“YLBHI menyampaikan pernyataan terkait kerusakan tata kelola hutan dan desakan penetapan bencana nasional di Sumatera.”
Sumatera, – Mediarjn.com – Banjir dan longsor berskala besar kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025. Meluasnya dampak bencana mendorong berbagai elemen masyarakat sipil mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan dan pemulihan.
Penyebab Bencana Dinilai Berkaitan dengan Tata Kelola Hutan
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Edy Kurniawan, menilai penetapan bencana nasional sangat logis dan mendesak. Ia menegaskan bahwa berbagai riset menunjukkan kerusakan tata kelola hutan menjadi faktor utama pemicu bencana hidrometeorologi di Sumatera.
“Pemerintah pusat harus bertanggung jawab atas pemulihan, karena tata kelola hutan merupakan kewenangan mereka,” ujar Edy dalam konferensi pers, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, pemerintah pusat selama ini lebih menikmati manfaat dari sektor kehutanan, sementara masyarakat justru harus menanggung risikonya.
Respons Menteri Kehutanan Dipertanyakan
Edy juga mengkritisi respons Menteri Kehutanan terkait beredarnya video yang menunjukkan gelondongan kayu hanyut terbawa banjir.
“Alih-alih bertanggung jawab, Menteri Kehutanan justru menepis dugaan ilegal logging,” tegasnya.
Menurut Edy, sikap tersebut tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama pengelolaan sumber daya alam.
YLBHI Minta Pemerintah Pastikan Hak Korban Terpenuhi
YLBHI mendesak pemerintah memastikan seluruh hak korban banjir dan longsor, terutama di Sumatera bagian utara, terpenuhi secara komprehensif.
Edy juga menekankan perlunya audit menyeluruh terhadap perizinan kehutanan, moratorium pembukaan kawasan hutan, serta penegakan hukum terhadap indikasi pelanggaran oleh perusahaan maupun instansi terkait.
“Pemulihan fungsi ekologis dari hulu hingga hilir harus menjadi prioritas,” tambahnya.
LBH Medan: Kerusakan Ekosistem Batang Toru Perparah Dampak
LBH Medan turut memperkuat sorotan atas kerusakan lingkungan. Irvan, perwakilan LBH Medan, mengungkapkan bencana yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari rusaknya ekosistem Batang Toru.
“Data WALHI menunjukkan banjir tidak murni akibat hujan deras. Gelondongan kayu yang terseret banjir menandakan rusaknya ekosistem,” ujarnya.
BNPB: 442 Meninggal, 402 Masih Hilang
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, melaporkan angka korban bencana di Sumatera Utara hingga 30 November 2025 mencapai:
- 442 orang meninggal dunia
- 402 orang masih hilang
Jumlah korban diperkirakan terus meningkat seiring operasi pencarian yang masih berlangsung.
“Laporan korban hilang terus bertambah dari masyarakat,” kata Suharyanto.
Publik Menunggu Langkah Tegas Pemerintah
Tragedi banjir dan longsor di Sumatera kini memasuki fase kritis, ditandai tingginya korban jiwa dan kerusakan ekologis. Publik menantikan langkah nyata pemerintah dalam:
- menetapkan status bencana nasional,
- memperbaiki tata kelola hutan,
- melakukan audit perizinan,
- serta memperkuat mitigasi bencana secara berkelanjutan.
(BMH – Mediarjn.com)
Redaksi Mediarjn