Pelantikan Pejabat Baru di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Pada hari Rabu, 28 Agustus 2024, di Aula R.Soeprapto Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Katarina Endang Sarwestri, SH., MH melantik Wakajati Jawa Barat dan tujuh pejabat eselon III dalam wilayah hukum Kejati Jabar.

Daftar Pejabat yang Dilantik

Beberapa pejabat yang dilantik meliputi:

• Riyono, SH., M.Hum. sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
• Dr. Halila Rama Purnama, SH., M.Hum. sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
• Yusna Adia, SH., MH sebagai Asisten Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
• Helena Octavianne, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Garut di Garut;
• Yusnani, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya;
• Dr. Adi Purnama, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang di Sumedang;
• Bambang Winarno, SH., MH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Subang di Subang;
• M. Emri Kurniawan, SH., MH sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Pentingnya Koordinasi dalam Pilkada Serentak 2024

Dalam sambutannya, Kajati menyampaikan bahwa pengangkatan dan penugasan pejabat adalah bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan kinerja, karier, dan pengalaman pegawai. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Kejaksaan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Pilkada Serentak 2024 akan menjadi ujian untuk demokrasi Indonesia, dimana gubernur, bupati, dan walikota akan dipilih oleh rakyat. Kajati menegaskan bahwa kejaksaan harus menjadi pilar penting dalam penegakan hukum terkait pemilihan, mengatasi isu-isu seperti black campaign dan money politic dengan efektif.

Instruksi dan Apresiasi dari Kajati

Seluruh jajaran di Kejaksaan diinstruksikan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang optimalisasi peran Kejaksaan dalam mendukung Pilkada Serentak. Kajati juga memberikan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi mereka dalam membangun kepercayaan publik melalui penegakan hukum.

(Humas Kajati)