BREAKING NEWS
Memuat berita terbaru Mediarjn.com...
Memuat tanggal dan waktu...
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Mediarjn.com
Avatar Redaksi

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi rumah Ibu Hilah di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Sabtu (21/11/2026), untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait kebutuhan dasar. (Sumber: Dok. Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.)

Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi warga Kampung Nambo di Desa Nagasari, Serang Baru.


Asep Surya Atmaja berjanji mengupayakan pemulihan listrik dan akses jalan bagi keluarga Ibu Hilah. Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan PT WKSM agar kebutuhan dasar warga di tengah pengembangan kawasan industri mendapat perhatian.

Serang Baru, Mediarjn.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya menindaklanjuti keluhan keluarga Ibu Hilah, warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, yang membutuhkan penerangan listrik dan akses jalan menuju tempat tinggalnya di tengah pengembangan kawasan industri.

Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan komitmen tersebut saat mengunjungi rumah Ibu Hilah pada Sabtu (21/11/2026). Ia menyatakan Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk perusahaan PT Wahana Karya Sukses Mandiri (PT WKSM), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tersebut.

Dalam kunjungan itu, Asep menegaskan bahwa persoalan keluarga Ibu Hilah tidak hanya menyangkut pembebasan lahan. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi kemanusiaan dan ikatan emosional keluarga terhadap tanah peninggalan leluhur.

Bupati: Tanah Leluhur Bukan Sekadar Nilai Materi

Asep mengatakan, tanah yang keluarga Ibu Hilah pertahankan memiliki nilai sejarah dan emosional. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu mempertimbangkan keinginan warga yang masih ingin tinggal di tanah keluarganya.

“Kalau dihitung secara materi, mungkin nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, Bu Hilah tidak melihat persoalan dari sisi materi. Yang beliau inginkan adalah bisa tetap tinggal di tanah leluhurnya hingga akhir hayat,” ungkap Asep.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembebasan lahan tidak selalu selesai melalui perhitungan nilai ekonomi. Pilihan warga untuk bertahan di tempat tinggalnya juga perlu mendapat perhatian, sepanjang penyelesaiannya tetap mengikuti ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak.

Listrik dan Akses Jalan Menjadi Prioritas Tindak Lanjut

Sebagai langkah lanjutan, Asep menyampaikan akan mengupayakan agar rumah Ibu Hilah kembali memperoleh penerangan listrik. Ia juga berencana meminta pihak perusahaan menyediakan akses jalan agar keluarga tersebut dapat keluar-masuk lingkungan tempat tinggal dengan aman.

“Insyaallah, dalam waktu dekat rumah Bu Hilah akan kita upayakan kembali mendapatkan penerangan. Saya juga akan meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan akses jalan, sehingga Bu Hilah dan keluarganya bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.

Selain listrik dan akses jalan, keterangan awal Pemkab Bekasi juga menyebut kebutuhan air bersih sebagai bagian dari kebutuhan dasar warga. Namun, pernyataan tindak lanjut yang dikutip dalam kunjungan tersebut secara khusus menekankan upaya pemulihan penerangan dan penyediaan akses jalan.

Asep menegaskan, pengembangan kawasan industri tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang masih tinggal di sekitar wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan dan kebutuhan warga harus berjalan berdampingan.

Pemkab Bekasi Akan Koordinasi dengan PT WKSM

Asep mengapresiasi perwakilan perusahaan yang telah menyampaikan komitmen untuk membantu penyediaan akses jalan dan penerangan bagi keluarga Ibu Hilah.

Pemkab Bekasi selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan PT WKSM agar kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah berharap komunikasi antara warga, perusahaan, dan pemerintah menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima tanpa mengabaikan hak masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya menjaga hak-hak keluarga kita agar tetap terpenuhi. Mudah-mudahan persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga semua pihak bisa hidup berdampingan secara aman, nyaman, dan damai,” pungkas Asep.

Realisasi Janji Menjadi Hal yang Perlu Dikawal

Komitmen pemerintah daerah dalam mengawal persoalan Kampung Nambo perlu diikuti langkah konkret dan kepastian pelaksanaan. Pemulihan listrik, ketersediaan air bersih, serta akses jalan yang aman menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian sesuai kondisi warga di lapangan.

Dalam persoalan yang bersinggungan dengan pengembangan kawasan industri dan tempat tinggal masyarakat, koordinasi antarpihak menjadi penting. Pemerintah daerah perlu memastikan komunikasi berjalan, kebutuhan warga terdata, dan tindak lanjut perusahaan dapat dipantau secara jelas.

Mediarjn.com memandang bahwa ukuran penyelesaian tidak berhenti pada pernyataan komitmen. Warga membutuhkan kepastian bahwa fasilitas dasar yang mereka perlukan benar-benar dapat digunakan kembali.

Hingga informasi ini disusun, keterangan yang tersedia belum memuat kepastian tanggal pelaksanaan pemulihan listrik dan pembukaan akses jalan, maupun penjelasan rinci dari PT WKSM. Karena itu, perkembangan realisasi komitmen tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan pihak perusahaan.


(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

MEDIARJN.COM

SUARAKAN BRAND, PERLUAS JANGKAUAN.

Publikasikan informasi, kegiatan, produk, dan layanan Anda melalui ekosistem pemberitaan MEDIARJN.

KERJA SAMA MEDIA
KERJA SAMA MEDIA
Hubungi Kami