Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa bersama Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi di Cikarang Timur, Rabu (18/11/2026). (Sumber: Diskominfosantik Kabupaten Bekasi.)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
Wamentan Janjikan 7 Alat Pertanian untuk Bekasi
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengunjungi Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026), dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi (GERTAM) menggunakan metode PM-AAS di UPTD Balai Pertanian Cikarang Timur.
Dalam kunjungan tersebut, Wamentan merespons aspirasi petani dengan komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian. Pemerintah juga membuka peluang dukungan terhadap kebutuhan benih dan sarana transportasi.
Pemkab Bekasi memaparkan dukungan infrastruktur pertanian mendekati Rp100 miliar, perlindungan sekitar 36.000 hektare LP2B, serta rencana pembangunan embung seluas sekitar 8.000 meter persegi di Pebayuran pada 2027.
Sejumlah hal tetap perlu dipantau, terutama realisasi bantuan, pemerataan pendampingan penyuluh, dan manfaat pembangunan infrastruktur bagi petani.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi kegiatan dan rencana program +
-
Sebelum 18 November 2026
Pemkab Bekasi menjalankan sejumlah program infrastruktur pertanian, termasuk normalisasi saluran CBL dan Ciherang, pembangunan pintu air di Cibitung, serta saluran Cipagadungan.
-
Rabu, 18 November 2026
Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengunjungi UPTD Balai Pertanian Cikarang Timur dalam kegiatan GERTAM menggunakan metode PM-AAS.
-
Dalam kunjungan Wamentan
Wamentan berdialog dengan petani dan merespons aspirasi melalui komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian.
-
Pemaparan Pemkab Bekasi
Sekda Endin Samsudin menyampaikan perlindungan sekitar 36.000 hektare LP2B, dukungan BPJS bagi sekitar 1.900 petani dan pekerja pertanian nonformal, serta jumlah penyuluh sekitar 34 orang.
-
Tahun 2027
Pemkab Bekasi merencanakan pembangunan embung di Pebayuran seluas sekitar 8.000 meter persegi dengan target layanan pengairan sekitar 200 hektare sawah.
Catatan: Tanggal pelaksanaan masing-masing proyek infrastruktur sebelumnya tidak disebutkan dalam materi sumber.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Kunjungan Wamentan dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi menggunakan metode PM-AAS, sekaligus membahas percepatan luas tambah tanam dan dukungan sarana pertanian.
Wamentan Muhammad Saleh Mustafa, Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin, Forkopimda, kelompok tani, KTNA, penyuluh pertanian, dan unsur terkait.
Rabu, 18 November 2026. Rencana pembangunan embung ditargetkan pada 2027.
UPTD Balai Pertanian Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rencana pembangunan embung berada di wilayah Pebayuran.
Mendorong percepatan luas tambah tanam, meningkatkan produktivitas, memenuhi kebutuhan sarana pertanian, dan menjaga keberlanjutan lahan sawah.
Melalui dialog dengan petani, komitmen bantuan tujuh unit alat pertanian, penguatan infrastruktur irigasi, perlindungan LP2B, jaminan kesehatan, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
04 Pahami Peristiwa Konteks, tantangan, dan pengawasan publik +
1. Percepatan Luas Tambah Tanam
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan capaian luas tambah tanam dan mendukung target nasional.
2. Perlindungan Lahan Pertanian
Pemkab Bekasi menyebut telah menetapkan sekitar 36.000 hektare sebagai LP2B. Pelaksanaannya membutuhkan pengawasan tata ruang, kepastian RDTR, dan pengendalian alih fungsi lahan.
3. Infrastruktur Pengairan
Rencana embung di Pebayuran ditujukan untuk membantu pengairan sekitar 200 hektare sawah. Efektivitasnya bergantung pada kapasitas tampungan, sumber air, jaringan distribusi, dan pemeliharaan fasilitas.
4. Kebutuhan Sarana dan Penyuluh
Komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian menjadi respons atas aspirasi petani. Jumlah penyuluh yang disebut sekitar 34 orang menjadi tantangan dalam memperluas pendampingan di Kabupaten Bekasi.
5. Akuntabilitas Anggaran
Pemkab Bekasi menyebut dukungan anggaran infrastruktur pertanian mendekati Rp100 miliar. Publik perlu memperoleh informasi mengenai rincian kegiatan, realisasi anggaran, progres fisik, dan dampak pembangunan.
Pengawasan publik perlu memastikan bahwa komitmen bantuan, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan lahan memberikan manfaat nyata bagi petani.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan hak jawab +
Sumber Utama
Keterangan resmi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Drs. Yan Yan Akhmad Kurnia, mengenai kunjungan Wakil Menteri Pertanian RI di Kabupaten Bekasi, Rabu, 18 November 2026.
Narasumber
- Muhammad Saleh Mustafa — Wakil Menteri Pertanian RI.
- Endin Samsudin — Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
Data yang Disampaikan
- Komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian.
- Anggaran infrastruktur pertanian mendekati Rp100 miliar.
- Perlindungan sekitar 36.000 hektare LP2B.
- Dukungan BPJS bagi sekitar 1.900 petani dan pekerja pertanian nonformal.
- Jumlah penyuluh pertanian sekitar 34 orang.
- Rencana embung sekitar 8.000 meter persegi untuk melayani sekitar 200 hektare sawah.
Catatan Redaksi
Naskah disusun berdasarkan materi keterangan resmi yang diberikan kepada redaksi. Angka anggaran, luas lahan, jumlah petani, jumlah penyuluh, dan target pembangunan mengikuti keterangan narasumber.
Komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian tidak ditulis sebagai bantuan yang telah disalurkan. Rencana pembangunan embung pada 2027 juga tidak ditulis sebagai pekerjaan yang telah dimulai.
Angka anggaran mendekati Rp100 miliar merupakan penjelasan narasumber, bukan hasil audit independen redaksi.
Mediarjn.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kementerian Pertanian, kelompok tani, serta pihak terkait lainnya.
Galery Foto: Wamentan dan Sekda Bekasi dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi di Cikarang Timur.
Kunjungan Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa di Cikarang Timur menjadi momentum percepatan luas tambah tanam. Pemkab Bekasi memaparkan dukungan infrastruktur pertanian hampir Rp100 miliar, perlindungan 36.000 hektare LP2B, dan rencana pembangunan embung di Pebayuran pada 2027.
Cikarang Timur, Mediarj.com – Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Muhammad Saleh Mustafa, berkomitmen mendukung kebutuhan sarana pertanian di Kabupaten Bekasi setelah berdialog langsung dengan kelompok tani dalam kegiatan Gerakan Tanam Padi (GERTAM) menggunakan metode PM-AAS (Pertanian Modern Advanced Culture System), Rabu (18/11/2026).
Dalam kunjungan yang berlangsung di UPTD Balai Pertanian Cikarang Timur tersebut, Wamentan merespons aspirasi petani dengan komitmen pemberian tujuh unit alat pertanian. Pemerintah juga membuka peluang dukungan terhadap kebutuhan benih, sarana produksi, dan kendaraan operasional untuk memperkuat kegiatan penyuluhan pertanian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mendampingi kunjungan Wamentan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kelompok tani, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), serta penyuluh pertanian.
Endin menilai kehadiran pemerintah pusat memberikan dorongan bagi pemerintah daerah dan para pelaku pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlangsungan lahan sawah.
“Alhamdulillah, kita sangat antusias menyambut Pak Wamen. Kehadiran beliau memberikan banyak keberkahan, terutama memotivasi para pahlawan pertanian agar lebih baik lagi dan mempertahankan lahan pertanian yang sudah kita tetapkan dalam LP2B,” ujar Endin.
Pemkab Bekasi Siapkan Embung untuk 200 Hektare Sawah
Selain bantuan alat pertanian, Pemkab Bekasi memaparkan rencana penguatan infrastruktur pengairan untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau.
Endin menjelaskan, pemerintah daerah berencana bekerja sama dengan TNI membangun embung di wilayah Pebayuran pada 2027. Pemerintah merencanakan pembangunan tampungan air tersebut di lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan target layanan pengairan sekitar 200 hektare persawahan.
Menurut Endin, embung tersebut diharapkan membantu petani menjaga ketersediaan air ketika musim kemarau sehingga kegiatan pertanian tidak terlalu bergantung pada kondisi cuaca.
Pemkab Bekasi juga telah melakukan sejumlah pekerjaan infrastruktur pengairan. Di antaranya normalisasi saluran CBL dan Ciherang dengan anggaran masing-masing sekitar Rp16 miliar, pembangunan pintu air di Cibitung sekitar Rp67 miliar, serta pembangunan saluran Cipagadungan di Cikarang Timur sekitar Rp3 miliar.
“Anggaran yang dikeluarkan Kabupaten Bekasi untuk mendukung program pertanian ini mendekati Rp100 miliar. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian,” ungkapnya.
Besaran anggaran tersebut menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap infrastruktur pertanian. Meski demikian, manfaat pembangunan tetap perlu diukur melalui kondisi saluran, kelancaran distribusi air, luas sawah yang terlayani, serta dampaknya terhadap hasil panen petani.
Lindungi 36.000 Hektare Lahan Pertanian
Di sisi perlindungan lahan, Endin menyebut Pemkab Bekasi telah menetapkan sekitar 36.000 hektare sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pemerintah daerah juga memperkuat kepastian tata ruang melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Langkah tersebut menjadi penting di tengah kebutuhan menjaga lahan pertanian agar tidak terus berkurang akibat perubahan pemanfaatan ruang. Perlindungan LP2B juga membutuhkan pengawasan dan konsistensi kebijakan tata ruang agar penetapan lahan tidak hanya berhenti pada dokumen perencanaan.
Pemkab Bekasi turut memperhatikan kesejahteraan petani melalui penganggaran jaminan kesehatan BPJS bagi sekitar 1.900 petani dan tenaga kerja sektor pertanian nonformal.
Namun, Endin mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, Kabupaten Bekasi memiliki sekitar 34 penyuluh pertanian untuk mendampingi kegiatan pertanian di wilayahnya.
“Kita akan terus memperkuat komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, termasuk berkolaborasi dengan pihak perusahaan. Dengan kebersamaan ini, insyaallah pertanian Kabupaten Bekasi akan semakin baik dan berkembang,” pungkasnya.
Wamentan Dorong Percepatan Luas Tambah Tanam
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menjelaskan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari rangkaian roadshow percepatan Luas Tambah Tanam (LTT), khususnya di wilayah Jawa Barat.
Kementerian Pertanian menilai Kabupaten Bekasi memiliki potensi untuk meningkatkan capaian luas tambah tanam sehingga dapat berkontribusi terhadap target nasional.
“Alhamdulillah, sore hari ini saya didampingi Pak Sekda dan Forkopimda Kabupaten Bekasi. Kami membawa rombongan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, unsur pengairan, Pupuk Indonesia, dan beberapa pihak terkait lainnya dalam rangka roadshow percepatan LTT,” ujar Saleh Mustafa.
Dalam kunjungan tersebut, Wamentan juga berdialog dengan petani untuk mendengar kendala yang mereka hadapi, terutama kebutuhan sarana dan prasarana produksi.
Ia menyebut pemerintah dapat menindaklanjuti sejumlah kebutuhan petani, termasuk alat dan mesin pertanian (alsintan), benih, serta sarana transportasi.
“Sedapat mungkin apa yang menjadi kesulitan petani bisa kita bantu. Seperti alsintan, benih, dan sarana transportasi. Mungkin nanti sarana transportasi juga akan diberikan secara masif oleh Bapak Menteri Pertanian,” ungkapnya.
Saleh Mustafa mengapresiasi keterlibatan kelompok tani, penyuluh, dan pemerintah daerah dalam menjaga serta meningkatkan luas tambah tanam, khususnya pada lahan baku sawah (LBS) di Kabupaten Bekasi.
Komitmen Perlu Diikuti Pengawasan dan Hasil Nyata
Kunjungan Wamentan dan paparan program Pemkab Bekasi memperlihatkan adanya upaya memperkuat sektor pertanian melalui dukungan sarana produksi, infrastruktur pengairan, perlindungan lahan, dan pendampingan petani.
Meski demikian, sejumlah hal masih perlu mendapat perhatian, antara lain realisasi penyaluran tujuh unit alat pertanian, kepastian dukungan kendaraan operasional penyuluh, pelaksanaan pembangunan embung pada 2027, serta efektivitas anggaran infrastruktur yang mendekati Rp100 miliar.
Keterbatasan sekitar 34 penyuluh juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan petani memperoleh pendampingan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan program dan bantuan menjangkau kelompok tani secara tepat sasaran, bukan hanya tercatat dalam rencana kegiatan.
Bagi petani, keberhasilan program pertanian pada akhirnya ditentukan oleh kemudahan memperoleh sarana produksi, kecukupan air, pendampingan teknis, peningkatan hasil panen, dan kesejahteraan yang lebih baik.
(Red)













