanya berfokus pada perebutan kursi wakil bupati, tetapi juga memprioritaskan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah dan partai politik.

Polemik pengisian jabatan wakil bupati mencuat setelah Asep Surya Atmaja menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif periode 2025–2030, menggantikan Ade Kuswara yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi.

Christian, yang akrab disapa Bung Tian, menilai pengalaman Kabupaten Bekasi menghadapi persoalan hukum yang menyeret kepala daerah sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh partai politik.

GMNI Soroti Krisis Kepercayaan Publik

Menurut Christian, persoalan kekosongan jabatan wakil bupati bukan sekadar urusan pembagian kekuasaan di antara partai koalisi. Situasi tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab politik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.

Ia mengingatkan, Kabupaten Bekasi pernah menghadapi persoalan hukum yang melibatkan kepala daerah, termasuk kasus yang menyeret mantan Bupati Neneng Hasanah Yasin dan Ade Kuswara.

Christian menilai peristiwa tersebut dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan apabila partai politik tidak melakukan evaluasi dan pembenahan internal.

Karena itu, ia meminta seluruh partai koalisi menjadikan proses pengisian kursi wakil bupati sebagai momentum memperbaiki tata kelola politik dan memperkuat komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

PDIP Dinilai Berpeluang Mengusulkan Calon

Christian menyebut PDIP berpotensi menjadi partai yang paling progresif dalam mengusulkan kandidat Wakil Bupati Bekasi. Penilaian itu didasarkan pada posisi PDIP yang menurutnya memiliki jumlah kursi legislatif terbanyak di antara partai koalisi pengusung.

Adapun partai yang disebut dalam koalisi pengusung meliputi Partai Buruh, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan PDIP.

Meski demikian, Christian menilai peluang politik tersebut tidak seharusnya membuat PDIP mengabaikan persoalan kepercayaan publik.

Menurutnya, PDIP Kabupaten Bekasi perlu memprioritaskan pembenahan organisasi dan mengevaluasi persoalan hukum yang pernah menyeret sejumlah kadernya.

Ia menegaskan, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan komitmen terhadap integritas sebelum berbicara lebih jauh mengenai posisi kekuasaan.

Christian Singgung Sejumlah Persoalan Hukum Kader PDIP

Dalam pernyataannya, Christian juga menyinggung sejumlah kader PDIP yang menurutnya pernah terseret persoalan hukum.

Ia menyebut inisial NY terkait dugaan pemukulan terhadap masyarakat, SL yang disebut dua kali tersangkut perkara tindak pidana korupsi, serta AK yang merujuk pada mantan Bupati Bekasi Ade Kuswara.

Namun, keterangan tersebut masih merupakan pernyataan narasumber. Redaksi perlu memperoleh informasi terverifikasi mengenai identitas, status perkara, putusan pengadilan, dan perkembangan hukum masing-masing kasus sebelum menyajikannya sebagai fakta hukum.

Christian menilai rangkaian persoalan tersebut semestinya menjadi bahan refleksi bagi PDIP untuk memperkuat pengawasan internal dan menjaga kepercayaan masyarakat.

“Seharusnya Partai PDI Perjuangan saat ini berbenah internal, karena melihat beberapa isu belakangan kader PDI-P terjerat dalam pelanggaran hukum,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar partai tidak hanya mengejar posisi strategis dalam pemerintahan, tetapi menunjukkan tanggung jawab politik melalui pembenahan organisasi.

“Dari hal yang terjadi belakangan ini seharusnya menjadi dorongan moril untuk PDI-P merefleksikan diri, bukan fokus untuk menduduki kekuasaan,” tegasnya.

Mekanisme Pengisian Kursi Wakil Bupati Perlu Diperhatikan

Di sisi lain, Christian mengingatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Bupati Bekasi memiliki mekanisme hukum yang harus dipatuhi.

Ia merujuk Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pemilihan kepala daerah.

Ketentuan tersebut mengatur pengisian jabatan wakil kepala daerah yang kosong melalui usulan dua calon dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung kepada DPRD, untuk dipilih melalui rapat paripurna.

Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan klaim dukungan politik. Partai pengusung dan DPRD harus menjalankan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Publik Menanti Komitmen Partai Koalisi

Pernyataan GMNI Kabupaten Bekasi menambah dinamika politik menjelang pengisian kursi Wakil Bupati Bekasi. Sikap tersebut sekaligus mengingatkan partai koalisi bahwa masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, bukan sekadar kesepakatan pembagian jabatan.

Pada akhirnya, siapa pun calon yang diusulkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Mediarjn.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi DPC PDIP Kabupaten Bekasi, partai-partai koalisi pengusung, DPRD Kabupaten Bekasi, serta pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan narasumber.

Redaksi menegaskan bahwa kritik dan penilaian GMNI merupakan pandangan organisasi yang perlu ditempatkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Sementara itu, setiap dugaan pelanggaran hukum harus merujuk pada fakta dan proses hukum yang dapat diverifikasi.

(Red)