Ilustrasi guru honorer mengajar di luar ruang kelas kondisi sebagai gambaran krisis kesejahteraan guru di Indonesia.
Di Tengah Kekurangan Guru Nasional, Kritik Tajam terhadap Kebijakan Pengupahan Menguat
JAKARTA, – Mediarjn.com – Di tengah krisis kekurangan tenaga pengajar profesional di berbagai daerah, persoalan kesejahteraan guru kembali menjadi sorotan. Guru Besar Hukum Pidana Internasional, Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH, menyampaikan kritik keras terhadap rendahnya gaji guru honorer dan sebagian guru PPPK yang dinilai belum mencerminkan penghargaan negara terhadap profesi pendidik.
Dalam keterangannya kepada sejumlah pemimpin redaksi media nasional dan internasional melalui sambungan telepon dari Jakarta, Prof Sutan menilai kebijakan penggajian guru saat ini berpotensi melemahkan kualitas pendidikan nasional.
“Bagaimana mungkin kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru masih jauh dari layak? Negara ini kaya sumber daya, tetapi para pendidiknya masih berjuang untuk kebutuhan dasar,” ujarnya.
Kisah Guru Honorer: Dedikasi Tinggi, Upah Minim
Fenomena rendahnya gaji guru honorer bukan sekadar data statistik, melainkan realitas lapangan yang memprihatinkan.
Di Jampang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tercatat kisah Empan Subandi, guru honorer yang selama 14 tahun berjalan kaki sejauh 12 kilometer menuju sekolah dengan gaji hanya Rp200.000 per bulan.
Kisah serupa terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Vinsensia Ervina Talluma harus berjalan kaki enam kilometer melintasi hutan dan sungai selama tiga jam untuk mengajar di SDK 064 Watubala. Ia menerima gaji sekitar Rp300.000 per bulan, dengan kondisi sekolah yang memprihatinkan.
Menurut Prof Sutan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara semangat pengabdian guru dan kebijakan pengupahan yang berlaku.
Perbandingan Gaji Guru PNS dan PPPK
Secara regulatif, gaji guru PNS telah diatur berdasarkan golongan, mulai dari Golongan I hingga IV, dengan rentang penghasilan sebagai berikut:
- Golongan I: Rp1,68 juta – Rp2,90 juta
- Golongan II: Rp2,18 juta – Rp4,12 juta
- Golongan III: Rp2,78 juta – Rp5,18 juta
- Golongan IV: Rp3,28 juta – Rp6,37 juta
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, gaji PPPK mengalami kenaikan 8 persen dibandingkan sebelumnya, dengan rentang:
- Golongan I: Rp1,93 juta – Rp2,90 juta
- Hingga
- Golongan XVII: Rp4,46 juta – Rp7,32 juta
Selain gaji pokok, PPPK juga memperoleh tunjangan keluarga, pangan, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya sesuai kebijakan instansi.
Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kasus PPPK paruh waktu yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup.
PPPK Paruh Waktu dan Ketimpangan Penghasilan
Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, lebih dari 6.000 ASN berstatus PPPK Paruh Waktu dilaporkan hanya menerima penghasilan maksimal Rp1 juta per bulan. Setelah dipotong iuran BPJS Kesehatan sekitar Rp150 ribu, pendapatan bersih mereka berada jauh di bawah UMK Garut 2026 sebesar Rp2,4 juta.
Kondisi ini menimbulkan dilema serius: status ASN telah disandang, tetapi kesejahteraan belum terjamin.
Prof Sutan menilai, ketimpangan tersebut berpotensi menurunkan motivasi dan profesionalisme guru.
“Membedakan kesejahteraan secara ekstrem justru dapat melemahkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan,” tegasnya.
Seruan kepada Pemerintah: Standarisasi Minimal Setara UMR
Dalam pernyataannya, Prof Sutan meminta pemerintah pusat dan daerah—termasuk Presiden RI, gubernur, bupati, dan wali kota—untuk memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru honorer dan PPPK.
Ia mendorong agar penghasilan minimal guru setidaknya setara Upah Minimum Regional (UMR), serta membuka peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu maupun CPNS secara bertahap.
Menurutnya, profesi guru, termasuk guru ngaji, guru madrasah, guru umum, dan dosen, merupakan fondasi utama pembentukan karakter dan kualitas generasi bangsa.
“Di tangan guru lahir para pemimpin, pengusaha, dan pejabat negara. Sudah seharusnya martabat ekonomi mereka dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Tantangan Pendidikan Nasional di Era Kekurangan Guru
Indonesia saat ini menghadapi kekurangan guru di berbagai jenjang pendidikan. Jika persoalan kesejahteraan tidak segera dibenahi, minat generasi muda untuk menjadi guru dikhawatirkan terus menurun.
Para pengamat pendidikan menilai bahwa reformasi sistem pengupahan dan tata kelola rekrutmen guru menjadi agenda mendesak untuk memastikan keberlanjutan kualitas pendidikan nasional.
Di tengah tantangan tersebut, suara dari kalangan akademisi dan praktisi hukum seperti Prof Sutan Nasomal menjadi pengingat bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan menyangkut masa depan bangsa.
Narasumber:
Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH
Guru Besar Hukum Pidana Internasional
(Red)
RD AHMAD SYARIF