“Mediarjn.com bukan mau mengadu, tetapi meminta tanggapan atau statement dari Ketua Dewan Pers perihal HPN Tahun 2026 Bekasi Raya yang bersumber dari APBD Pemkot Bekasi, pihak lain dan instansi swasta atau pengusaha.”
“Saya sangat mengapresiasi pelayanan publik terkait keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi.” Dedy Irsan, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya
“Melalui BEKEN SI KAWAL, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh kepastian pelayanan.” Anggi Wicaksono Kepala Kantor Imigrasi Bekasi
“Kami berharap dialog bersama dapat membuat seluruh informasi mengenai HPN Bekasi Raya 2026 menjadi jelas, tuntas, dan dipahami secara utuh oleh masyarakat.” Hisar Pardomuan
“Pelayanan keimigrasian tidak hanya berorientasi pada kepastian administrasi, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”
Publik ingin melihat bahwa setiap laporan diproses secara profesional berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sah.” Hisar Pardomuan
Selama masih ada ketidakadilan dan suara rakyat yang perlu diperjuangkan, kami akan tetap berdiri dan tidak akan bergeser dari perjuangan kebenaran.” Hisar Pardomuan
Kalau memang seluruh data pengajuan ITAS investor itu sudah lengkap dan memenuhi syarat, seharusnya pihak imigrasi berani menunjukkan hasil verifikasinya secara terbuka.” Hisar Pardomuan
Dalam negara demokrasi, kritik sosial dan kerja jurnalistik merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi.
Papan bunga berisi desakan evaluasi Imigrasi Bekasi terkait polemik pengurusan KITAS WNA Korea Selatan.
Ketika transparansi dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Proses keimigrasian tetap berjalan sesuai hukum dan tidak menghapus proses hukum yang sedang berlangsung.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa seluruh proses keimigrasian berjalan transparan, profesional, dan sesuai hukum.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih—seluruh aktor dalam praktik ijon proyek harus diungkap secara transparan dan tuntas.
“Kalau benar terjadi di jam kerja, ini bukan hanya soal izin bangunan, tapi juga soal kedisiplinan dan keteladanan pejabat publik.”
“KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah ditemukan kecukupan alat bukti dalam perkara suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.”
“Ketidakpastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepolisian. Karena itu, RJN memandang perlu adanya pengawalan ketat,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya.
“Seorang kepala daerah tidak bisa berlindung di balik alasan hukum semata. Bahasa dan sikap kasar menunjukkan krisis teladan. DPRD harus tegas agar praktik komunikasi arogan tidak menjadi budaya pemerintahan,” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya.
HUT RI ke-80 bukan hanya selebrasi, melainkan momentum menjaga persatuan, memperkuat demokrasi inklusif, dan mengingatkan bahwa pers adalah pilar strategis menuju Indonesia maju.
“Kami menuntut adanya penindakan tegas atas dugaan pelanggaran Garis Sempadan Sungai di kawasan Hotel dan Ruko Metland Tambun. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu demi menjaga tata ruang dan kelestarian lingkungan,” tegas perwakilan RJN Bekasi Raya.
“Langkah teknis pembongkaran jalan publik harus berdasarkan hukum. Jika tidak, ini adalah preseden buruk bagi tata kelola infrastruktur publik.” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya
“Kebijakan ini baik, tapi bagaimana orang tua bisa terlibat jika anak-anak mereka tidak bisa sampai ke sekolah dengan aman?” Hisar Pardomuan, Ketua RJN Bekasi Raya
“Pemdes terlalu mudah menyetujui kegiatan berbau Bimtek, padahal yang menyelenggarakan bukan lembaga resmi. Ini jadi peluang usaha baru dan bentuk penghamburan uang model baru.” Ridwan Arifin, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi
“Saya cuma ingin anak saya bisa sekolah dengan layak. Tapi untuk minta keterangan bahwa saya orang tidak mampu saja, saya harus bayar Rp50 ribu…”
“Kalau ada informasi mengenai dugaan ijon atau fee proyek, jangan langsung disimpulkan benar. Tetapi juga jangan diabaikan. Periksa dokumennya, telusuri aliran anggarannya, siapa pihak yang terlibat, siapa yang menentukan pelaksana, dan bagaimana proses pekerjaan dilakukan.” Hisar Pardomuan, Aktivis Pemerhati Pendidikan
Mewujudkan Advokat yang Berkarakter, Kompeten, Profesional, dan Berintegritas.
“Mulai Januari 2027, saya berencana berkantor di RW-RW. Kita ingin melihat, mendengar dan mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.”
“Alhamdulillah, untuk simpatisan kami dapat melaksanakan konvoi kampanye dan juga ada kegiatan bakti sosialnya.” H.A. Saepulloh
“Dalam rangka mengumpulkan alat bukti, tim penyidik Kejaksaan Agung telah melaksanakan serangkaian tindakan hukum.”
“Benar, ada giat penggeledahan di beberapa titik di Pemkot Bekasi.” Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung
“Para pelaku sebelumnya mendatangi sejumlah desa sejak Selasa hingga Rabu (15-16/9) dengan dalih mempertanyakan penggunaan anggaran Dana Desa, khususnya terkait BUMDes dan program ketahanan pangan.” Jannes Rumahorbo, Ketua Apdesi Kecamatan Simanindo
“Kami terus mendorong agar pendistribusian dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.” Robert Siagian, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi
“Pelaksanaan lelang akan diselenggarakan secara elektronik menggunakan metode penawaran terbuka (open bidding) tanpa kehadiran peserta melalui portal resmi lelang.go.id.”
“Kalau ada fakta dan bukti, laporkan. Kita akan proses sesuai dengan aturan yang berlaku.” Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.