Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani melalui sambutan yang dibacakan Plt. Sekretaris JAM Intel Sarjono Turin menekankan pentingnya tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial yang akuntabel di lingkungan Kejaksaan. (Sumber: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI.)
Kejaksaan Agung memperkuat tata kelola AI melalui lima langkah penting, mulai dari penyusunan pedoman, mitigasi risiko, pengawasan manusia, hingga peningkatan literasi digital. Berikut 5 Poin Penting Rencana Kejaksaan Mengatur Penggunaan AI di Bidang Intelijen.
Kejaksaan menyiapkan pedoman tata kelola AI bidang intelijen.
AI diarahkan untuk otomatisasi administrasi dan analisis big data.
Manipulasi informasi dan kebocoran data menjadi risiko penggunaan AI.
Personel tetap bertanggung jawab atas penyalahgunaan teknologi.
Kejaksaan mendorong kolaborasi dengan Komdigi, BSSN, dan organisasi profesi.
Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyiapkan pedoman tata kelola pemanfaatan AI untuk memperkuat sistem intelijen. JAM Intel Reda Manthovani menegaskan bahwa AI hanya menjadi alat bantu pengambilan keputusan. Personel yang menyalahgunakan teknologi untuk memanipulasi bukti atau laporan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, etik, perdata, dan/atau pidana sesuai ketentuan hukum.
Apa yang Perlu Diketahui?
Kejaksaan Agung menyiapkan aturan pemanfaatan AI di bidang intelijen melalui pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem. JAM Intel Reda Manthovani menekankan pentingnya verifikasi manusia, perlindungan data, mitigasi risiko, dan pertanggungjawaban hukum bagi personel yang menyalahgunakan teknologi.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Galery Foto: FGD Jaksa Intelligence Ecosystem Kejaksaan Agung membahas tata kelola AI dan mitigasi risiko di Jakarta 2026.
JAM Intel Reda Manthovani menegaskan penggunaan kecerdasan artifisial di lingkungan Kejaksaan harus mengutamakan akuntabilitas, perlindungan HAM, dan verifikasi manusia. Personel yang menyalahgunakan teknologi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
JAKARTA, MEDIARJN.COM – Kejaksaan Agung Republik Indonesia mulai memperkuat tata kelola pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) melalui penyusunan pedoman khusus bagi bidang intelijen. Langkah ini bertujuan memastikan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum tetap mengedepankan akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan supremasi hukum.
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovani menegaskan bahwa teknologi AI hanya boleh berfungsi sebagai instrumen pendukung keputusan. Karena itu, setiap hasil analisis yang dihasilkan sistem tetap membutuhkan verifikasi manusia dan tidak boleh menghilangkan tanggung jawab personel Kejaksaan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Jaksa Intelligence Ecosystem: Membangun Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial pada Kejaksaan Republik Indonesia” di Hotel Grandika Iskandarsyah, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid tersebut menjadi bagian dari implementasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXIX Lembaga Administrasi Negara Tahun 2026.
Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Dr. Bima Suprayoga, menggagas kegiatan tersebut sebagai upaya membangun ekosistem intelijen Kejaksaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam sambutan yang dibacakan Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Sarjono Turin, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani mengapresiasi gagasan perubahan tersebut.
“Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial telah menjadi pilar utama Revolusi Industri 4.0 menuju tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berbasis data,” ujarnya.
AI Dinilai Strategis untuk Memperkuat Kinerja Kejaksaan
Menurut Reda, pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem menjadi kebutuhan strategis organisasi sekaligus mendukung Asta Cita ke-7 Presiden, khususnya penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
Di lingkungan Kejaksaan, pemanfaatan AI diarahkan untuk mendukung otomatisasi administrasi, analisis data berskala besar (big data), serta sistem pendukung pengambilan keputusan.
Teknologi tersebut juga berpotensi mempercepat penyusunan dokumen penyidikan, penuntutan, analisis hukum, hingga pelaporan intelijen.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat. Sebab, penggunaan AI dalam sektor penegakan hukum berkaitan langsung dengan perlindungan HAM, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Manipulasi Informasi hingga Kebocoran Data Jadi Risiko
Reda mengingatkan bahwa penggunaan AI tanpa tata kelola yang memadai dapat memunculkan sejumlah risiko serius.
Risiko tersebut mencakup manipulasi informasi, kesalahan analisis, bias algoritma, hingga kebocoran data rahasia.
Persoalan ini menjadi penting karena produk analisis intelijen dapat berkaitan dengan informasi strategis dan proses penegakan hukum.
Menurutnya, belum adanya rekam jejak penyalahgunaan AI di lingkungan Kejaksaan harus menjadi momentum untuk membangun sistem pencegahan sejak dini, bukan alasan untuk mengabaikan potensi risikonya.
Ia menilai Kejaksaan perlu menyiapkan pedoman tata kelola sekaligus mekanisme mitigasi risiko agar pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor hukum.
“Ketiadaan kasus saat ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membangun benteng preventif yang kokoh melalui perumusan Pedoman Jaksa Agung RI tentang Tata Kelola Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial Intelijen Kejaksaan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas dan Mitigasi Risiko,” sebut Jamintel.
Personel Tetap Bertanggung Jawab Jika AI Disalahgunakan
Salah satu penekanan penting dalam FGD tersebut adalah batas tanggung jawab manusia dalam penggunaan AI.
Reda menegaskan bahwa kecerdasan artifisial tidak boleh menjadi alasan bagi personel untuk menghindari tanggung jawab atas keputusan maupun tindakan yang mereka lakukan.
AI hanya berperan sebagai decision support system atau sistem pendukung keputusan. Artinya, personel tetap harus memeriksa, memvalidasi, dan memastikan kebenaran setiap informasi yang dihasilkan teknologi tersebut.
Kejaksaan tidak boleh menjadikan penggunaan AI sebagai pembenaran atas kelalaian ataupun pelanggaran hukum.
Reda juga mengingatkan bahwa personel yang menyalahgunakan AI untuk memanipulasi bukti atau laporan, maupun lalai melakukan verifikasi hingga menimbulkan kerugian hukum, tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administratif, etik, perdata, dan/atau pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran serta ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan ini sekaligus menempatkan integritas sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam penerapan teknologi di institusi penegak hukum.
Kejaksaan Dorong Penyusunan Pedoman dan Literasi Digital
Untuk memperkuat implementasi Jaksa Intelligence Ecosystem, Reda meminta seluruh peserta FGD memberikan masukan strategis dalam penyusunan pedoman tata kelola AI dan kurikulum literasi digital.
Ia juga mendorong Kejaksaan membangun sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta organisasi profesi seperti IAIS.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat standar keamanan informasi, kompetensi digital, serta mekanisme pengawasan penggunaan kecerdasan artifisial.
Melalui langkah tersebut, Kejaksaan ingin membangun ekosistem intelijen yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.
Reda berharap pembangunan Jaksa Intelligence Ecosystem dapat mendukung terwujudnya tata kelola AI yang bijak dan bertanggung jawab, sekaligus memperkuat penegakan hukum yang modern dan terpercaya menuju Indonesia Emas 2045.
FGD Libatkan Kementerian, Akademisi, dan Jajaran Kejaksaan
FGD tersebut turut menghadirkan Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru pada Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Said Mirza Pahlevi.
Hadir pula Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Dr. Ir. Lukas, MAI, CISA, IPU, jajaran Direktur I hingga Direktur V pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, serta para koordinator, kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kepala seksi di lingkungan JAM Intel.
Selain itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dan para Kepala Kejaksaan Negeri se-Jabodetabek mengikuti kegiatan secara langsung.
Sementara itu, Asisten Intelijen lainnya, Kepala Seksi V, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi Intelijen, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dari berbagai wilayah Indonesia mengikuti FGD secara daring melalui Zoom Meeting.
Tantangan berikutnya bukan sekadar menghadirkan teknologi AI di lingkungan Kejaksaan, melainkan memastikan setiap penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman yang jelas, keamanan data, verifikasi manusia, dan pengawasan yang konsisten menjadi faktor penting agar inovasi digital tidak justru membuka celah pelanggaran dalam proses penegakan hukum.
Redaksi