Kejagung Periksa Saksi PT Migas Bekasi, Ketidakhadiran Tri Adhianto Jadi Sorotan


Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS memeriksa saksi berinisial ZA dari PT Migas Kota Bekasi dalam penyidikan dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024, Selasa (17/11/2026). (Sumber: Dokumentasi resmi Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).)

Penyidik JAM PIDSUS memeriksa saksi ZA dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024. Namun, keterangan pers Kejagung tidak menjelaskan informasi mengenai kehadiran Tri Adhianto yang disebut dijadwalkan menjadi saksi pada 17 November 2026.

JAKARTA, Mediarjn.com – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa seorang saksi berinisial ZA dari PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, muncul perhatian terhadap informasi mengenai Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi, yang disebut dijadwalkan hadir sebagai saksi pada tanggal yang sama. Namun, keterangan pers Kejaksaan Agung tertanggal 17 November 2026 yang menjadi dasar pemberitaan ini tidak menjelaskan apakah Tri Adhianto memenuhi panggilan penyidik, tidak hadir, atau mengalami penjadwalan ulang.

Tidak tercantumnya informasi tersebut menjadi hal yang perlu diklarifikasi agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai perkembangan pemeriksaan saksi dalam perkara yang menyangkut tata kelola badan usaha milik daerah Kota Bekasi.

Pemeriksaan ZA, Kejagung Perkuat Pembuktian Perkara

Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menyebutkan bahwa saksi berinisial ZA dari PT Migas Kota Bekasi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan.

Tim Jaksa Penyidik JAM PIDSUS melakukan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan perkara dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP.

Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa pemeriksaan saksi bertujuan memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Meski demikian, keterangan pers tersebut belum menguraikan materi pemeriksaan, jabatan ZA, maupun informasi lebih lanjut mengenai hubungan saksi dengan pelaksanaan kerja sama operasi yang sedang didalami penyidik.

Nama Tri Adhianto Jadi Perhatian, Kejagung Belum Menjelaskan Status Kehadirannya

Selain pemeriksaan ZA, perhatian publik juga tertuju pada informasi mengenai Tri Adhianto yang disebut dijadwalkan hadir sebagai saksi pada 17 November 2026.

Namun, terdapat hal yang perlu diperjelas. Keterangan resmi Kejaksaan Agung yang diterima redaksi hanya menyebutkan pemeriksaan terhadap ZA dari PT Migas Kota Bekasi. Dokumen tersebut tidak menguraikan informasi mengenai jadwal pemeriksaan Tri Adhianto maupun status kehadirannya.

Dengan demikian, belum tepat menyimpulkan bahwa Tri Adhianto tidak hadir atau mengabaikan panggilan penyidik hanya berdasarkan tidak tercantumnya namanya dalam keterangan pers tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan resmi, antara lain apakah benar penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto pada tanggal tersebut, apakah yang bersangkutan telah menerima panggilan, serta apakah pemeriksaan berlangsung sesuai jadwal atau mengalami perubahan.

Klarifikasi ini penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi sekaligus memastikan pemberitaan tidak membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Mengapa Pemeriksaan Ini Penting bagi Kota Bekasi?

Perkara yang ditangani JAM PIDSUS berkaitan dengan tata kelola PT Migas Kota Bekasi dalam kerja sama operasi bersama PT Pertamina EP selama 15 tahun, yakni sejak 2009 hingga 2024.

Rentang waktu tersebut menjadi bagian penting dalam pendalaman penyidikan karena menyangkut perjalanan pengelolaan kerja sama perusahaan daerah dalam jangka panjang.

Dalam konteks tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD), masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan usaha, mengambil keputusan, memenuhi kewajiban kerja sama, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, perkembangan perkara ini tidak hanya berkaitan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kepentingan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan badan usaha milik daerah.

Meski demikian, bentuk penyimpangan, nilai kerugian negara, serta pihak yang bertanggung jawab belum dapat disimpulkan dari keterangan pemeriksaan saksi yang tersedia.

Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan yang Transparan

Dalam perkara yang menyangkut kepentingan daerah, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Publik tentu membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai perkembangan pemeriksaan para saksi, termasuk apabila terdapat perubahan jadwal, penundaan, atau ketidakhadiran seseorang yang sebelumnya disebut masuk dalam agenda pemeriksaan.

Namun, transparansi juga harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap proses penyidikan. Tidak setiap informasi yang belum tercantum dalam siaran pers dapat langsung dimaknai sebagai ketidakhadiran atau adanya persoalan hukum.

Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung perlu memberikan penjelasan apabila informasi mengenai jadwal pemeriksaan Tri Adhianto tersebut memang benar adanya, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak berspekulasi.

Kejagung Tegaskan Penyidikan Berjalan Profesional dan Akuntabel

Dalam keterangan resminya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyidik menjalankan proses penyidikan secara profesional, independen, dan akuntabel.

Penyidik juga tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut.

Prinsip tersebut menjadi penting agar seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara memperoleh perlakuan sesuai ketentuan hukum, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat untuk mengetahui perkembangan penanganan perkara.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dan pembuktian. Karena itu, status seseorang sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan atau kesalahan pidana.


(Red)

JAM PIDSUSkejagungKSOpenyidikanPertamina EPPT Migas Kota BekasiTri Adhianto