MA Batalkan Vonis Bebas Kasus Paniai, Isak Sattu Divonis 5 Tahun Penjara


Wakit Ketua DPRD PAPUA John NR Gobay saat kunjungan kerja ke Dir HAM Berat Jampidus, Dr. Erryl Prima Putra Agoes kala itu. (Sumber: Dokumentasi resmi/arsip redaksi)

Kasasi jaksa dikabulkan. MA menyatakan Isak Sattu terbukti dalam dua dakwaan dan menetapkan kompensasi bagi korban Peristiwa Paniai 2014.

Jakarta, Mediarjn.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membatalkan vonis bebas Mayor (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014. Melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada Isak Sattu.

Dalam amar putusan yang tercantum pada laman resmi Kepaniteraan MA, majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Selain pidana penjara, MA juga menetapkan pembayaran kompensasi bagi korban berdasarkan kategori dampak yang dialami.

Besaran kompensasi yang tercantum dalam amar putusan, yakni Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk setiap korban luka berat, Rp115 juta untuk setiap korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk setiap korban luka ringan.

Laman Kepaniteraan MA mencatat perkara tersebut telah diputus, tetapi masih dalam proses minutasi oleh majelis. Karena itu, rincian pertimbangan hukum secara lengkap tetap perlu merujuk pada salinan resmi putusan setelah tersedia.

Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting setelah Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya membebaskan Isak Sattu pada 8 Desember 2022. Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014.

Perjalanan Panjang Penuntutan Perkara Paniai

Penanganan perkara Paniai melalui proses hukum yang panjang. Kejaksaan Agung membentuk tim penuntut umum untuk menangani perkara dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Dalam materi keterangan yang disampaikan kepada redaksi, Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes disebut pernah memimpin tim penuntut umum ketika menjabat Direktur Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus periode 2021–2022.

Erryl juga disebut terlibat langsung dalam proses penuntutan di Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan penanganan perkara sebelum JPU menempuh upaya hukum kasasi atas putusan bebas.

Dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu malam, 15 November 2026, Erryl menyebut dukungan tim penuntut umum dan sejumlah tokoh masyarakat Papua turut membantu proses pengungkapan perkara. Ia juga menyampaikan pengalamannya mengikuti forum HAM internasional, termasuk sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dan Dialog HAM Indonesia–Norwegia di Oslo.

Keterangan mengenai pembentukan tim, surat perintah, jabatan, dan keterlibatan Erryl tersebut perlu dibaca sebagai informasi yang disampaikan narasumber. Redaksi masih memerlukan dokumen pendukung untuk memeriksa nomor surat perintah secara lengkap dan memastikan seluruh rincian penugasan.

John Gobay: Paniai Bukan Sekadar Persoalan Keamanan

Secara terpisah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobay, menilai Peristiwa Paniai merupakan catatan kelam penegakan HAM di Tanah Papua. Ia menyebut peristiwa pada 8 Desember 2014 itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka-luka.

Menurut John, peristiwa yang terjadi di sekitar Lapangan Karel Gobay dan Koramil 1705-02/Enarotali tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan keamanan. Ia menilai negara perlu mengungkap kebenaran, memastikan pertanggungjawaban hukum, memberikan keadilan kepada korban, serta mencegah kejadian serupa terulang.

John juga memandang putusan kasasi MA sebagai perkembangan penting bagi keluarga korban dan masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum.

Putusan Penting, Pemulihan Korban Tetap Menjadi Pekerjaan Rumah

Putusan MA menghadirkan perkembangan hukum baru dalam perkara Paniai. Namun, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat tidak berhenti pada penjatuhan pidana. Pelaksanaan kompensasi, pemulihan korban, pengungkapan kebenaran, dan jaminan ketidakberulangan tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara.

Koalisi Pemantau Paniai juga menyoroti perlunya pengusutan lebih luas terhadap dugaan tanggung jawab pihak lain dalam rantai komando. Pandangan tersebut merupakan sikap koalisi, bukan kesimpulan tambahan yang dapat dilekatkan begitu saja pada amar putusan MA.

Dengan demikian, putusan kasasi ini perlu ditempatkan sebagai satu tahap penting dalam perjalanan panjang pencarian keadilan. Publik kini menunggu ketersediaan salinan lengkap putusan, pelaksanaan kompensasi bagi pihak yang berhak, serta langkah lanjutan negara dalam menjamin hak-hak korban.


(Red)

Erryl Prima Putra AgoesHAM BeratIsak SattuJohn GobayKejaksaan AgungMahkamah AgungPaniaiPapua Tengah