Foto Logo : KNPI Kota Bekasi
Bekasi, – Mediarjn.com – Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD KNPI Kota Bekasi yang berlangsung pada 20 Januari 2025 menuai kritik tajam dari Front Marhaenis Bekasi. Mereka menilai bahwa pelaksanaan Musda tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI serta bertentangan dengan prinsip dasar pendirian organisasi kepemudaan tersebut. Rabu, (5/2/2025).
Ketua DPC GMNI Bekasi, Christianto Manurung, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jalannya Musda yang menurutnya seharusnya menjadi ajang dialektika dan adu gagasan para pemuda Kota Bekasi. Namun, kenyataannya, Musda kali ini lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan dibandingkan dengan tujuan awal KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda.
“Hal itu dibuktikan dengan dihilangkannya nama DPC GMNI Bekasi sebagai peserta dalam Musda. Keputusan ini jelas subjektif dan hanya melibatkan GMNI yang berada di luar KNPI Ryano,” ujar Christianto pada Rabu (5/2/2025).
Ia menegaskan bahwa sejak awal, DPC GMNI Bekasi telah memenuhi semua persyaratan administrasi untuk berpartisipasi dalam Musda VII. Namun, langkah-langkah yang diambil Steering Committee dinilai mengarah pada upaya menghilangkan legitimasi organisasi mereka dalam Musda.
Sekretaris DPC Pemuda Demokrat Kota Bekasi, Agung Sulistyo, turut mempertanyakan keabsahan mekanisme persidangan Musda yang digelar di Bandung. Ia juga menyoroti adanya dugaan SK organisasi ganda yang dilampirkan salah satu calon ketua, Adelia, sebagai syarat pencalonan.
“Apakah mekanisme persidangan sudah dijalankan dengan benar? Temuan media mengenai SK organisasi ganda juga perlu ditinjau ulang oleh DPD dan DPP KNPI,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Kota Bekasi, Syahrul Ramadhan, menantikan sikap tegas dari DPP KNPI terkait permasalahan ini.
“Kami berharap Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Panjaitan, mengambil langkah tegas. Kami percaya beliau memiliki integritas tinggi dan mampu menyikapi persoalan ini dengan adil serta tanpa intervensi pihak mana pun,” pungkasnya.
Dengan berbagai kejanggalan yang terjadi, Front Marhaenis Bekasi menyerukan perlunya evaluasi menyeluruh atas hasil Musda VII DPD KNPI Kota Bekasi agar tidak mencederai semangat demokrasi dan keadilan dalam organisasi kepemudaan.
(Redaksi)
Redaksi