Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Formkopimda) Kota Bekasi menyelenggarakan upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 Tingkat Kota Bekasi di Plaza Pemerintah Kota Bekasi. Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi yang menjadi pembina upacara membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
Tema peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2024 adalah “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat.” Tema ini dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab, dan kesadaran jajaran pemerintah daerah akan sebuah amanah untuk menjalankan terciptanya masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Junaedi menyebutkan, perjalanan kebijakan otonomi daerah selama ini menjadi momentum untuk memaknai kembali arti dan filosofi dari otonomi daerah.
“Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban otonom dalam mengatur urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Junaedi.
Otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 tujuan utama yaitu kesejahteraan dan demokrasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan publik secara efektif melalui inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan kepada kekhasan daerah, juga memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.
Dalam konteks ekonomi hijau, satu dari enam strategi transformasi ekonomi Indonesia untuk mencapai Visi 2045 adalah memberikan ruang bagi pemerintah daerah melakukan pengelolaan sumber daya alam secara efisien dengan berbasis produk yang tidak dapat diperbaharui seperti pertambangan.
Setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif berupa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kemampuan fiskal. Pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya diharapkan dapat memanfaatkan program pembangunan dan kesejahteraan rakyat sehingga bisa meningkatkan angka IPM, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan konektivitas, dan akses infrastruktur yang baik.
Sementara itu, pemerintah daerah yang PAD-nya masih rendah diimbau untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam menggali berbagai potensi PAD yang dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan aturan yang berlaku.
(Humas/Ndoet)
RD AHMAD SYARIF 
Frans