Memuat berita terbaru...  

 (001) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. Cristin Novalia Simanjuntak. SH, MH.
Media Rubrik Jurnal Nusantara - Inspiratif - Inovatif - Kompetitif- Marhaban Ya Ramadhan 1447 H/ 2026 M."
Slider Banner HUT RI 80  
   
 (1) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026 M. Ade Sukron Ketua DPRD KabupatenBekasi  (2) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026 M. Kepala KCD WIL III  (3) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026 M. DIDI ROSIDI Ketua MKKS SMAN KabupatenBekasi  (4) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026 M.Ir.Hj.Sri Anarusi,M.P.
Kepala SMAN 1 Setu..  (5) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026. Rija Sudrajat Kepsek SMPN4 Tamsel  (6) Ucapan Idul Fitri 1447 H 2026. Iim Pitung Kades Sukabudi Kec Sukawangi  (7) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. Jayadi Said, SE.
Kepala Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kab.Bekasi  (8) Ucapan Ramadhan 1447 H 2026 M. BAHRUDIN SE Ketua DPC Apdesi Kabupaten Bekasi
TETI KARYATI MP.d Ketua TP PKK Desa Muktiwari Kecamatan Cibitung (9) UcapanRamadhan 1447-H/2026-M H. Kunpul Sebra Kepala Desa Jejalen Jaya Tambun Utara Umiyati Ketua TP PKK    
Jaksa Agung Muda Pembinaan memimpin apel pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM 2026 di Kejaksaan Agung

Bidang Pembinaan Perkuat Reformasi Birokrasi Menuju Pelayanan Bersih dan Profesional

Jakarta, – Mediarjn.comKejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Pembinaan secara resmi mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Pencanangan tersebut dilaksanakan dalam apel resmi yang digelar pada Kamis, 29 Januari 2026, bertempat di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan .

Pencanangan Dipimpin Langsung Jaksa Agung Muda Pembinaan

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Dr. Hendro Dewanto, S.H., M.Hum., dan diikuti oleh seluruh jajaran Eselon II dan Eselon III Bidang Pembinaan Kejaksaan RI. Apel pencanangan ini menjadi momentum strategis dalam menegaskan arah kebijakan reformasi birokrasi internal kejaksaan .

Kelanjutan Komitmen Reformasi Birokrasi Pasca WBK

Dalam amanatnya, Jambin menegaskan bahwa pencanangan WBBM merupakan kelanjutan dari komitmen reformasi birokrasi yang telah dibangun secara konsisten, khususnya setelah Bidang Pembinaan Kejaksaan RI berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 .

Menurutnya, capaian WBK tidak boleh berhenti pada aspek simbolik, melainkan harus menjadi dasar yang kokoh untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

WBBM Bukan Sekadar Penghargaan, Melainkan Tanggung Jawab Moral

Jambin menekankan bahwa predikat WBBM bukanlah tujuan akhir, apalagi sekadar penghargaan administratif. Predikat tersebut merupakan amanah besar yang menuntut konsistensi dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.

“Keberhasilan pembangunan zona integritas tidak lagi diukur dari banyaknya dokumen, tetapi dari perubahan perilaku nyata, meningkatnya kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik yang dapat dirasakan secara langsung,” ujar Jambin dalam amanatnya .

Penandatanganan Pakta Integritas Jadi Penegasan Komitmen

Sebagai bentuk konkret keseriusan institusi, rangkaian kegiatan pencanangan WBBM juga diisi dengan penandatanganan Pakta Integritas, Maklumat Pelayanan, serta Komitmen Bersama oleh seluruh jajaran Bidang Pembinaan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat budaya kerja yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik .

Optimisme Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani

Melalui kerja keras, konsistensi, dan semangat kebersamaan, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyatakan optimisme bahwa Bidang Pembinaan Kejaksaan RI mampu mewujudkan birokrasi yang modern, responsif, serta berintegritas tinggi, sehingga layak menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani .

Penguatan Kepercayaan Publik Jadi Indikator Utama

Pencanangan Zona Integritas menuju WBBM ini sekaligus menegaskan bahwa orientasi reformasi birokrasi Kejaksaan RI tidak hanya berfokus pada kepatuhan internal, tetapi juga pada penguatan kepercayaan publik sebagai indikator utama keberhasilan pelayanan hukum dan administrasi negara.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *