Dua akademisi menyoroti sejumlah persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari kualitas demokrasi, orientasi kebijakan, kesejahteraan anak muda, hingga keteladanan pemimpin. Berikut 5 Sorotan Akademisi terhadap Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Akademisi kritik kualitas pemerintahan dan lembaga legislatif.
Semangat Sumpah Pemuda dinilai relevan untuk mengawal demokrasi.
Kebutuhan pendidikan terjangkau dan lapangan kerja menjadi sorotan.
Program pemerintah dipertanyakan relevansinya bagi generasi muda.
Keteladanan pemimpin menjadi bagian dari kritik akademisi.
Dua akademisi, Zainal Arifin Mochtar dan Masduki, menyampaikan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyoroti kualitas demokrasi, arah kebijakan pemerintah, kebutuhan pendidikan dan pekerjaan bagi anak muda, serta pentingnya keteladanan pemimpin.
Apa yang Perlu Diketahui?
Kritik akademisi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pengingat bahwa semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui demokrasi yang sehat dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Editorial Note: Artikel ini telah melalui proses penyuntingan dan peninjauan oleh tim redaksi Mediarjn.com.
Zainal Arifin Mochtar dan Masduki turun langsung bersama mahasiswa di Titik 0 Kilometer Yogyakarta, Rabu (28/10/2026). Mereka menyuarakan kritik terhadap pemerintahan, demokrasi, dan kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan generasi muda.
Yogyakarta, Mediarjn.com – Peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026, menjadi momentum bagi mahasiswa dan kalangan akademisi untuk menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di kawasan Titik 0 Kilometer, Yogyakarta. Rabu (28/10/26).
Dalam aksi tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, dan Pakar Ilmu Media dan Jurnalisme Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. rer. soc. Masduki, turut turun langsung bersama mahasiswa.
Keduanya menyampaikan pandangan kritis mengenai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sorotan mereka mencakup kualitas pemerintahan, kondisi demokrasi, arah kebijakan publik, hingga persoalan pendidikan dan lapangan kerja yang menjadi kebutuhan generasi muda.
Kehadiran kedua akademisi tersebut dalam aksi mahasiswa memperlihatkan bahwa kritik terhadap jalannya pemerintahan juga menjadi perhatian kalangan perguruan tinggi. Mereka menilai semangat Sumpah Pemuda perlu diwujudkan melalui keberanian menyampaikan aspirasi dan mengawal kebijakan negara.
Zainal menyoroti kualitas lembaga legislatif, pemerintahan, kabinet, hingga kepemimpinan nasional. Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah mampu menjawab berbagai persoalan publik secara terbuka dan substantif.
“Anda mau sebutkan apa saja yang baik dan maju hampir tidak bisa disebutkan. Anda bisa lihat kualitas DPR-nya kayak apa. Anda bisa lihat kualitas pemerintahannya kayak apa. Anda bisa lihat kualitas kabinetnya yang gemuk kayak apa. Anda bisa lihat kualitas presidennya yang nyaris tidak pernah menjawab masalah,” ujar Zainal.
Ia juga mengkritik kecenderungan yang menurutnya mengaitkan pihak-pihak yang menyampaikan kritik dengan kepentingan asing. Menurutnya, pelabelan semacam itu berpotensi mengaburkan substansi kritik yang seharusnya dijawab melalui argumentasi dan evaluasi kebijakan.
Kritik Pemerintahan Dikaitkan dengan Semangat Sumpah Pemuda
Zainal menghubungkan situasi politik saat ini dengan semangat Sumpah Pemuda yang lahir pada 28 Oktober 1928. Ia menilai generasi muda memiliki alasan untuk memperbarui ikrar kebangsaan sesuai tantangan zaman.
“98 tahun yang lalu teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda bersumpah atas nama nasionalisme untuk mempersatukan Republik, untuk melawan penjajahan. Saya kira hari yang sama, 98 tahun kemudian menjadi wajar kalau anak muda melakukan ikrar yang sama dengan barangkali penekanan yang berbeda. Kenapa? Karena penjajahannya berbeda,” kata Zainal.
Ia menggunakan istilah “penjajahan” sebagai kritik terhadap dominasi kepentingan politik, oligarki, dan orientasi kemenangan pemilu yang dinilainya dapat menggeser kepentingan rakyat.
“Semangat 98 tahun yang lalu itu kan tidak boleh hilang. Isinya saja yang harus kita perbaharui, karena tagihannya tetap sama. Tagihannya adalah pada kekuasaan yang kongak, pada pemerintahan yang tidak serius, pada kepentingan politik dan pada ketimpangan yang memang tidak pernah menguatkan demokrasi,” ujarnya.
Masduki: Kritik Anak Muda Merupakan Ekspresi Kekecewaan
Sementara itu, Masduki menilai kritik yang disampaikan generasi muda mencerminkan kekecewaan sekaligus kemarahan terhadap kondisi politik dan pemerintahan.
“Dua tahun terakhir Prabowo justru menghianati spirit Sumpah Pemuda,” ujar Masduki.
Menurutnya, ekspresi kritik anak muda merupakan suara autentik yang menunjukkan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Ia memandang semangat Sumpah Pemuda perlu diterjemahkan dalam upaya membangun demokrasi yang berorientasi pada kesejahteraan.
“Ini ekspresi kekecewaan, ekspresi kemarahan, ekspresi kritik yang genuin. Yang asli itu di sini, diekspresikan teman-teman muda. Itu menunjukkan bahwa mereka mewarisi semangat spirit dari peristiwa 28 Oktober, itu Sumpah Pemuda,” kata Masduki.
Ia menambahkan, komitmen terhadap negara pada masa sekarang harus diwujudkan melalui perjuangan menciptakan demokrasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Program Pemerintah Dinilai Belum Menjawab Kebutuhan Anak Muda
Masduki juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menurut penilaiannya belum cukup menyentuh kebutuhan mendasar generasi muda, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan.
Ia mengatakan anak muda membutuhkan akses pendidikan yang terjangkau serta kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, menurutnya, kedua persoalan tersebut masih menjadi tantangan.
“Anak muda butuh pendidikan gratis, sampai sekarang pendidikan mahal. Anak muda butuh pekerjaan, sampai sekarang pekerjaan tidak banyak yang bisa menyasar mereka. Yang terjadi adalah Prabowo membuat program-program mercusuar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan anak muda,” ujarnya.
Masduki menilai program pemerintah seharusnya memiliki orientasi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan warga, termasuk kelompok usia muda.
Di sisi lain, Zainal juga mempertanyakan relevansi sejumlah program pemerintah yang menurutnya belum tentu menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Dua tahun ini kita seperti berjalan di begitu banyak ketidakpastian. Kita disuguhin program yang sebenarnya program itu tidak kita perlukan. MBG, KDMP, dan lain-lain sebagainya,” kata Zainal.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian kritis narasumber terhadap arah kebijakan pemerintah, bukan kesimpulan bahwa seluruh program tersebut tidak memiliki manfaat.
Sorotan terhadap Keteladanan Pemimpin
Selain kebijakan publik, Masduki menyinggung persoalan keteladanan pemimpin yang dinilainya penting bagi generasi muda.
Ia menyampaikan bahwa kekecewaan anak muda juga berkaitan dengan minimnya figur yang dapat dijadikan panutan. Masduki secara khusus melontarkan kritik terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini ekspresi kekecewaan mereka soal tidak adanya role model anak muda hari ini. Apalagi yang menjadi wapres, role model yang buruk sekali. Tidak punya legitimasi moral, tidak punya legitimasi administratif, tapi menjadi wakil presiden,” ujarnya.
Zainal turut menyinggung persoalan yang menurutnya kembali menjadi sorotan terkait kualitas kepemimpinan di lingkungan wakil presiden.
“Apalagi terakhir-terakhir ini terungkap lagi misalnya kualitas kepala wakil presiden yang ternyata punya masalah juga. Anda bisa bayangkan bagaimana menjadi anak muda Indonesia mengalami demoralisasi betul-betul,” kata Zainal.
Pernyataan mengenai legitimasi dan kualitas kepemimpinan tersebut merupakan pandangan kritis para narasumber. Penilaian itu perlu ditempatkan sebagai pendapat akademisi, bukan sebagai putusan hukum atau kesimpulan resmi mengenai status seseorang.
Demokrasi Membutuhkan Kritik dan Ruang Dialog
Keterlibatan Zainal dan Masduki bersama mahasiswa dalam aksi di Titik 0 Kilometer Yogyakarta menjadi bagian dari penyampaian aspirasi pada momentum Sumpah Pemuda. Kritik yang mereka sampaikan menempatkan persoalan demokrasi, kesejahteraan, pendidikan, pekerjaan, dan keteladanan pemimpin sebagai isu yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari ruang demokrasi. Karena itu, respons terhadap kritik semestinya mengedepankan penjelasan kebijakan, data, dan dialog terbuka, bukan pelabelan terhadap pihak yang berbeda pandangan.
Di sisi lain, evaluasi terhadap program pemerintah juga perlu dilakukan secara objektif dengan melihat tujuan, pelaksanaan, manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat.
Bagi generasi muda, semangat Sumpah Pemuda hari ini dapat diwujudkan melalui partisipasi kritis, kepedulian terhadap persoalan publik, dan keberanian mengawal kebijakan agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Redaksi:
Artikel ini disusun berdasarkan materi pernyataan kedua narasumber dan informasi mengenai keikutsertaan mereka dalam aksi mahasiswa di Titik 0 Kilometer Yogyakarta pada 28 Oktober 2026. Sejumlah penilaian terhadap pemerintahan dan pejabat negara merupakan pendapat narasumber.
(Red)
Redaksi