Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi rumah Ibu Hilah di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Sabtu (21/11/2026), untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait kebutuhan dasar. (Sumber: Dok. Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Hak Warga Kampung Nambo Tak Boleh Terabaikan di Tengah Pengembangan Industri
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi rumah Ibu Hilah di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, pada 21 November 2026.
Pemkab Bekasi berkomitmen mengupayakan pemulihan penerangan listrik dan akses jalan bagi keluarga tersebut serta berkoordinasi dengan PT WKSM.
Tantangan berikutnya: memastikan komitmen tersebut terealisasi dan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi penanganan persoalan Kampung Nambo +
-
20 November 2026
Bupati Bekasi menggelar pertemuan dengan pihak pengembang, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III, serta perangkat daerah terkait untuk membahas persoalan warga Kampung Nambo.
-
21 November 2026
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi rumah Ibu Hilah di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru.
-
21 November 2026
Asep menyampaikan komitmen untuk mengupayakan pemulihan penerangan listrik dan meminta perusahaan menyediakan akses jalan bagi keluarga Ibu Hilah.
-
Tindak Lanjut
Pemkab Bekasi menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT WKSM. Jadwal dan hasil pelaksanaan masih perlu dipastikan.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Pemkab Bekasi menindaklanjuti keluhan keluarga Ibu Hilah terkait kebutuhan penerangan listrik, air bersih, dan akses jalan di Kampung Nambo.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, Ibu Hilah beserta keluarganya, Pemkab Bekasi, dan PT WKSM sebagai perusahaan yang disebut dalam koordinasi.
Kunjungan Bupati berlangsung pada Sabtu, 21 November 2026. Pertemuan dengan pihak pengembang dan unsur terkait berlangsung pada Jumat, 20 November 2026.
Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Keluarga Ibu Hilah membutuhkan akses terhadap fasilitas dasar, terutama penerangan listrik dan jalan. Persoalan ini juga berkaitan dengan keinginan keluarga untuk tetap tinggal di tanah peninggalan leluhur.
Bupati menyampaikan rencana mengupayakan pemulihan listrik, meminta perusahaan menyediakan akses jalan, dan mengoordinasikan penyelesaian dengan pihak terkait. Realisasi dan jadwal pelaksanaan masih perlu dipastikan.
04 Pahami Peristiwa Konteks dan persoalan yang perlu diawasi +
Mengapa persoalan Kampung Nambo penting diperhatikan?
- Hak dasar warga: Penerangan listrik, air bersih, dan akses jalan merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam kehidupan sehari-hari.
- Pembangunan kawasan industri: Pengembangan kawasan perlu memperhatikan masyarakat yang masih tinggal di lingkungan sekitar.
- Nilai tanah leluhur: Tanah bagi keluarga tidak selalu dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan ikatan emosional.
- Tanggung jawab tindak lanjut: Komitmen pemulihan listrik dan penyediaan akses jalan perlu disertai kepastian jadwal serta pelaksanaan di lapangan.
- Koordinasi para pihak: Pemerintah, warga, dan perusahaan perlu membangun komunikasi untuk mencari penyelesaian yang memperhatikan hak masing-masing pihak.
Catatan: Pernyataan komitmen belum dengan sendirinya membuktikan bahwa fasilitas telah pulih. Jadwal dan realisasi pemulihan listrik, akses jalan, serta kebutuhan air bersih masih perlu dikonfirmasi.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan ruang hak jawab +
Sumber utama
Keterangan Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai kunjungan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja ke rumah Ibu Hilah di Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, pada 21 November 2026.
Sumber pendukung
Informasi resmi Pemkab Bekasi mengenai pertemuan Bupati dengan pihak pengembang, DPRD Kabupaten Bekasi Komisi III, dan perangkat daerah terkait pada 20 November 2026.
Narasumber yang dikutip
- Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Catatan redaksi
Mediarjn.com menyusun berita berdasarkan keterangan yang tersedia dari Pemerintah Kabupaten Bekasi. Redaksi belum memperoleh penjelasan langsung dari keluarga Ibu Hilah maupun PT WKSM mengenai kondisi terkini, jadwal pemulihan listrik, penyediaan akses jalan, dan kebutuhan air bersih.
Redaksi membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi seluruh pihak terkait. Setiap perkembangan akan disampaikan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi.
Asas keberimbangan dan verifikasi tetap menjadi pedoman redaksi dalam mengikuti perkembangan persoalan Kampung Nambo.
Galery Foto: Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengunjungi warga Kampung Nambo di Desa Nagasari, Serang Baru.
Asep Surya Atmaja berjanji mengupayakan pemulihan listrik dan akses jalan bagi keluarga Ibu Hilah. Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan PT WKSM agar kebutuhan dasar warga di tengah pengembangan kawasan industri mendapat perhatian.
Serang Baru, Mediarjn.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya menindaklanjuti keluhan keluarga Ibu Hilah, warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, yang membutuhkan penerangan listrik dan akses jalan menuju tempat tinggalnya di tengah pengembangan kawasan industri.
Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan komitmen tersebut saat mengunjungi rumah Ibu Hilah pada Sabtu (21/11/2026). Ia menyatakan Pemkab Bekasi akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk perusahaan PT Wahana Karya Sukses Mandiri (PT WKSM), untuk mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tersebut.
Dalam kunjungan itu, Asep menegaskan bahwa persoalan keluarga Ibu Hilah tidak hanya menyangkut pembebasan lahan. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan sisi kemanusiaan dan ikatan emosional keluarga terhadap tanah peninggalan leluhur.
Bupati: Tanah Leluhur Bukan Sekadar Nilai Materi
Asep mengatakan, tanah yang keluarga Ibu Hilah pertahankan memiliki nilai sejarah dan emosional. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan tersebut perlu mempertimbangkan keinginan warga yang masih ingin tinggal di tanah keluarganya.
“Kalau dihitung secara materi, mungkin nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun, Bu Hilah tidak melihat persoalan dari sisi materi. Yang beliau inginkan adalah bisa tetap tinggal di tanah leluhurnya hingga akhir hayat,” ungkap Asep.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembebasan lahan tidak selalu selesai melalui perhitungan nilai ekonomi. Pilihan warga untuk bertahan di tempat tinggalnya juga perlu mendapat perhatian, sepanjang penyelesaiannya tetap mengikuti ketentuan hukum dan kesepakatan para pihak.
Listrik dan Akses Jalan Menjadi Prioritas Tindak Lanjut
Sebagai langkah lanjutan, Asep menyampaikan akan mengupayakan agar rumah Ibu Hilah kembali memperoleh penerangan listrik. Ia juga berencana meminta pihak perusahaan menyediakan akses jalan agar keluarga tersebut dapat keluar-masuk lingkungan tempat tinggal dengan aman.
“Insyaallah, dalam waktu dekat rumah Bu Hilah akan kita upayakan kembali mendapatkan penerangan. Saya juga akan meminta kepada pihak perusahaan agar memberikan akses jalan, sehingga Bu Hilah dan keluarganya bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Selain listrik dan akses jalan, keterangan awal Pemkab Bekasi juga menyebut kebutuhan air bersih sebagai bagian dari kebutuhan dasar warga. Namun, pernyataan tindak lanjut yang dikutip dalam kunjungan tersebut secara khusus menekankan upaya pemulihan penerangan dan penyediaan akses jalan.
Asep menegaskan, pengembangan kawasan industri tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang masih tinggal di sekitar wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan dan kebutuhan warga harus berjalan berdampingan.
Pemkab Bekasi Akan Koordinasi dengan PT WKSM
Asep mengapresiasi perwakilan perusahaan yang telah menyampaikan komitmen untuk membantu penyediaan akses jalan dan penerangan bagi keluarga Ibu Hilah.
Pemkab Bekasi selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan PT WKSM agar kebutuhan tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah daerah berharap komunikasi antara warga, perusahaan, dan pemerintah menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima tanpa mengabaikan hak masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Bekasi akan terus berupaya menjaga hak-hak keluarga kita agar tetap terpenuhi. Mudah-mudahan persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga semua pihak bisa hidup berdampingan secara aman, nyaman, dan damai,” pungkas Asep.
Realisasi Janji Menjadi Hal yang Perlu Dikawal
Komitmen pemerintah daerah dalam mengawal persoalan Kampung Nambo perlu diikuti langkah konkret dan kepastian pelaksanaan. Pemulihan listrik, ketersediaan air bersih, serta akses jalan yang aman menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian sesuai kondisi warga di lapangan.
Dalam persoalan yang bersinggungan dengan pengembangan kawasan industri dan tempat tinggal masyarakat, koordinasi antarpihak menjadi penting. Pemerintah daerah perlu memastikan komunikasi berjalan, kebutuhan warga terdata, dan tindak lanjut perusahaan dapat dipantau secara jelas.
Mediarjn.com memandang bahwa ukuran penyelesaian tidak berhenti pada pernyataan komitmen. Warga membutuhkan kepastian bahwa fasilitas dasar yang mereka perlukan benar-benar dapat digunakan kembali.
Hingga informasi ini disusun, keterangan yang tersedia belum memuat kepastian tanggal pelaksanaan pemulihan listrik dan pembukaan akses jalan, maupun penjelasan rinci dari PT WKSM. Karena itu, perkembangan realisasi komitmen tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
(Red)




















