Wakit Ketua DPRD PAPUA John NR Gobay saat kunjungan kerja ke Dir HAM Berat Jampidus, Dr. Erryl Prima Putra Agoes kala itu. (Sumber: Dokumentasi resmi/arsip redaksi)
01 Sorotan Mediarjn Inti persoalan dan ringkasan berita +
MA Batalkan Vonis Bebas, Isak Sattu Divonis 5 Tahun Penjara
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan vonis bebas Mayor (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014.
Melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun.
MA juga menetapkan kompensasi bagi korban berdasarkan kategori dampak yang dialami.
02 Garis Waktu Peristiwa Kronologi perjalanan perkara Paniai +
-
8 Desember 2014
Peristiwa kekerasan terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. Menurut keterangan John Gobay, peristiwa tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka-luka.
-
2021–2022
Kejaksaan Agung menangani proses penuntutan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai melalui tim Jaksa Penuntut Umum.
-
2022
Tim penuntut umum membawa perkara Paniai ke Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
-
8 Desember 2022
Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan vonis bebas terhadap Mayor (Purn) Isak Sattu.
-
10 November 2026
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi JPU, membatalkan putusan sebelumnya, mengadili sendiri, dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada Isak Sattu.
-
13 November 2026
Sejumlah pemberitaan dan pernyataan publik menyoroti putusan kasasi MA serta dampaknya terhadap penegakan HAM di Papua.
-
15 November 2026
Erryl Prima Putra Agoes menyampaikan keterangan mengenai proses penuntutan dan dukungan berbagai pihak dalam penanganan perkara Paniai.
03 Fakta 5W+1H Enam unsur dasar pemberitaan +
Mahkamah Agung mengabulkan kasasi jaksa, membatalkan vonis bebas Isak Sattu, dan menjatuhkan pidana lima tahun penjara dalam perkara HAM berat Peristiwa Paniai 2014.
Mahkamah Agung, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung, Mayor (Purn) Isak Sattu, Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes, dan John Gobay.
Peristiwa Paniai terjadi pada 8 Desember 2014. MA menjatuhkan putusan kasasi pada 10 November 2026.
Peristiwa terjadi di Kabupaten Paniai, Papua. Persidangan tingkat pertama berlangsung di Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar.
Jaksa mengajukan kasasi untuk menguji putusan bebas pada tingkat pertama. MA kemudian menyatakan Isak Sattu terbukti dalam dakwaan kesatu dan kedua.
MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, mengadili sendiri perkara, menjatuhkan pidana lima tahun penjara, dan menetapkan kompensasi bagi korban.
04 Pahami Peristiwa Konteks hukum dan hak-hak korban +
Mengapa putusan ini penting diperhatikan?
- Perkembangan penegakan HAM: Putusan kasasi MA mengubah hasil perkara terhadap Isak Sattu dari vonis bebas menjadi pidana penjara lima tahun.
- Pertanggungjawaban hukum: MA menyatakan terdakwa terbukti dalam dakwaan kesatu dan kedua sebagaimana tercantum dalam amar putusan.
- Kompensasi korban: MA menetapkan kompensasi berdasarkan kategori korban yang tercantum dalam amar singkat putusan.
- Pengungkapan kebenaran: Keluarga korban dan masyarakat masih memiliki kepentingan terhadap pengungkapan peristiwa secara menyeluruh.
- Pengusutan lebih luas: Koalisi Pemantau Paniai menyuarakan perlunya penelusuran tanggung jawab pihak lain dalam rantai komando. Pandangan tersebut merupakan desakan koalisi, bukan amar tambahan MA.
- Pemulihan korban: Pelaksanaan kompensasi, pemulihan, dan jaminan agar peristiwa serupa tidak terulang menjadi bagian penting dari penyelesaian perkara.
Besaran kompensasi dalam amar singkat MA
Catatan: Besaran tersebut merupakan nilai kompensasi per korban sesuai kategori dalam amar singkat MA. Informasi ini tidak berarti pembayaran telah direalisasikan.
Status perkara pada laman Kepaniteraan MA tercatat telah diputus dan masih dalam proses minutasi. Publik perlu menunggu salinan resmi untuk mengetahui pertimbangan hukum secara lengkap.
05 Sumber dan Catatan Redaksi Rujukan informasi dan ruang hak jawab +
Sumber utama
- Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026.
- Keterangan Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes yang disampaikan kepada redaksi pada 15 November 2026.
- Keterangan John Gobay, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah.
- Koalisi Pemantau Paniai terkait pandangan mengenai pengusutan tanggung jawab yang lebih luas.
Dokumen dan informasi hukum
- Putusan MA Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026.
- Perkara tingkat pertama Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN.MKS.
- Amar singkat putusan dan status perkara pada laman Kepaniteraan MA.
Lihat informasi perkara di Kepaniteraan MA ↗
Catatan redaksi
Nomor surat perintah Jaksa Agung dalam bahan awal belum lengkap sehingga redaksi tidak mencantumkannya sebagai nomor yang telah terverifikasi.
Angka empat korban meninggal dunia dan 17 korban luka ditulis sebagai keterangan John Gobay. Besaran kompensasi merujuk pada amar singkat yang tercantum di laman Kepaniteraan MA.
Redaksi belum menyimpulkan bahwa kompensasi telah dibayarkan. Informasi mengenai pelaksanaan pembayaran dan pemulihan korban memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Kasasi jaksa dikabulkan. MA menyatakan Isak Sattu terbukti dalam dua dakwaan dan menetapkan kompensasi bagi korban Peristiwa Paniai 2014.
Jakarta, Mediarjn.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membatalkan vonis bebas Mayor (Purn) Isak Sattu dalam perkara pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai 2014. Melalui Putusan Nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 tertanggal 10 November 2026, MA mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara lima tahun kepada Isak Sattu.
Dalam amar putusan yang tercantum pada laman resmi Kepaniteraan MA, majelis menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Selain pidana penjara, MA juga menetapkan pembayaran kompensasi bagi korban berdasarkan kategori dampak yang dialami.
Besaran kompensasi yang tercantum dalam amar putusan, yakni Rp250 juta untuk setiap korban meninggal dunia, Rp210 juta untuk setiap korban luka berat, Rp115 juta untuk setiap korban luka sedang, dan Rp75 juta untuk setiap korban luka ringan.
Laman Kepaniteraan MA mencatat perkara tersebut telah diputus, tetapi masih dalam proses minutasi oleh majelis. Karena itu, rincian pertimbangan hukum secara lengkap tetap perlu merujuk pada salinan resmi putusan setelah tersedia.
Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting setelah Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya membebaskan Isak Sattu pada 8 Desember 2022. Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa kekerasan di Kabupaten Paniai, Papua, pada 8 Desember 2014.
Perjalanan Panjang Penuntutan Perkara Paniai
Penanganan perkara Paniai melalui proses hukum yang panjang. Kejaksaan Agung membentuk tim penuntut umum untuk menangani perkara dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Dalam materi keterangan yang disampaikan kepada redaksi, Dr. H. Erryl Prima Putra Agoes disebut pernah memimpin tim penuntut umum ketika menjabat Direktur Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus periode 2021–2022.
Erryl juga disebut terlibat langsung dalam proses penuntutan di Pengadilan HAM Makassar pada 2022. Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan penanganan perkara sebelum JPU menempuh upaya hukum kasasi atas putusan bebas.
Dalam keterangan yang disampaikan pada Minggu malam, 15 November 2026, Erryl menyebut dukungan tim penuntut umum dan sejumlah tokoh masyarakat Papua turut membantu proses pengungkapan perkara. Ia juga menyampaikan pengalamannya mengikuti forum HAM internasional, termasuk sidang HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa dan Dialog HAM Indonesia–Norwegia di Oslo.
Keterangan mengenai pembentukan tim, surat perintah, jabatan, dan keterlibatan Erryl tersebut perlu dibaca sebagai informasi yang disampaikan narasumber. Redaksi masih memerlukan dokumen pendukung untuk memeriksa nomor surat perintah secara lengkap dan memastikan seluruh rincian penugasan.
John Gobay: Paniai Bukan Sekadar Persoalan Keamanan
Secara terpisah, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John Gobay, menilai Peristiwa Paniai merupakan catatan kelam penegakan HAM di Tanah Papua. Ia menyebut peristiwa pada 8 Desember 2014 itu mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan 17 orang mengalami luka-luka.
Menurut John, peristiwa yang terjadi di sekitar Lapangan Karel Gobay dan Koramil 1705-02/Enarotali tersebut tidak cukup dipandang sebagai persoalan keamanan. Ia menilai negara perlu mengungkap kebenaran, memastikan pertanggungjawaban hukum, memberikan keadilan kepada korban, serta mencegah kejadian serupa terulang.
John juga memandang putusan kasasi MA sebagai perkembangan penting bagi keluarga korban dan masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum.
Putusan Penting, Pemulihan Korban Tetap Menjadi Pekerjaan Rumah
Putusan MA menghadirkan perkembangan hukum baru dalam perkara Paniai. Namun, penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat tidak berhenti pada penjatuhan pidana. Pelaksanaan kompensasi, pemulihan korban, pengungkapan kebenaran, dan jaminan ketidakberulangan tetap menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara.
Koalisi Pemantau Paniai juga menyoroti perlunya pengusutan lebih luas terhadap dugaan tanggung jawab pihak lain dalam rantai komando. Pandangan tersebut merupakan sikap koalisi, bukan kesimpulan tambahan yang dapat dilekatkan begitu saja pada amar putusan MA.
Dengan demikian, putusan kasasi ini perlu ditempatkan sebagai satu tahap penting dalam perjalanan panjang pencarian keadilan. Publik kini menunggu ketersediaan salinan lengkap putusan, pelaksanaan kompensasi bagi pihak yang berhak, serta langkah lanjutan negara dalam menjamin hak-hak korban.
(Red)